ICW Tegaskan Pentingnya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW Tegaskan Pentingnya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Selasa, 16 Februari 2021 | 20:34 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera dibahas dan disahkan. Salah satunya untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi.

Data ICW pada semester pertama tahun 2020 lalu, total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi mencapai Rp 39 triliun namun vonis pengenaan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun.

"Data ini seharusnya semakin menggambarkan betapa pentingnya mempercepat pengesahan dan pengundangan RUU Perampasan Aset. Jadi ke depan, fokus utama bukan hanya sekadar memenjarakan, akan tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, Kurnia menyatakan, dengan kehadiran regulasi perampasan aset, penegak tak perlu khawatir jika pelaku korupsi melarikan diri. Hal ini lantaran melalui regulasi perampasan aset yang akan menjadi objek dari penanganan perkara adalah aset milik pelaku tersebut.

"Selain itu, sistem pembuktian di persidangan pun akan berbeda, karena mengakomodir sistem pembalikan beban pembuktian," kata Kurnia.

Tak hanya RUU Perampasan Aset, ICW juga mendorong pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk memulai pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Regulasi tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana suap dengan cara transaksi tunai.

"Sebab, pola transaksi tunai tersebut menghambat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan itu," katanya.

Regulasi lainnya yang tak kalah penting untuk dibahas dan disahkan DPR adalah revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan, revisi UU Tipikor penting dilakukan untuk menaikkan ancaman hukuman, baik fisik maupun denda serta mengakomodasi Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 seperti korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan perdagangan pengaruh.

Menurut Kurnia, berbagai regulasi itu merupakan suplemen untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi.

"Regulasi-regulasi itu menjadi suplemen bagi pemberantasan korupsi," katanya.

Namun, Kurnia mengatakan, ICW ragu pemerintah bakal membenahi regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset. Hal ini mengingat arah politik hukum pemerintahan saat ini justru melemahkan institusi pemberantasan korupsi. Hal itu salah satunya tercermin dengan revisi UU KPK.

"ICW ragu pemerintah akan membenahi regulasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, selama ini arah politik hukum era Presiden Joko Widodo memang terfokus hanya untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi, salah satu wujud konkretnya adalah merevisi Undang-Undang KPK," ungkapnya.

Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sebagai wakil pemerintah untuk mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU Prioritas 2021 atau setidaknya pada tahun 2022.

PPATK berpandangan, RUU Perampasan Aset dapat membantu pengembalian kerugian negara baik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya, dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan deterrent effect bagi calon pelaku kejahatan ekonomi. Hal ini lantaran regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes).

Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi, bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal, khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk di antaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia. Permasalahan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan penetapan RUU Perampasan Aset. RUU ini telah diinisiasi penyusunannya oleh PPATK sejak tahun 2008 dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Forfeiture dari negara-negara common law.

Dian menambahkan, RUU Perampasan Aset memuat 3 (tiga) substansi utama, yaitu unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset. Unexplained wealth merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021

Kesalahan Pemkot Palu Laporkan Data BOR Berdampak Fatal

Rizal meminta Pemerintah Kota Palu betul-betul menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran berharga agar tidak kembali terulang.

NASIONAL | 16 September 2021

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings