UU ITE Terbuka untuk Diamendemen
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

UU ITE Terbuka untuk Diamendemen

Jumat, 19 Februari 2021 | 06:50 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak ada pembungkaman terhadap kritik di Indonesia selama ini. Jika ada pihak yang dilaporkan ke penegak hukum -karena pernyataan di media sosial yang dinilai melanggar hukum-, hal itu merupakan konsekuensi dari iklim demokrasi dan penegakan hukum.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang tata cara menyampaikan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Jika ada pasal yang tidak sesuai, pasal karet yang menyebabkan multitafsir, UU yang berusia 13 tahun ini bisa diamendemen.

“Kalau ada pasal yang dinilai tidak sesuai, amendemen bisa dilaksanakan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (17/2/2021). Dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media nasional, Presiden mengatakan, semua pihak yang menilai UU ITE tidak sesuai, sebaiknya memahami situasi dan suasana kebatinan yang ada saat itu. UU ITU dibuat untuk merespons perkembangan transaksi digital yang tidak bisa dibendung dan kehadiran media sosial di era digital yang kian digemari oleh masyarakat.

Jika saat ini ada pasal di UU ITE yang dinilai pasal karet, amendemen terbuka. “Kalau saya tidak salah, semua fraksi di DPR setuju agar UU ITE diamendemen,” ungkap seorang anggota DPR.

Amendemen UU ITE banyak disuarakan oleh mereka yang hingga kini masih beroposisi terhadap pemerintah. Menurut mereka, sejumlah pasal karet di UU ITE menyebabkan pihak yang propemerintah tidak diproses ketika dilaporkan ke pihak Kepolisian. Sebaliknya, pihak yang mengritik pemerintah langsung diproses oleh apparat Kepolisian.

Pemerintah juga dinilai menggunakan banyak buzzer dan influencer di sosial media. Begitu ada pihak yang mengritik pemerintah, buzzer dan influencer langsung bertindak. Tindakan para buzzer dan influencer dinilai merusak demokrasi dan membuat pemerintah terkesan otoriter.

“Tidak benar pemerintah otoriter. Buktinya, banyak tokoh yang kritis pada pemerintah tidak diproses hukum,” ungkap Jokowi. Jika dilihat lebih seksama, justru banyak sekali hate speech, pernyataan, dan kritik tidak senonoh yang terjadi di media massa. Tidak saja makian kepada pemerintah, tetapi jiga permutaan bermuatan SARA.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak memiliki buzzer dan influencer yang dibayar untuk menyerang para pengritik pemerintah. Yang terjadi adalah cemoohan dan fitnah yang dilancarkan pihak tertentu terhadap pihak lain. Cemoohan itu direspons oleh pendukung pihak yang dicemooh. Selanjutnya, terjadi saling cemooh hingga kekerasan verbal.

Pada Pasal 4 UU ITE disebutkan, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pada Pasal 45 UU ITE disebutkan, (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 27 UU ITE menyebutkan, (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiaporang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Banyak pasal di UU ITE yang mengatur tentang ketentuan pidana dengan tujuan agar setiap warga negara Indonesia menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Amendemen pasal-pasal karet perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati agar UU ITE hasil amendemen itu menjadi UU yang jauh lebih baik, bukan sebaliknya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selain Ibunda, Dino Sebut Lahan Petani Teluk Naga Juga Dicaplok Mafia Tanah

Selain milik ibundanya, Dino Patti Djalal juga menyebut lahan petani di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang juga dicaplok mafia tanah.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Jadi PTN Berbadan Hukum, UNS Diminta Lebih Gesit Hasilkan SDM Unggul

Pada 2020, terdapat lima PTN yang mengajukan perubahan status menjadi PTN-BH, namun hanya UNS yang berhasil lolos.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Wali Kota Medan Terpilih Bobby Nasution Ungkap Rasa Syukur

Wali Kota Medan terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rahman menyampaikan rasa syukur.

NASIONAL | 18 Februari 2021

JPU KPK Limpahkan Berkas Perkara Irgan Chairul Mahfiz

JPU melimpahkan berkas perkara Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono ke Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara (Sumut).

NASIONAL | 18 Februari 2021

Kapolri Minta Polda dan Polres Buat Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi kepada jajaran di Polda dan Polres untuk membuat pedoman penanganan kasus pelanggaran UU ITE.

NASIONAL | 18 Februari 2021

BMKG: Waspada Potensi Gempa Besar

Selama kurun Januari saja, terjadi 85 kali kejadian kegempaan yang tersebar mulai dari Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Kasasi Ditolak, Terpidana Mati Aulia Kesuma Akan Ajukan PK

Terpidana vonis mati kasus pembunuhan berencana terhadap ayah dan anak di Lebak Bulus, Aulia Kesuma mengajukan PK setelah kasasinya ditolak MA.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Gunung Gede Pangrango Terlihat dari Jakarta, Ahmad Riza Patria: Bukti Kualitas Udara Membaik

Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons foto pemandangan Gunung Gede Pangrango yang terlihat jelas dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Direktur Baru Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Akan Perkuat Kerja Sama Internasional

Athor mencontohkan penguatan kerja sama internasional antara lain kegiatan joint thesis supervision, pertukaran pelajar, dan visiting scholar/professor.

NASIONAL | 18 Februari 2021

KPK Berharap Kepala Daerah Tak Tersandung Korupsi Bansos

Alexander Marwata berharap tidak ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

NASIONAL | 18 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS