Irjen Napoleon Klaim Jadi Korban Malapraktik Penegakan Hukum Demi Muruah Polri
Logo BeritaSatu

Irjen Napoleon Klaim Jadi Korban Malapraktik Penegakan Hukum Demi Muruah Polri

Senin, 22 Februari 2021 | 16:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengklaim menjadi korban kriminalisasi dan malapraktik penegakan hukum untuk menjaga muruah Polri. Klaim itu disampaikan Napoleon saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara dugaan suap penghapusan red notice terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

“Bahwa kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melaui media sosial yang memicu malapraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon.

Napoleon menyebut kriminalisasi dan malapraktik yakni penegakan hukum yang terkesan tak berdasar. Menurutnya, penindakan hukum atas perkara yang menjeratnya karena menurunnya citra institusi Polri imbas tertangkapnya Djoko Tjandra.

“Masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan, yang telah menggeneralisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat gibah. Sehingga memicu malapraktik penegakan hukum atas nama mempertahankan keluhuran marwah institusi,” kata Napoleon.

Pada kesempatan itu, Napoleon menyebut perkara yang menjeratnya bermula saat Djoko Tjandra masuk ke Indonesia pada 5 Juni 2020. Kedatangan itu, berdampak pada maraknya pemberitaan secara masif.

“Kemudian disambut oleh pemberitaan di media massa secara masif dan berskala nasional, sejak pertengahan bulan Juni 2020, yang menuding, bahwa pemerintah Indonesia, terutama penegak hukum terkait telah kecolongan,” ucap Napoleon.

Hal ini, kata Napoleon, semakin diperparah dengan munculnya foto yang memperlihatkan surat keterangan bebas Covid-19 dengan nama Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking. Surat itupun tertera tanda tangan dari Pusdokes Polri.

Dengan begitu, kepercayaan atas institusi Polri semakin menurun. Sebab, ada anggapan jika Polri merupakan biang keladi rentetan perkara Djoko Tjandra.

“Telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat hukum negara,” ungkap Napoleon.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Napoleon.

Jaksa meyakini jenderal bintang dua itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap dari Djoko Tjandra. Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Napoleon untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sulsel Siaga Bencana 22-23 Februari

Peringatan dini siaga bencana ini berlaku 22 Februari 2021 mulai pukul 07.00 Wita hingga 23 Februari 2021 pukul 07.00 Wita.

NASIONAL | 22 Februari 2021

6 Orang Jadi Tersangka Penjual Senjata ke KKB

Hasil pemeriksaan Polres Bintuni dan dan Polda Papua Barat, senjata tersebut dibawa dari Ambon, Maluku.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Polisi Perpanjang Penahanan Penggagas Pasar Muamalah

Mabes Polri memperpanjang penahanan penggagas Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Penggagas Pasar Muamalah Ditahan Hingga 3 April

Mabes Polri memerpanjang penahanan penggagas Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi (ZS) mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 3 April 2021.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB, Propam Mabes Polri Kirim Tim Khusus

Mabes Polri bergerak cepat pascapenangkapan anggota Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau-Pulau Lease yang diduga menjual senjata api kepada KKB Papua.

NASIONAL | 22 Februari 2021

KPK Temukan Berbagai Persoalan Ekspansi Perkebunan Sawit di Papua Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai persoalan terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit di tanah Papua Barat.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Kasus Ponpes Rizieq, Tim Pengacara Datangi Polhukam

Menurut pihak pengacara PTPN VIII telah bertindak semena-mena terhadap Ponpes Agrokultural Markaz Syariah.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Periksa Kepala BDRSDM KKP

KPK dijadwalkan memeriksa Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Sandiaga Berharap Program Vaksinasi Covid-19 Pelaku Parekraf Berjalan Sesuai Target

Menurut Sandiaga, terdapat 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Revisi UU ITE, Kemkominfo Tangani Kajian Tiga Pasal Krusial

Kemkominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan revisi UU ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

NASIONAL | 22 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS