Pemerintah Wajib Hormati dan Lindungi Hak Tanah Legal Milik Masyarakat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Wajib Hormati dan Lindungi Hak Tanah Legal Milik Masyarakat

Selasa, 23 Februari 2021 | 16:44 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Ilmu Tanah IPB, Prof Budi Mulyanto mengatakan, sebaiknya tanah yang sudah dilengkapi legalitas seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan alas hak lain, tidak dimasukkan ke dalam kawasan hutan.

“Hal ini karena, hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat pada prinsipnya bersifat final dan dalam prosesnya telah mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku serta melibatkan instansi pemerintahan terkait,” kata Budi Mulyanto dalam diskusi online #LetsTalkAboutPalmOil sesi ke-34 di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Menurut Budi Mulyanto, kebijakan ini perlu dilakukan untuk mendorong iklim usaha yang baik dan menggairahkan investasi. Disisi lain, kebijakan ini sebagai wujud saling menghormati antara institusi pemerintahan pemberi izin.

Seperti diketahui, dalam praktiknya terdapat dualisme kebijakan pertanahan di Indonesia.

Di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah ada melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan di luar kawasan hutan atau yang disebut dengan Area Peruntukan Lain (APL) administrasi dan penguasaan tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dualisme ini berimplikasi pada munculnya berbagai aturan dan regulasi bidang pertanahan baik di dalam dan luar kawasan hutan, termasuk lemahnya kepastian hukum atas pengakuan tanah masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Padahal, sejak zaman Belanda sudah ada pengakuan atas hak-hak pribumi, yaitu Indonesisch bezitsrecht. “Maknanya adalah bahwa hak atas tanah masyarakat pada zaman penjajahan diakui sebagai bagian dari hak azasi manusia,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi Mulyanto, ego sektoral antara lembaga di pemerintahan itu selalu berakhir dengan menempatkan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai objek kesalahan dan tidak menghormati hak masyarakat. Padahal secara hukum, masyarakat punya bukti legalitas hak atas tanahnya baik berupa HM, HGU , HGB dan alas hak lain.

Budi Mulyanto juga berpendapat, masyarakat yang telah punya legalitas kepemilikan itu, sebaiknya dikecualikan dari sanksi atau denda ketika penetapan batas kawasan dilakukan.

“Kalaupun terpaksa harus dikenakan sanksi, nilainya harus wajar dan terukur. Jika sanksi yang diberlakukan nilainya terlalu besar sama saja dengan “membunuh” usaha rakyat.

Budi Mulyanto mengingatkan, bahwa pengenaan sanksi adminitratif punya tujuan pembinaan untuk melanjutkan usaha, dilaksanakan secara berjenjang serta tidak multidoors.

Kebijakan seperti ini akan memberi ruang dan waktu terukur kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan semua proses administrasi dalam rangka mengukuhkan hak (rights), pembatasan (restriction) dan dan tanggung jawab (responsibility) masyarakat dan pelaku usaha atas aset usahanya.

Lebih jauh Budi menambahkan, semangat penting dari UUCK adalah kegiatan usaha masyarakat dan bisnis bisa terus berjalan. Apalagi ditengah pandemi saat ini, perekonomian Indonesia semakin terseok-seok dan berpotensi jalan di tempat.

Menurut Budi, kedepan persoalan bangsa Indonesia akan semakin berat. Dengan 270 juta penduduk, tidak mudah membuka lapangan pekerjaan baru. Apalagi jumlah penggangguran terbuka masih tinggi. Begitu juga penduduk miskin terus bertambah.
Pada tahun 2019 misalnya jumlah penggangguran terbuka mencapai 5,28%. Kemudian di tahun 2020 angkanya naik menjadi 7,07%. Tahun 2021 diperkirakan akan terus melonjak akibat imbas pandemi.

Begitu juga dengan penduduk di bawah garis kemiskinan. Jika pada tahun 2015 baru sekitar 11,22% dan sempat turun menjadi 9,66% pada tahun 2018, tahun ini diperkirakan penduduk miskin naik tajam yang juga akibat dampak pandemi.

“Impor pangan yang masih tinggi harus menjadi pertimbangan matang, sebelum menerapkan satu kebijakan,” kata Budi Mulyanto.

Pada prinsipnya, Budi Mulyanto mengharapkan, legalitas tanah masyarakat dan dunia usaha harus segera diselesaikan untuk memberikan iklim usaha yang baik dan meningkatkan investasi.

“Masyarakat juga bisa tenang bekerja. Selama ini mereka (masyarakat dan dunia) usaha selalu takut tidak bisa melanjutkan usahanya karena status kepemilikan yang diklaim satu pihak. Padahal mereka telah mengelola kawasan tersebut selama berpuluh bahkan ratusan tahun,” kata Budi Mulyanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Diseret Irjen Napoleon, Ini Penegasan dari Menkumham

Menkumham menjelaskan bahwa masuk atau dicabutkan seseorang dari daftar cekal di Imigrasi berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Soal King Maker Kasus Djoko Tjandra, MAKI Tagih Janji KPK

MAKI menagih janji KPK yang akan membongkar sosok King Maker dalam kasus Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Ini Pembagian Peran Kaki Tangan Mafia Tanah

Dino yakin bahwa dalam sindikat ini ada penyandang dana.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Kepala Perpustakaan Nasional: Literasi untuk Kesejahteraan

“Jadi kalau penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa, kita butuh sekitar 810 juta buku beredar di masyarakat setiap tahun,” kata Syarif.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Waspadai Serangan Balik Mafia Tanah

Mereka sudah punya "backing" di pengadilan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Besok, Sertijab Kabareskrim Polri

Acara akan berlangsung terbatas, tertutup, dan ada yang digelar virtual untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Ketua DPR Ajak Parlemen Dunia Pastikan Akses dan Distribusi Vaksin Covid Merata

Puan mengatakan pandemi global menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas

Pemerintah perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi

NASIONAL | 23 Februari 2021

Hipmi: Program Vaksin Mandiri Percepat Herd Immunity

Program vaksin mandiri akan memercepat herd immunity serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walau Kapolri Sudah Keluarkan SE UU ITE, Fahri Hamzah Tetap Usul Jokowi Keluarkan Perppu

Soal surat edaran Kapolri, Fahri menilainya sebagai inisiatif baik. Akan tetapi, surat itu bukanlah hukum yang sebenarnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS