Dewan Pers Akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Muncul Wacana Hapus 4 Pasal Karet

Dewan Pers Akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE

Minggu, 21 Februari 2021 | 22:45 WIB
Oleh : Abdul Muslim / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pers menggelar Diksusi Publik bertema "UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari Perspektif Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi" secara virtual Sabtu (20/2/2021). Diskusi direncanakan bisa digelar 3-4 kali lagi, dan Dewan Pers akan merumuskan rekomendasi terhadap revisi UU tersebut.

Diskusi akan dilakukan dalam beberapa putaran dengan mengundang insan media, pakar, DPR, dan unsur masyarakat, agar bisa didapatkan pembahasan materi UU ITE yang lebih baik, sehingga rekomendasi yang dihasikan juga lebih komprehensif.
Anggota dan Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan mengatakan, Dewan Pers akan memformulasikan materi diskusi dari banyak nara sumber pakar dan berbagai pihak. Selanjutnya, Dewan Pers akan memberikan rekomendasi terkait revisi UU ITE.

“Kami berharap, kalau masukan ini bagus dan akan kita formulasikan. Kita harus tetap optimistis bahwa untuk membangun negeri ini, kita harus perjuangkan, tidak mudah memang ya. Salah satu kontribusi kita bersama ini adalah dengan mencoba memberikan masukan untuk Undang-Undang ITE ini,” ujar Setiawan.

Sementara itu, dalam diskusi putaran pertama hari Sabtu tersebut, para pemateri menginginkan revisi akan menjadikan UU ITE menjadi sarana mencari keadilan yang seimbang bagi semua semua kelompok masyarakat dan menjadikan ruang digital lebih sehat bagi semua.

Wartawan senior dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti berpendapat, dalam paparannya, mendorong adanya pembentukan tim dari Dewan Pers yang khusus mengawal proses revisi UU ITE.

Selain itu, Dewan Pers didorongnya membuat focus group discussion (FGD) untuk membuat draf usulan revisi UU ITE. Tujuannya agar revisi menjadikan UU tersebut benar-benar lebih bagus daripada sebelumnya.

“Rekomendasi saya ketiga adalah membentuk tim Dewan Pers untuk pengawalan proses revisi Undang-Undang ITE ini supaya lebih baik lagi. Jangan ada pengalaman yang kurang baik pada saat revisi tahun 2016. Walaupun bisa menurunkan hukumannya, tapi ternyata dampaknya di lapangan tetap saja ada penahanan jangka panjang,” tutur Bambang.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim menyampaikan, hal yang perlu ditekankan dalam rencana revisi UU ITE ada pada proses penegakan hukumnya. Hal ini terutama ditekankan bagaimana menafsirkan pasal-pasal secara parsial agar tidak multitafsir dan bukan revisi UU tersebut secara keseluruhan.

“Yang perlu ditekankan, diperbaiki, dikoreksi, lebih pada proses penegakan hukumnya, bagaimana menafsirkan pasal-pasal dalam menangani kasus-kasus hukum, tapi bukan pada regulasinya secara keseluruhan, atau urgensi penegakan hukum harus memilah mana delik aduan dan delik biasa. Khusus delik aduan, kemudian juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice,” tuturnya.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian hukum yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri. Mediasi lebih diutamakan antara pihak yang berperkara, sebelum dilakukan melalui proses pengadilan.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings sekaligus Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu menyampaikan, rencana mengamendemen UU ITE lebih pada ranah media sosial dan bukan di media arus utama (mainstream).

“Di sosmed (social media) yang ujaran kebenciannya sudah luar biasa. Satu pihak yang merasa lebih baik dari yang lain melaporkan ke polisi. Dan dianggap, ini kok kalau laporan cepat diproses, sementara laporan lain yang juga sangat dahsyat argumentasinya kok enggak diproses. Begitu, larinya ke pasar karet,” tutur Primus.

Primus juga menyoroti penghinaan dan perdebatan yang berlebihan menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial. Karena itu, UU ITE juga diharapkan bisa menekankan toleransi, selain tentu saja melawan konten negatif, korupsi, narkotika, serta terorisme dan radikalisme.

4 Pasal Karet

Bambang Harymurti juga berpendapat, ketika nanti diadakan revisi, pasal 27, 28, 29, dan 45 dalam UU ITE sebaiknya dihapus dan dikembalikan ke KUHP sebagai asal pasal-pasal tersebut. UU ITE sebaiknya dikembalikan ke asal mula niat pembuatannya khusus untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik.

“Kenapa saya usulkan demikian, karena untuk masalah di pasal 27, 28, dan 29, itu sudah ada undang-undangnya, ada di KUHP,” usul Bambang.

Dia menjelaskan, sejak tahun 2013-2014, masyarakat sudah mulai saling membuat laporan dengan banyak memanfaatkan pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik sebagai delik aduan dan umum.

Pada 2016, pasal 27 UU ITE yang lahir tahun 2008 itu sudah pernah direvisi dan diturunkan ancaman hukuman pidana kurungannya dari enam tahun menjadi empat tahun dan denda juga diturunkan dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Namun, walaupun telah direvisi, malah terjadi kemunduran. Karena, hingga Oktober 2020, perkara yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU tersebut telah mencapai sekitar 324 orang.

Paling banyak diadili dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik sebanyak 209 orang, nomor dua sebanyak 76 orang diadili dengan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian dan permusuhan SARA. Sebagian besar dari mereka yang tersangkut khusus karena pernyataannya di Facebook sebanyak 172 orang.

Sementara itu, pada pasal 45 UU ITE disebutkan, (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Senada, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun juga sepakat pasal 27, 28, dan 29 sebaiknya dihapus dari UU ITE dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke regulasi yang telah mengatur sebelumnya, yakni KUHP.

“Pasal 27, 28, dan 29, saya setuju sebaiknya dihapus dari UU ITE, dan kembalikan UU ITE ke khitahnya ketika dibuat yakni khusus untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan mengatakan, jika tetap dipertahankan, pasal-pasal karet di UU ITE perlu diperjelas, sehingga dapat meminimalisasi tafsir, di antaranya tentang pencemaran nama baik.

“Selain itu, saya kira bagaimana memastikan polisi lebih bekerja secara profesional. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Temannya sendiri nggak segera diproses, tapi lawan politik secepat kilat diproses. Itu yang juga merusak implementasi dari UU ITE,” imbuhnya.

Kasus Wartawan

Sementara itu, Bambang juga kembali mendorong Dewan Pers agar melakukan audiensi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengingatkan kembali bahwa telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian RI (Polri) tentang kasus pers untuk ditangani dengan UU Pers dan bukan dengan UU ITE.

Walaupun ada kesepakatan, di daerah, kenyataannya masih banyak wartawan dikriminalisasi dengan UU ITE karena pemberitaannya. Salah satu contohnya, Muhamad Asrul, wartawan beritanews.com di Palopo, Sulawesi Selatan, pada 2020.

Dia dilaporkan ke polisi dan ditahan karena pemberitaan yang ditulisnya terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, salah satu anak wali kota Palopo. Ia dijerat ujaran kebencian dengan UU ITE pasal 28 ayat (2) dan pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Maih pada 2020, kasus lain menimpa Mohammad Sadli, seorang wartawan di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, divonis pengadilan dengan penjara selama dua tahun karena tulisannya dianggap mengkritik Pemkab Buton Tengah.

Tulisannya yang dimuat di media Liputanpersada.com berjudul Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat dianggap menimbulkan kebencian di masyarakat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

Jaksa penuntut Kejati Sumsel mengajukan banding terhadap vonis empat terdakwa kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

NASIONAL | 28 November 2021

Hukum Berat Pelaku kekerasan Terhadap Anak

Pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum berat.

NASIONAL | 28 November 2021

Penting, Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning menegaskan ketentuan tamu wajib lapor 1x24 jam sangat penting untuk dipertahankan.

NASIONAL | 28 November 2021

Koordinasi Intelijen Dinilai Makin Berjalan Baik

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning mengapresiasi koordinasi intelijen di bawah Badan Intelijen Negara.

NASIONAL | 28 November 2021

Pengaruhi Pikiran, Ciri Agen Intelijen Andal

Seorang agen intelijen yang andal harus dapat memengaruhi pikiran individu, massa, bahkan institusi.

NASIONAL | 28 November 2021

Akademisi Pasuruan Respons Positif Investor

Di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai salah satu jantung industri di Jawa Timur berskala nasional, turut menyambut datangnya investor termasuk akademisi.

NASIONAL | 28 November 2021

Nuning Kertopati: Saat Negara Berdiri, Intelijen Sudah Ada

Nuning Kertopati menyebut intelijen sudah ada saat suatu negara dibentuk. Intelijen berperan penting untuk mengetahui ancaman terhadap negara.

NASIONAL | 28 November 2021


Pentolan KKB Dirawat di RS Bhayangkara Jayapura

Pentolan KKB Temianus Magayang, dievakuasi ke Sentani, Minggu (28/11/2021), dan kini dirawat di RS Bhayangkara, Jayapura.

NASIONAL | 28 November 2021

Milenial Nagekeo Cinta Tenun Tradisional

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo kini mendorong kaum milenial untuk menenun.

NASIONAL | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Penghinaan Etnis


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Razia Vaksinasi Covid-19


# Omicron



TERKINI
Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

NASIONAL | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings