Tuntaskan Kasus HAM, Setara Institute Dorong Humanisasi di Papua dan Papua Barat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tuntaskan Kasus HAM, Setara Institute Dorong Humanisasi di Papua dan Papua Barat

Senin, 15 Februari 2021 | 19:23 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Permintaan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw pada Jumat (12/2/2021), agar pemerintah segera menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat menjadi angin segar dan energi positif dalam memutus impunitas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat.

Paulus Waterpauw telah mengenali secara baik dan presisi salah satu akar masalah ketidakadilan warga Papua, dengan mendorong penuntasan pelanggaran HAM sebagai instrumen resolusi konflik.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, penyelesaian pelbagai kasus HAM di Papua pada dasarnya bukan sekadar meminimalisir komoditas isu kelompok-kelompok tertentu ke dunia internasional, tetapi juga terkait humanisasi di Papua dan hak konstitusional warga Papua dan Papua Barat.

"Melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini, secara nyata akan terlihat bagaimana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua," kata Ismail dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Ismail melanjutkan, penyelesaian konflik dan kekerasan berbasis pendekatan keamanan hanya akan memperpanjangan barisan korban, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Jatuhnya banyak korban juga hanya akan menjadi api dalam sekam dari masing-masing kelompok, sehingga akan memicu lahirnya konflik-konflik dan kekerasan berikutnya.

"Perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput diatasi," katanya.

Terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua, kata Ismail, Setara Institute menyampaikan pendapat, yakni, penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya tidak sekadar terkait dengan kelompok bersenjata, tetapi juga yang potensial disebabkan oleh aparat maupun pemerintah, seperti kekerasan di rutan dan penembakan terhadap warga sipil yang bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa.

"Penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya juga disertai dengan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua, termasuk dalam hal ini persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keberadaan tahanan politik hanya menjadi cerminan ketiadaan political will pemerintah untuk menjamin HAM tersebut," katanya.

Selain itu, lanjut Ismail, sebagai bagian dari penuntasan pelanggaran HAM di Papua, Polri sebagai aparat penegak hukum perlu bertindak responsif atas pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, bukan hanya pada kasus-kasus terdahulu. Sebagai implementasi visi Polri PRESISI, Polri juga perlu bergerak cepat dalam menindaklanjuti pelbagai laporan dan hasil investigasi, termasuk hasil investigasi Komnas HAM, terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM.

Ismail menambahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu mengevaluasi kinerja Tim Khusus yang dibentuk untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Keberadaan Timsus tersebut, katanya, masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat.

"Hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Agung tidak cukup mampu memenuhi komitmen bersama diantara 3 institusi TNI/Polri-Kejaksaan Agung-Komnas HAM yang pada 2015 telah bersepakat menuntaskan 13 pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Dari 13 kasus tersebut, hanya Polri yang telah tuntas menangani 3 kasus. Selebihnya, baik Kejagung maupun Komnas HAM belum juga melaporkan perkembangan kasus yang ditanganinya," kata dia.

Kinerja Komnas HAM Harus Optimal

Dia melanjukan, untuk tidak berulangnya stagnasi penuntasan pelanggaran HAM akibat pemberkasan yang tidak dianggap memadai oleh Kejagung, Komnas HAM perlu untuk lebih mengoptimalkan fungsi yang dimilikinya dengan bekerja secara lebih presisi, sehingga menutup ruang bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan buying time atas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua dapat menjadi alternatif lain dalam upaya menciptakan perdamaian dam penyelesaian konflik di Papua. Alternatif ini juga perlu didukung dengan meminta aparat dan pihak kelompok bersenjata untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan," kata Ismail.

Pada periode kedua kepemimpinannya, tambah Ismail, Presiden Jokowi harus mulai menginisiasi penyelesaian Papua dan Papua Barat secara hoistik dengan langkah pertama mengirimkan utusan khusus (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat yang berlarut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Angkasa Pura I Sediakan Galeri UMKM di Bandara Syamsudin Noor

Tiga pihak menandatangani kerja sama dalam rangka mendukung pengembangan dan pemasaran produk UMKM Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Panglima Ungkap Presiden Perintahkan TNI-Polri Dukung Penegakan Protokol Kesehatan

Presiden Jokowi memerintahkan TNI-Polri untuk mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan, PPKM Mikro, mengawal distribusi vaksin hingga vaksinator.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Hasil Otsus Papua Masih Jauh dari Harapan

Penerapan otonomi khusus (otsus) diharapkan bisa menjadi penyelesaian masalah di Papua.

NASIONAL | 15 Februari 2021

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka

Bupati Muara Enim Juarsah menjadi tersangka kasus dugaan suap di Dinas PU Muara Enim tahun 2019.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Mendagri Lantik Safrizal ZA Jadi Penjabat Gubernur Kalsel

Safrizal dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Menkes Minta TNI-Polri Bantu Sukseskan Vaksinasi Covid-19 Massal

Menkes meminta TNI-Polri untuk membantu pemerintah dalam menekan laju penularan virus Covid-19 di Indonesia melalui program vaksinasi massal.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Jubir Presiden Optimistis Vaksinasi Akan Selamatkan Bangsa Indonesia dari Covid-19

Pemerintah sangat optimistis vaksinasi terhadap 181,5 juta rakyat Indonesia akan berhasil menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan orangtua dari Covid-19.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Akhirnya, Bawaslu Minta Mendagri Tak Lantik Orient sebagai Bupati Terpilih Sabu Raijua

Bawaslu merekomendasikan dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak lantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Guguran Abu Gunung Sinabung Teramati Hingga Ketinggian 300 meter

Guguran abu Gunung Sinabung sekira pukul 12.00 WIB teramati dengan ketinggian 100 hingga 300 meter di atas puncak kawah.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Kadin Jatim dan Kemendag Sepakat Bentuk Export Center Surabaya

Kadin Jatim dan Disperindag Jatim serta Kemdag sepakat menyelenggarakan proyek percontohan atau pilot project ‘Export Center Surabaya’ (ECS).

NASIONAL | 15 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS