KPK Ingatkan Rumah Sakit Jangan Potong Insentif Tenaga Kesehatan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Rumah Sakit Jangan Potong Insentif Tenaga Kesehatan

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya manajemen rumah sakit yang memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar 50 sampai 70 persen. KPK menegur dan mengingatkan pihak manajemen rumah sakit untuk tidak memotong insentif tenaga kerja.

"KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan. KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif tenaga kerja oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Ipi mengatakan, dari informasi yang dikantongi KPK, insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut dipotong oleh pihak manajemen rumah sakit. Insentif yang dipotong itu, kemudian diberikan pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19.

Sekedar informasi, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19, khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/MNENKES/278/2020. Sejumlah permasalahan itu di antaranya, potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

"Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ipi.

Selain itu, kata Ipi, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, KPK telah merekomendasikan perbaikan, seperti pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja yakni, BOK dan BTT. Kemudian, pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten, kota, provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, serta pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada tenaga kesehatan.

"Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19," ungkapnya.

Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut mengawasi penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes. Ditegaskan, insentif dan santunan merupakan bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan yang selama setahun terakhir menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Perlu Kerja Sama Erat Antarnegara

Penanggulangan krisis akibat pandemi Covid-19 memerlukan kerja sama erat antarnegara di dunia yang dirancang secara lebih akurat dan lebih detail.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Boyamin MAKI Ungkap King Maker Skandal Joko Tjandra Petinggi Penegak Hukum

Boyamin memberi waktu satu bulan untuk KPK mengusut sosok King Maker tersebut.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Kasus BPJamsostek Beda dengan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Penurunan nilai investasi yang dialami BPJamsostek dinilai tidak bisa disamakan dengan bisa disamakan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

NASIONAL | 23 Februari 2021

Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Sukseskan Program Vaksinasi

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan divaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Eks Staf Khusus Edhy Prabowo

Salah satu saksi yang dijadwalkan diperiksa yakni Gellwyn DH Yusuf yang diketahui mantan Staf Khusus Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

KPK Dalami Sumber Fee Lawyer untuk Hotma Sitompul dari Tersangka Suap Bansos

KPK memastikan akan mendalami sumber fee lawyer yang diterima advokat Hotma Sitompoel dari mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemsos Adi Wahyono.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Pemerintah Wajib Hormati dan Lindungi Hak Tanah Legal Milik Masyarakat

Hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat pada prinsipnya bersifat final dan dalam prosesnya telah mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Diseret Irjen Napoleon, Ini Penegasan dari Menkumham

Menkumham menjelaskan bahwa masuk atau dicabutkan seseorang dari daftar cekal di Imigrasi berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Soal King Maker Kasus Djoko Tjandra, MAKI Tagih Janji KPK

MAKI menagih janji KPK yang akan membongkar sosok King Maker dalam kasus Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Ini Pembagian Peran Kaki Tangan Mafia Tanah

Dino yakin bahwa dalam sindikat ini ada penyandang dana.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS