Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas

Selasa, 23 Februari 2021 | 14:34 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah tokoh masyarakat Papua meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pejabat pemerintah daerah. Selama ini disinyalir ada banyak dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum pejabat daerah.

Hal tersebut disampaikan Pendeta Albert Yoku, salah satu tokoh masyarakat Papua dalam audiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2/2021) malam.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," kata Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua.

Menurutnya, jika dipergunakan sebagaimana mestinya, dana Otsus merupakan sebuah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. "Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ucap Albert.

Sementara itu tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

"Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua," kata Dorince Mehue.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi.

"Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan menindaklanjuti dan telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar segera melakukan penegakan hukum di Papua.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," kata Mahfud.

Terkait berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

"Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," tegas Mahfud.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi Papua, serta tim pemekaran Provinsi Papua.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Hipmi: Program Vaksin Mandiri Percepat Herd Immunity

Program vaksin mandiri akan memercepat herd immunity serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walau Kapolri Sudah Keluarkan SE UU ITE, Fahri Hamzah Tetap Usul Jokowi Keluarkan Perppu

Soal surat edaran Kapolri, Fahri menilainya sebagai inisiatif baik. Akan tetapi, surat itu bukanlah hukum yang sebenarnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Serakah, Mafia Tanah Tak Peduli Korbannya Tiba-tiba Jatuh Miskin

Mereka tidak peduli korban berasal dari masyarakat biasa, miskin, maupun golongan orang mampu.

NASIONAL | 23 Februari 2021

4 Ibu dan 2 Balita Ditahan, Ini Penjelasan Polisi

Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi dengan pelapor hingga sebanyak sembilan kali. Namun mediasi tersebut menemui jalan buntu.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Dari Diplomat Dino Jadi Detektif Mafia Tanah

Rekening bank komplotan itu pasti ada. Aliran uangnya ke mana saja bisa ditelusuri.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Hampir Meninggal karena Covid-19 Alasan Dino All Out Lawan Mafia Tanah

September 2020, Dino menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, bahkan harus masuk ICU gara-gara Covid-19 ini.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Sekda DIY Dicecar KPK Soal Penyimpangan Proyek Stadion Mandala Krida

Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh para subkontraktor.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Pembangunan Food Estate untuk Entaskan Kemiskinan di Sumba Tengah

Saat ini pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare untuk ditanami padi dan jagung.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Jokowi Optimistis NTT Bisa Jadi Lumbung Pangan

Perluasan lahan dilakukan karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah mencapai 34%, sementara panen padi hanya sekali setahun.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Skandal Djoko Tjandra, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Brigjen Prasetijo

Jaksa menilai Prasetijo telah terbukti menerima uang USD 100.000 dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS