Kasus Ponpes Rizieq, Tim Pengacara Datangi Polhukam
Logo BeritaSatu

Kasus Ponpes Rizieq, Tim Pengacara Datangi Polhukam

Senin, 22 Februari 2021 | 16:23 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim advokasi Pondok Pesantren (Ponpes) Agrokultral Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), Senin (22/2/2021).

“Maksudnya untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dan ini pertemuan yang kedua. Ponpes selaku lembaga pendidikan mengajukan perlindungan hukum pada negara atas perlakuan semena-mena dari pihak PTPN VIII,” kata salah satu anggota tim, Ichwan Tuankota, saat dihubungi Beritasatu.com.

Menurut Ichwan, Ponpes tersebut didirikan Riziq Syihab yang diklaimnya, didirikan di atas lahan yang sudah diterlantarkan sejak tahun 90-an. Padahal menurut Pasal 34 huruf e UU Pokok Agraria pihak yang menelantarkan tanah tidak lagi berhak atas lahan yang sudah di terlantarkan apalagi memidanakan.

“Pihak PTPN VIII sudah buat laporan pidana, walaupun kita sudah tahu juga siapa yang menyuruh membuat laporan tersebut dan siapa yang sangat bernafsu memprosesnya laporan pidana tersebut,” tambahnya.

Juga secara hukum sebagaimana UU No.5 tahun 1965–masih kata Ichwan—kepemilikan PTPN VIII atas tanah itu tidak lagi serta merta berhak sebagai pihak yang memiliki.

“Oleh karenanya sesuai hukum seharusnya ada win win solution, jangan pihak Ponpes selaku lembaga pendidikan yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan Habib Rizieq malah dijadikan target untuk tujuan tujuan menzalimi. Status (Rizieq) dalam kasus ini masih terlapor,” tambahnya.

Untuk diketahui PTPN VIII telah melaporkan Rizieq ke polisi pada 22 Januari 2021. Pendiri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama itu dilaporkan dengan sangkaan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan; dan Pasal 69 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang; Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Periksa Kepala BDRSDM KKP

KPK dijadwalkan memeriksa Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Sandiaga Berharap Program Vaksinasi Covid-19 Pelaku Parekraf Berjalan Sesuai Target

Menurut Sandiaga, terdapat 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Revisi UU ITE, Kemkominfo Tangani Kajian Tiga Pasal Krusial

Kemkominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan revisi UU ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Kemdes PDTT Terus Pantau Penerapan PPKM Mikro di Desa

Kemdes PDTT terus memantau penerapan PPKM skala mikro di 22.000 desa yang tersebar di 6 provinsi.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Tersisa Dua Hari, Pendaftar SNMPTN Sampai Tahap Finalisasi Baru 55%

Tahap pendaftaran SNMPTN sudah dimulai sejak 15 Februari dan akan berakhir pada 24 Februari atau Rabu pekan ini pukul 15.00 WIB.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Dirut PT Dania Pratama International Tidak Terlibat dengan Kasus Suap Perizinan RS di Cimahi

Direktur Utama PT Dania Pratama International, Akhmad Saekhu, tidak terlibat dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan rumah sakit di Kota Cimahi.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Doni Monardo, Muhadjir, dan Basuki Tinjau Jebolnya Tanggul Citarum

Peninjauan dilakukan lewat udara menggunakan helikopter.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Ini Sederet Kasus yang Menyeret Rizieq Menjadi Tersangka

Banyak kasus yang membuat Rizieq Syihab jadi tersangka.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Bima Arya: Ada Jalan Rusak Akibat Hujan Adukan di Medsos

Wali Kota Bogor Bima Arya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk bergerak cepat memperbaiki jalan rusak.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Rampung, Pengusaha Harap EoDB di Indonesia Membaik

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

NASIONAL | 22 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS