Rizieq Syihab Diminta Bertanggung Jawab Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PTPN VIII
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Rizieq Syihab Diminta Bertanggung Jawab Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PTPN VIII

Senin, 22 Februari 2021 | 10:27 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan dilakukan karena ada penyerobotan lahan yang diduga dilakukan Rizieq Syihab untuk pembangunan Pondok Pesantren miliknya.

Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah. Rizieq dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah, dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji menilai, dalam kasus tersebut Rizieq Syihab termasuk salah satu pihak yang memang harus dimintai pertanggungjawaban.

"Yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut," kata Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Saat ini, menurut Indriyanto, aparat penegak hukum bisa melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Rizieq. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penegakkan hukum.

"Dalam rangka menindaklanjuti laporan pidana PTPN, pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan upaya paksa atau coercive force dengan melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut," kata Indriyanto.

Sengketa lahan antara PTPN VIII dan Rizieq Syihab juga sebaiknya diselesaikan secara hukum. Prinsip negara hukum bahwa setiap orang sama di depan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Selain kasus pidana, Indriyanto menilai, pihak PTPN bisa melayangkan gugatan perdata terhadap penguasaan melawan hukum secara fisik oleh pihak ketiga.

"Gugatan perdata tidak mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan. Walau sebaiknya dilakukan secara case by case basis saja," kata Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Risma Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Pebayuran Bekasi

Bantuan senilai lebih dari Rp 200 juta tersebut diangkut dengan dua truk langsung dari gudang Kemsos di Bekasi Timur.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Gunung Merapi Luncurkan Lava Pijar Sejauh 800 Meter

BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Masih Terendam Banjir, Seluruh Perjalanan KA dari Gambir dan Pasar Senen Kembali Dibatalkan

Selain pembatalan perjalanan KA jarak jauh, seluruh perjalanan KA lokal relasi Cikarang - Purwakarta (PP) yang melintasi jalur tersebut juga dibatalkan.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Gempa Magnitudo 4,6 Dirasakan di Kabupaten Sukabumi

Hingga pukul 22.35 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Banjir di Karawang

Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud yaitu lansia, warga yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Tinjau Penanganan Banjir di Karawang, Kepala BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta

Doni Monardo meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang Barat, Minggu (21/2/2021).

NASIONAL | 21 Februari 2021

Dewan Pers Akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE

Perlu dibentuk tim dari Dewan Pers yang khusus mengawal proses revisi UU ITE.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Bendungan Manikin di Kupang Rampung Akhir 2022

Kempupera terus memacu penyelesaian pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo yang terletak di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kupang, NTT.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Banjir Semakin Meluas dan Sudah Merendam 34 Desa di Karawang

Pelaksana Harian Bupati Karawang Acep Jamhuri mengatakan, saat ini banjir semakin meluas hingga merendam 33 desa di 15 kecamatan.

NASIONAL | 21 Februari 2021

Memerangi Stunting dan Kemiskinan di NTT: Orang Miskin Jangan Hamil dan Melahirkan

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat selalu bicara apa adanya. Seruan agar orang miskin tidak hamil dan melahirkan disampaikan di berbagai kesempatan.

NASIONAL | 21 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS