Lokataru: Masyarakat Indonesia Gagal Paham Praktik Kebebasan Berekspresi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU ITE

Lokataru: Masyarakat Indonesia Gagal Paham Praktik Kebebasan Berekspresi

Jumat, 19 Februari 2021 | 12:13 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah ramai dihujat publik karena minta dikritik, pemerintah melempar wacana revisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada Senin, 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi pasal karet UU ITE yang dianggap mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, Jumat (19/2/2021), mengatakan, sejak 2018, dua kelompok terbesar pelapor UU ITE adalah pejabat publik dan masyarakat sipil. Sebanyak 35,9% pelapor adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Sedangkan pelapor dari masyarakat sendiri tercatat mencapai 32,2%.

Di tahun 2019, data yang dihimpun SAFENet menunjukkan setidaknya ada 3100 kasus UU ITE yang dilaporkan. Data Koalisi Masyarakat Sipil (ICJR) menunjukkan sepanjang 2016-2020, tingkat conviction rate kasus pasal karet mencapai 96.8% atau 744 perkara. Sedangkan tingkat pemenjaraan mencapai 88% atau 676 perkara.

“Perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktikkan kebebasan berekspresi,” kata dia.

Menurut Mirza, tidak ubahnya tabiat pemerintah, semangat memenjarakan lawan bicara nyatanya ikut lestari di masyarakat. Masyarakat sipil masih alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang, tragisnya, dibiarkan oleh pemerintah yang nampak meraup untung dari konflik warga yang berlomba-lomba mempolisikan sesamanya.

Di momen politik besar seperti Pemilu atau Pilkada, kata dia, kecenderungan ini melonjak berkali lipat. Sepak terjang buzzer sesungguhnya tidak lebih dari efek samping dari kondisi mendasar ini yakni saat mental gerombolan warga senantiasa memandang lawan kubunya sebagai pihak yang mesti dibungkam dengan segala cara.

Keberpihakan dan diskresi selektif polisi dalam menangani kasus pasal karet tak dapat dipungkiri, namun hal ini turut menegaskan kegagalan masyarakat dalam menghadapi silang pendapat di ruang publik.

Hal ini, kata dia, tercermin dari keluhan yang sering muncul manakala ada kubu yang ‘tak sukses’ mempolisikan lawannya lantaran adanya tebang pilih dalam penegakan hukum, alih-alih mempersoalkan keberadaan kriminalisasi itu sendiri. ‘Wabah’ anti demokrasi ini menjangkiti banyak pihak: baik pendukung rezim maupun oposisi, ormas, hingga akademisi.

Ia mengatakan, merevisi pasal karet belaka, tidak akan banyak mengurangi kemampuan negara dalam mengkriminalisasi warga. “Ini bukan hanya soal dokumen hukum semata; tetapi kemampuan pemerintah (termasuk warganya) yang masih dipertanyakan saat berjumpa dengan kritik di ruang publik,” kata dia.

Lagipula, pemantauan Lokataru Foundation selama setahun terakhir menemukan bahwa negara masih memiliki seabrek perangkat hukum lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan; seperti pasal penghasutan, keonaran hingga pelanggaran aturan kerumunan.

Pasal penghinaan terhadap mata uang rupiah pun bisa dipakai untuk membungkam masyarakat sipil seperti kasus Manre, nelayan Kodingareng, Makassar yang merobek ‘amplop’ ganti rugi dari PT. Boskalis.

Tambah lagi dengan penggunaan Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) yang kerap dipakai korporasi untuk memukul mundur perlawanan masyarakat atau penghilangan paksa dan pembunuhan ekstrayudisial di Papua.

Jangan lupakan juga ‘senjata andalan’ lain pemerintah, seperti kriminalisasi hoax dan patroli siber yang masih berjalan. Melihat semua hal di atas, tanpa UU ITE pun kualitas demokrasi kita akan tetap mandek jika tidak terus mundur.

Presiden Jokowi telah meminta Kapolri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi UU ITE di lapangan. Menko Polhukam Mahfud Md kemudian mengumumkan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan revisi UU ITE secara intensif.
Dukungan dan apresiasi terhadap langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE terus mengalir dari masyarakat.

Selama ini UU ITE, kata Mirza, memang banyak diamini sebagai sumber kemunduran demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi ini bahkan seperti digadang-gadang sebagai juru selamat demokrasi Indonesia yang baru-baru ini dikabarkan dalam keadaan terburuk selama 14 tahun terakhir oleh The Economist Intelligence Unit.

Oleh karena itu, kata Mirza, Lokataru Foundation melihat tiga hal yang bisa disikapi dari pernyataan Presiden. Pertama, pasal karet memang harus direvisi. Namun, kemunduran demokrasi di Indonesia tidak bermula dan berakhir sampai di sini saja.

“Ia bermuara pada masalah yang lebih mendasar; tak hanya menyangkut pemerintah yang mendesain dan menggunakan perangkat hukumnya untuk menghajar warga, tetapi juga mengendap dalam watak masyarakat sendiri, yang diam-diam menolak demokrasi yang mensyaratkan kebebasan berekspresi untuk semua,” kata dia.

Kedua, pernyataan Presiden di tengah tekanan ini dapat dilihat sebagai upaya memperbaiki wajah demokrasi yang lesu selepas indeks demokrasi Indonesia dinyatakan menurun.

Mungkin ini jadi momentum bagi Kapolri baru yang katanya hendak berpegang pada prinsip restorative justice, untuk sesegera mungkin memulihkan korban-korban kriminalisasi pasal karet dari beleid yang ditandatangani 2011 silam. “Hal ini untuk menunjukan penyesalan atas praktik pemidanaan via UU ITE selama ini,” kata dia.

Ketiga, menyangkut kualitas masyarakat sipil itu sendiri. Naasnya, akibat frekuensi serangan pemerintah terhadap kebebasan sipil yang amat masif di dalam keseharian, masyarakat kerap luput melihat bahwa mereka sesungguhnya juga punya kontribusi yang tak sedikit terhadap kemunduran demokrasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Thendri Supriatno: ISDA Upaya Mengedukasi Korporasi Terapkan SDG's

ISDA adalah salah satu upaya mengedukasi korporasi agar ada keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial serta kesadaran akan lingkungan.

NASIONAL | 18 September 2021

Intimidasi Kapal Perang Tiongkok, Pakar: Nelayan Indonesia Perlu Ekspolitasi ZEE Natuna

nelayan Indonesia di Natuna menyampaikan kapal perang dan penjaga pantai Tiongkok lalu lalang dan mengintimidasi mereka saat menangkap ikan.

NASIONAL | 18 September 2021

Kasus Covid-19 di Papua Masih Tinggi, Puan Minta Penyelenggara PON Waspada

Puan meminta pemerintah melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON 2020 Papua dapat berjalan dengan baik.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberatan Wacana PPN Pendidikan, SPK Indonesia Surati Nadiem dan Sri Mulyani

SPK Indonesia menyurati Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani terkait wacana dikenakannya PPN pada sekolah internasional.

NASIONAL | 18 September 2021

Jokowi Hadiri Pertemuan MEF 2021 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah nakes Puskesmas Kiwirok, Gabriella Maelani (22) akan diterbangkan ke Jayapura pada Sabtu (18/9/2021) bergantung cuaca dan keamanan.

NASIONAL | 18 September 2021

Di Antara Tembakan KKB, Jenazah Nakes Gabriella Berhasil Dievakuasi dari Jurang 300 Meter

Jenazah nakes Gabriela Meilani (22) berhasil dievakuasi Jumat (17/9/2021) oleh anggota TNI-Polri, di antara tembakan KKB.

NASIONAL | 18 September 2021

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Direktur Pelaksana IMF Bantah Mengubah Laporan Bank Dunia untuk Tiongkok

Direktur Pelaksana IMF Bantah Mengubah Laporan Bank Dunia untuk Tiongkok

DUNIA | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings