Kemdagri Minta Kemhumham Percepat Kajian Status Kewarganegaraan Bupati Orient
Logo BeritaSatu

Kemdagri Minta Kemhumham Percepat Kajian Status Kewarganegaraan Bupati Orient

Rabu, 17 Februari 2021 | 13:27 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemhumham) untuk mempercepat kajian mengenai status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore. Hasil kajian dari Kemkumham dinantikan karena menyangkut status Orient sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih untuk dilantik atau tidak.

"Semoga penelitian ini cepat dilakukan nanti kami segara mengambil keputusan. Opsi-opsi apa saja yang kami lakukan sangat tergantung apa keputusan Kemkumham," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemdagri, Akmal Malik dalam konferensi pers, Rabu (17/2/2021).

Dikatakan Akmal, Kemdagri tidak memiliki otoritas untuk menetapkan kewarganegaraan seseorang. Otoritas tersebut berada di tangan Kemkumham.

"Kemdagri pada posisi memberikan legalitas pasca terjadinya proses demokrasi," kata Akmal.

Setelah muncul isu Orient memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, Akmal menyatakan, Kemdagri telah melakukan komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Kemkumham terutama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), KPU, Bawaslu, DKPP. Bahkan, dalam dua kali rapat dengan Kemkumham, Akmal mengaku memimpin langsung rapat tersebut. Namun, dari rapat terakhir, Kemkumham masih meminta waktu untuk mengkaji status kewarganegaraan Orient.

"Kemkumham masih melakukan pengkajian dan penelitian, rapat kemarin, Kemkumham meminta waktu untuk melakukan penelitian dulu dan pengkajian, kita berharap cepat sehingga ambil keputusan," katanya.

Terkait masa jabatan Bupati Sabu Raijua yang berakhir pada hari ini, Akmal mengatakan, untuk sementara akan diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Jika jelang pelantikan yakni pada 26 Februari, belum ada keputusan dari Kemhumham soal status kewarganegaraan Orient, Akmal menyatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya akan kembali dilakukan rapat dan keputusan akan diumumkan pada tanggal 25 Februari 2021.

“Sebelum tanggal 26 Februari, kami sudah mendapatkan jawaban dari kemkumham untuk memastikan apakah akan kita ikutkan pelantikan atau (Plh) akan diperpanjang masa tugasnya. Nanti pada tanggal 25 kami akan informasikan,” kata Akmal.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Aman Buat Lansia, Wapres Ma'ruf Amin Terima Vaksin CoronaVac

Angka kematian akibat Covid-19 ini menunjukkan data statistik bahwa kelompok usia lanjut atau lansia menduduki porsi cukup tinggi, yaitu sekitar 47,3%.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Penolak Otsus Papua Dibahas di Rapim Polri

Pihak yang menolak ada 45 organisasi.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Kemkop UKM dan Kemdikbud Kerja Sama Kembangkan Wastra

Kemkop UKM dan Kemdikbud sepakat untuk mengembangkan wastra (kain tradisional) sebagai kekayaan budaya nasional.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Pascalongsor di Nganjuk, 7 Warga Masih Dicari dan 101 Warga Mengungsi

Longsor di Desa Ngetos dipicu salah satunya hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, mengakibatkan 12 orang meninggal dan 20 luka-luka.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Program Sarjana Terapan Wajib Susun "Menu Pendidikan" Bersama Industri

Perguruan Tinggi Vokasi yang meningkatkan program D3 menjadi D4 juga akan mendapatkan insentif berupa peringkat akreditasi.

NASIONAL | 17 Februari 2021

MK Putuskan Tidak Terima 30 Sengketa Pilkada, Termasuk Lima Sengketa Pilgub

Perkara di Provinsi Kepulauan Kepri, dua perkara di Provinsi Sumatera Barat, perkara di Provinsi Bengkulu dan perkara di Provinsi Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Komnas HAM Serahkan 16 Barang Bukti ke Bareskrim Polri

Komnas HAM telah menyerahkan barang bukti kasus penembakan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) kepada Bareskrim Polri, Selasa (16/2/2021).

NASIONAL | 16 Februari 2021

Menko PMK: Pendonor Plasma Konvalesen Naik Empat Kali Lipat

Muhadjir mengharapkan penyintas Covid-19 untuk bersedia menjadi pendonor plasma konvalesen.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Wapres: Mengkritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal

Harus ada pemahaman yang jelas terkait radikalisme, sehingga setiap kritik yang dilontarkan kepada pemerintah tidak selalu dianggap sebagai upaya radikal.

NASIONAL | 16 Februari 2021

Kolaborasi Gushcloud dan Mitra Kerja Bantu Siswa SD di Magelang

Gushcloud, Yayasan Tunas Bakti Nusantara dan The Good Exchange akan menjadi penghubung SD Kanisius Kenalan demi menjangkau pihak luar yang lebih luas.

NASIONAL | 16 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS