Lakpesdam NU: 9 Laporan Penyaluran Bansos Terindikasi Korupsi Belum Direspons KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Lakpesdam NU: 9 Laporan Penyaluran Bansos Terindikasi Korupsi Belum Direspons KPK

Selasa, 23 Februari 2021 | 21:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) telah menyampaikan sembilan laporan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) ke aplikasi JAGA Bansos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari lembaga antikorupsi mengenai laporan tersebut.

Padahal, sembilan laporan itu disampaikan ke JAGA Bansos lantaran terindikasi adanya praktik korupsi. Demikian disampaikan Sekretaris Lakpesdam NU, Marzuki Wahid saat memaparkan hasil pemantauan Lakpesdam NU terkait distribusi dana bansos Covid-19 di wilayah Mataram, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan, Selasa (23/2/2021).

“Kepada aplikasi JAGA Bansos KPK ada sembilan laporan ini yang terindikasi korupsi ya, terus sembilan ini kita laporkan dan tidak ada penyelesaian,” kata Marzuki.

Dikatakan, sembilan laporan itu merupakan bagian dari 95 laporan dugaan pelanggaran dan diskriminasi penyaluran bansos yang dikumpulkan Lakpesdam selama masa pemantauan pada periode Agustus 2002 hingga November 2020.

Marzuki mengaku tak mengetahui secara pasti faktor yang membuat KPK belum menindaklanjuti sembilan laporan tersebut.

“Saya enggak bisa berspekulasi kenapa tidak direspons mungkin bisa ditanyakan ke apa namanya penjaganya yang menjaga JAGA ya," katanya.

Secara total, Lakpesdam menerima 95 laporan dugaan pelanggaran dan dugaan diskriminasi dalam penyaluran bansos. Dari jumlah itu, Lakpesdam menemukan adanya 22 dugaan diskriminasi dalam penyaluran bansos, yakni diskrminasi terhadap penyandang disabilitas sebanyak 14 kasus, diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan minoritas sebanyak tujuh kasus dan diskriminasi terhadap transgender sebanyak satu kasus.

Selain itu, Lakpesdam juga menemukan dugaan pelanggaran distribusi sebanyak 77 kasus. Dugaan pelanggaran itu didominasi masyarakat yang tidak menerima bansos padahal layak dengan 29 kasus atau 40%. Selain itu, Lakpesdam juga menemukan 25 kasus pemotongan atau pungli.

Kasus lainnya yang ditemukan Lakpesdam yakni bantuan ganda sebanyak dua kasus, penerima yang tidak layak menerima bansos sebanyak empat kasus, sembako tidak layak sebanyak tujuh kasus, manipulasi data sebanyak dua kasus, dan penyalahgunaan kewenangan sebanyak empat kasus.

Selain sembilan kasus yang dilaporkan ke JAGA Bansos, 86 kasus lainnya dilaporkan Lakpesdam ke sejumlah instansi terkait lainnya. Sebanyak 22 kasus dilaporkan kepada Dinas Sosial setempat. Namun, dari jumlah itu hanya lima kasus yang selesai, sementara 17 kasus lainnya tidak selesai.

Kemudian sebanyak 24 kasus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dengan hanya empat kasus yang selesai. Selebihnya, sebanyak dua kasus dilaporkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; lima kasus dilaporkan ke pemerintah kabupaten/kota; lima kasus ke Ombudsman; dua kasus ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dua kasus ke SAPA WARGA; dan satu kasus dilaporkan ke Polres setempat.

Namun, dari jumlah itu tidak ada satupun yang diselesaikan oleh instansi terkait. Untuk 23 kasus lainnya, Lakpesdam memutuskan tidak menindaklanjutinya lantaran masih memerlukan pendalaman.

“Kenapa tidak dilaporkan karena kami juga ragu soal pelanggaran ini. Perlu ada validasi lebih mendalam, tetapi Kami menemukan bentuk-bentuk pelanggaran ini. Kira-kira tindak lanjut ini sehingga kami tidak hanya mencatat dan melaporkan tetapi juga mencoba menyelesaikan,” kata Marzuki.

Berbagai kasus dugaan diskriminasi, pelanggaran bahkan hingga terindikasi korupsi yang ditemukan Lakpesdam ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait di antaranya adalah data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima Bansos, dan saluran pengaduan warga yang tersumbat.

“Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi,” papar Marzuki.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati mengatakan, laporan melalui aplikasi JAGA Bansos disampaikan oleh perorangan by name by NIK dan laporan berbasis wilayah. Setiap pelapor, katanya dapat memantau perkembangan keluhan yang disampaikan melalui fitur yang tersedia pada aplikasi Bansos.

“Untuk mengetahui proses tindak lanjut keluhan yang disampaikan, pelapor dapat memanfaatkan fitur yang tersedia pada aplikasi JAGA Bansos yang akan direspons oleh tim pengelola,” kata Ipi.

Dikatakan, setiap keluhan yang masuk pada aplikasi JAGA Bansos akan diverifikasi oleh tim maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

“KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi akan memantau tindak lanjut keluhan. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA,” jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dewan Pers Luncurkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan, dan berprinsip kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Cimahi Nonaktif

Penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna diperpanjang selama 30 hari hingga 27 Maret 2021.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Rupbasan Pangkalpinang Gandeng Kejari Perangi Korupsi

Kerja sama itu diwujudkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam upaya pemberlakuan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Raih Penghargaan Beritasatu, Gubernur Papua Barat Kian Termotivasi Bekerja Lebih Baik Lagi

Dominggus Mandacan juga menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Berita Satu yang telah mengapresiasi hasil kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Gubernur Ali Dedikasikan Penghargaan Beritasatu untuk Masyarakat Sulbar

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mendedikasikan penghargaan Beritasatu Public Leader Awards bagi masyarakatnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Rakor dengan Bappenas, Nurdin Abdullah Paparkan Potensi Pulau-pulau Sulsel

Nurdin Abdullah memaparkan potensi 319 pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Nurdin Abdullah Usulkan Program Desa Digital

Nurdin Abdullah mengusulkan Program Desa Digitalisasi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Revisi UU Otsus Papua, DPR Terbuka Terima Masukan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan DPR terbuka terhadap masukan terkait revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walkout Saat Sidang Gus Nur, Ini Kata Pengacara

Tim pengacara Sugi Nur Raharja atau Gus Nur membeberkan alasan mereka walkout dalam sidang kliennya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Dinilai Berhasil Tangani Pandemi, Gubernur Riau Raih "Beritasatu Public Leader Awards"

Gubenur Syamsuar berhasil menurunkan positivity rate Covid-19 menjadi 4,7 persen serta mendongkrak kredit UMKM hingga tumbuh 3,2 persen.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS