Wamenkumham: Dua Menteri Tersangka Korupsi Layak Dituntut Hukuman Mati
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wamenkumham: Dua Menteri Tersangka Korupsi Layak Dituntut Hukuman Mati

Selasa, 16 Februari 2021 | 19:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang biasa disapa Eddy Hiariej mengatakan, dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi Covid-19 yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara layak dituntut hukuman mati.

"Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati," kata Eddy dalam acara Seminar Nasional "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi" yang berlangsung secara virtual, di Yogyakarta, Selasa (16/2/2021).

Menurut dia, ada dua alasan pemberat yang membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati.

Pertama, mereka melakukan tindak pidana korupsi saat dalam keadaan darurat, yakni darurat Covid-19 dan kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan.

"Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Eddy Hiariej.

Edhy Prabowo dicokok KPK saat tiba di Tanah Air usai melakukan kunjungan dari Hawai, 25 Desember 2020, kemudian setelah itu Edhy secara resmi mengundurkan diri sebagai Menteri KP.

Saat ini, KPK telah menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.

Berikutnya, Juliari P Batubara saat menjabat Menteri Sosial tersangkut kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas pejabat Kementerian Sosial (Kemsos) dan swasta, KPK pada 6 Desember 2020 dini hari menetapkan Juliari sebagai tersangka korupsi bansos Covid-19.

Tak lama setelah penetapan status tersangka, Juliari mendatangi Gedung KPK dan menyerahkan diri.

Penetapan Juliari sebagai tersangka oleh KPK hanya berselang sembilan hari dari penetapan Edhy Prabowo, mantan Menteri KP sebagai tersangka oleh KPK.

Ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bayi Lahir Tanpa Proses Kehamilan di Cianjur Akan Jalani Tes DNA

Polisi akan melakukan tes DNA terhadap bayi viral lahir tanpa proses kehamilan di Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat.

NASIONAL | 16 Februari 2021

BPN Perlu Gencarkan Sosialisasi Sertifikat Elektronik ke Masyarakat

BPN juga harus memperhatikan keamanan sistem sibernya untuk menghindari kebocoran data, duplikasi atau ketidaksinkronan maupun pemalsuan data.

NASIONAL | 16 Februari 2021

11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur dalam Tugas di Intan Jaya

"Dari jumlah tersebut empat prajurit di antaranya meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas," kata Brigjen TNI Suwastyo.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Gunung Sinabung Luncurkan Awan Panas Sejauh Dua Km

Gunung Sinabug kembali erupsi pada Selasa (16/2/2021) dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh dua kilometer.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Jenazah Prada Ginanjar Bakal Dimakamkan di TMP Kota Banjar

"Nanti dari Kodim Ciamis bakal membantu proses pemakamannya, Satuan Prada Ginanjar berasal dari Kodam Diponegoro," katanya.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Ini Alasan MK Tolak Perkara Sengketa Pilkada Surabaya

Sengketa Pilkada Surabaya tidak diterima MK karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara dengan selisih mencapai 13,89%.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Menhan Prabowo Subianto: Tingkatkan Kerja Sama untuk Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara

Prabowo Subianto meminta TNI meningkatkan kerja sama yang erat dalam rangka tercapainya pembangunan postur kekuatan pertahanan negara

NASIONAL | 16 Februari 2021

Peradi Dukung Dino Patti Djalal Bongkar Mafia Tanah

Dugaan praktik mafia tanah yang dialami keluarga Dino Patti Djalal menunjukkan masih adanya permasalahan besar di sektor pertanahan.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Jalan Cikarang-Cibarusah Rusak, Pemprov Jabar: Pembebasan Belum Rampung

Jalan Cikarang-Cibarusah sebagai akses penghubung antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, telah lama dibiarkan rusak.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Panglima TNI Ingatkan Bahaya Internet untuk Penyebaran Paham Radikalisme

Kekuatan medsos telah menggulirkan kerusuhan di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Myanmar dan Thailand.

NASIONAL | 16 Februari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS