Kasus Dino Patti Djalal, LPSK: Negara Lindungi Hak Hukum Saksi dan Korban
Logo BeritaSatu

Kasus Dino Patti Djalal, LPSK: Negara Lindungi Hak Hukum Saksi dan Korban

Senin, 15 Februari 2021 | 15:54 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Saksi, korban, saksi pelaku, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyusul dilaporkannya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal ke polisi atas dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik.

Pelaporan terhadap Dino diawali karena yang bersangkutan mengungkap sindikat mafia tanah yang salah satu korbannya bernama Zurni Hasyim Djalal, ibu Dino sendiri.

Menurut Hasto, perlindungan Dino sebagai pelapor dan korban diatur pada Pasal 10 (1) dan (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Perlindungan hukum ini bertujuan agar masyarakat yang menjadi saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tindak pidana, tidak takut mengungkap tindak pidana dialami dan diketahuinya dan siap membantu penegak hukum mengusut tindak pidana dimaksud," kata Hasto, di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Pada kasus Dino, kata Hasto, yang bersangkutan berupaya membantu penegak hukum untuk mengungkap sindikat mafia tanah. Upaya Dino selayaknya diapresiasi karena sebagai warga negara Dino aktif membantu penegak hukum membongkar praktik mafia tanah.

Jika terdapat tuntutan hukum terhadap yang bersangkutan, menurut Hasto, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dia laporkan atau dia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk itulah, Hasto mempersilakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengajukan perlindungan ke LPSK karena sebagai pelapor sekaligus korban tindak pidana, hak-haknya dilindungi oleh negara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panglima TNI: Ada Permasalahan Bangsa yang Harus Dituntaskan TNI dan Polri

Soliditas dan sinergi TNI-Polri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Penduduk Miskin di Papua Meningkat

Menurut Adriana, pada September 2020 sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 67,40 persen.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Rapim TNI-Polri Bahas Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Rapim dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Prada Ginanjar Tewas dalam Kontak Tembak dengan KKB di Intan Jaya

Baku tembak yang terjadi sekitar pukul 08.20 WIT itu, mengakibatkan Prada Ginanjar terkena tembakan di bagian perut hingga meninggal.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Jabar Siapkan Rp 40 M untuk Pelebaran Jalan Cikarang-Cibarusah

Peningkatan Jalan Cikarang-Cibarusah dilakukan dengan melebarkan jalan menjadi 21 meter dengan tinggi 27 centimeter.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Kasus Suap PLTU 2 Cirebon, KPK Diminta Tahan Petinggi HDEC

"Kami mendesak KPK menindaklanjuti penangkapan dan proses hukum tersangka Herry Jung selaku penyuap eks Bupati Cirebon," katanya.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Ganjar Utamakan Persuasif pada Pihak yang Menolak Vaksinasi

Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum atau tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya.

NASIONAL | 15 Februari 2021

KPK Didesak Sampaikan Perkembangan Kasus Korupsi di Mimika dan Tangkap Tersangka

Haris Azhar menyatakan, KPK telah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek di Mimika Papua ke tahap penyidikan sejak Oktober 2020.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Ketua KPK Tegaskan Tak Pandang Bulu Bongkar Kasus Suap Bansos

Firli menyatakan, saat ini tim KPK masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos).

NASIONAL | 15 Februari 2021

Program Padat Karya Sektor Perkeretaapian di Jateng Serap 39.000 Tenaga Kerja

Menhub mengatakan, pada tahun 2021, program padat karya menjadi salah satu program prioritas nasional yang digenjot pemerintah.

NASIONAL | 15 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS