Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas

Selasa, 23 Februari 2021 | 14:34 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah tokoh masyarakat Papua meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pejabat pemerintah daerah. Selama ini disinyalir ada banyak dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum pejabat daerah.

Hal tersebut disampaikan Pendeta Albert Yoku, salah satu tokoh masyarakat Papua dalam audiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2/2021) malam.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," kata Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua.

Menurutnya, jika dipergunakan sebagaimana mestinya, dana Otsus merupakan sebuah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. "Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ucap Albert.

Sementara itu tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

"Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua," kata Dorince Mehue.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi.

"Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan menindaklanjuti dan telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar segera melakukan penegakan hukum di Papua.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," kata Mahfud.

Terkait berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

"Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," tegas Mahfud.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi Papua, serta tim pemekaran Provinsi Papua.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hipmi: Program Vaksin Mandiri Percepat Herd Immunity

Program vaksin mandiri akan memercepat herd immunity serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walau Kapolri Sudah Keluarkan SE UU ITE, Fahri Hamzah Tetap Usul Jokowi Keluarkan Perppu

Soal surat edaran Kapolri, Fahri menilainya sebagai inisiatif baik. Akan tetapi, surat itu bukanlah hukum yang sebenarnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Serakah, Mafia Tanah Tak Peduli Korbannya Tiba-tiba Jatuh Miskin

Mereka tidak peduli korban berasal dari masyarakat biasa, miskin, maupun golongan orang mampu.

NASIONAL | 23 Februari 2021

4 Ibu dan 2 Balita Ditahan, Ini Penjelasan Polisi

Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi dengan pelapor hingga sebanyak sembilan kali. Namun mediasi tersebut menemui jalan buntu.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Dari Diplomat Dino Jadi Detektif Mafia Tanah

Rekening bank komplotan itu pasti ada. Aliran uangnya ke mana saja bisa ditelusuri.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Hampir Meninggal karena Covid-19 Alasan Dino All Out Lawan Mafia Tanah

September 2020, Dino menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, bahkan harus masuk ICU gara-gara Covid-19 ini.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Sekda DIY Dicecar KPK Soal Penyimpangan Proyek Stadion Mandala Krida

Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh para subkontraktor.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Pembangunan Food Estate untuk Entaskan Kemiskinan di Sumba Tengah

Saat ini pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare untuk ditanami padi dan jagung.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Jokowi Optimistis NTT Bisa Jadi Lumbung Pangan

Perluasan lahan dilakukan karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah mencapai 34%, sementara panen padi hanya sekali setahun.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Skandal Djoko Tjandra, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Brigjen Prasetijo

Jaksa menilai Prasetijo telah terbukti menerima uang USD 100.000 dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Februari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS