Diseret Irjen Napoleon, Ini Penegasan dari Menkumham
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diseret Irjen Napoleon, Ini Penegasan dari Menkumham

Selasa, 23 Februari 2021 | 16:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly membantah klaim mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte yang menyebut kewenangan penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO) di sistem imigrasi merupakan kewenangan Menkumham dan Dirjen Imigrasi. Yasonna pun menjelaskan masuk atau dicabutkan seseorang dari daftar cekal di Imigrasi berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum (APH). Hal itu, kata Yasonna merupakan prosedur tetap (protap) yang berlaku pada Ditjen Imigrasi Kemkumham.

"Protap di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan suka-suka kita," kata Yasonna ketika dikonfirmasi, Selasa (23/2/2021).

Yasonna mengatakan, penjelasan mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra telah disampaikan oleh Dirjen dan Sesditjen Imigrasi Kemkumham kepada penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

"Dirjen imigrasi dan Sesditjend (mantan Dirwasdakim) sudah memberi keterangan dan penjelasan tentang hal tersebut di Bareskrim dan Kejaksaan Agung," katanya.

Yasonna memastikan mekanisme penghapusan red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.
"Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus kita hapus. Itu ketentuan hukumnya," katanya.

Diketahui, saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi sebagai terdakwa perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021), Napoleon mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Napoleon pun menunjuk Menkumham, Yasonna H. Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham, Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut.

"Penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS (Enhanced Cekal System) adalah kewenangan Menkumham RI atau Dirjen Imigrasi. Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa (Napoleon) karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu," kata Napoleon.

Untuk itu, Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya selaku Kadiv Hubinter maupun NCB Interpol Polri. Meskipun, dalam surat tuntutan Jaksa disebutkan Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat tiga surat kepada Ditjen Imigrasi terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM).

"Tanggung jawab itu tidak bisa dilimpahkan kepada Divhubinter atau NCB Interpol Indonesia berdasarkan tiga surat NCB Interpol Indonesia tersebut," katanya.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Jaksa meyakini jenderal bintang dua itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Napoleon untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Soal King Maker Kasus Djoko Tjandra, MAKI Tagih Janji KPK

MAKI menagih janji KPK yang akan membongkar sosok King Maker dalam kasus Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Ini Pembagian Peran Kaki Tangan Mafia Tanah

Dino yakin bahwa dalam sindikat ini ada penyandang dana.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Kepala Perpustakaan Nasional: Literasi untuk Kesejahteraan

“Jadi kalau penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa, kita butuh sekitar 810 juta buku beredar di masyarakat setiap tahun,” kata Syarif.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Waspadai Serangan Balik Mafia Tanah

Mereka sudah punya "backing" di pengadilan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Besok, Sertijab Kabareskrim Polri

Acara akan berlangsung terbatas, tertutup, dan ada yang digelar virtual untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Ketua DPR Ajak Parlemen Dunia Pastikan Akses dan Distribusi Vaksin Covid Merata

Puan mengatakan pandemi global menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas

Pemerintah perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi

NASIONAL | 23 Februari 2021

Hipmi: Program Vaksin Mandiri Percepat Herd Immunity

Program vaksin mandiri akan memercepat herd immunity serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walau Kapolri Sudah Keluarkan SE UU ITE, Fahri Hamzah Tetap Usul Jokowi Keluarkan Perppu

Soal surat edaran Kapolri, Fahri menilainya sebagai inisiatif baik. Akan tetapi, surat itu bukanlah hukum yang sebenarnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Serakah, Mafia Tanah Tak Peduli Korbannya Tiba-tiba Jatuh Miskin

Mereka tidak peduli korban berasal dari masyarakat biasa, miskin, maupun golongan orang mampu.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS