Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi Jiwasraya

Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum

Minggu, 21 Februari 2021 | 17:53 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman menyarankan dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman yang diterima di Jakarta, Minggu (21/2/2021), anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman menilai, sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan single investor identification (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan praperadilan para nasabah pemegang polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasyara tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Ombudsman juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan lembaga pinjaman polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perjalanan KA Argo Cheribon Dibatalkan Imbas Banjir

Dia mengatakan terdapat 18 perjalanan kereta yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon dibatalkan karena imbas banjir di wilayah Daop 1 Jakarta.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Begini Strategi Ridwan Kamil Capai Herd Immunity di Jawa Barat

Emil menyadari bahwa mencapai target vaksinasi 70% warga Jabar tidaklah mudah.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Banjir, Seluruh Perjalanan KA Jarak Jauh dari Gambir dan Pasar Senen Dibatalkan

Tim prasarana KAI saat ini masih melakukan perbaikan secara berkala. Salah satunya dengan menurunkan bantalan beton pada rel yang tergenang air.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Ganjar Harap Agar Narasi Positif Soal Efektivitas Vaksin Covid-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar saluran-saluran komunikasi publik berlaku adil terkait informasi mengenai efektivitas vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Dukung Ketahanan Pangan, Program Cherish Kembali Membuahkan Hasil

Kelompok Tani Palas Mandiri, Rumbai Barat, Pekanbaru, yang mengelola lahan seluas sekitar tujuh hektare berhasil menuai panen cabe dan jagung.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Kejar Target, Ganjar Siapkan Skenario Distribusi Vaksin Covid-19 Gelombang II

Ada beberapa skenario yang disiapkan untuk distribusi vaksin gelombang II ini. Selain untuk pelayan publik dan lansia, Juga untuk kelompok masyarakat.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Dirjen Dikti: Ujian Kompetensi Mahasiswa Kedokteran Penting untuk Jaga Kualitas

Uji kompetensi ini juga merupakan upaya perlindungan pemerintah bagi masyarakat .

NASIONAL | 21 Februari 2021

Viral IRT Ditahan Bersama Balitanya, Sahroni: Segera Bebaskan!

Menurut Sahroni, keputusan untuk memenjarakan para IRT itu tidak bijak karena tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

NASIONAL | 21 Februari 2021

20% Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Namun, karena jumlahnya masih terbatas, maka stok vaksin akan dikonsentrasikan ke tempat-tempat tertentu.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Program Ciliwung Bersih, Elite PDIP Kerja Bakti di Waduk Cincin

Menurut Hasto, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan "Merawat Bumi" yang menjadi tema HUT PDIP ke-48.

NASIONAL | 21 Februari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS