Lakpesdam NU Usul Tanda Khusus untuk Rumah Tangga Penerima Bansos
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Lakpesdam NU Usul Tanda Khusus untuk Rumah Tangga Penerima Bansos

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tanda khusus kepada rumah tangga yang menerima bantuan sosial (bansos). Tanda khusus ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bansos sekaligus untuk mendorong kontrol masyarakat.

“Rumah tangga penerima bansos perlu diberi tanda khusus agar tidak tumpang tindih dan mendorong kontrol masyarakat terhadap kemungkinan salah sasaran,” kata Sekretaris Lakpesdam NU, Marzuki Wahid dalam diskusi daring “Meneropong Titik Rawan Korupsi dan Diskriminasi Dana Bansos Covid-19 tahun 2021”, Selasa (23/2/2021).

Lakpesdam NU juga merekomendasikan kementerian atau lembaga yang menyalurkan bansos, baik Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maupun kepala daerah, harus terbuka dan transparan berkaitan dengan informasi mengenai bantuan sosial, seperti jenis bantuan, kriteria penerima, besaran/nilai bantuan, cara mendapatkan, dan saluran pengaduan.

Sosialisasi dan transparansi ini perlu dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial (medsos).

“Kementerian/lembaga yang menyalurkan bantuan sosial, baik Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, maupun kepala daerah, juga harus responsif dan pro-aktif menindaklanjuti laporan dari warga terkait penyalahgunaan bansos Covid-19 dan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Karena itu, diperlukan adanya maklumat layanan pengaduan yang memuat standar penyelesaian pengaduan warga yang terukur,” papar Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, setidaknya setiap tahun. Bahkan, platform DTKS ini harus dikembangkan berbasis IT dan disinkronkan dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan Kelurahan yang memuat update data warga miskin yang layak menerima Bansos.

Di masa pandemi seperti saat ini, pemutakhiran data DTKS bisa dilakukan lebih sering, minimal setahun dua kali, karena jumlah kelompok rentan dan terdampak pandemi terjadi peningkatan yang cepat dan fluktuasi yang sangat dinamis.

“Dalam pemutakhiran data, agar tidak ada diskriminasi, penentuan warga miskin yang masuk SID dan terintegrasi dengan DTKS, harus melalui musdes yang partisipatif,” katanya.

Tak hanya itu, Lakpesdam merekomendasikan agar dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, pemerintah daerah harus memperhatikan sejumlah kelompok rentan, terutama yang sering terdiskriminasi. Mereka adalah kelompok sosial yang sering tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, untuk kelompok rentan dan kelompok minoritas perlu ada kebijakan afirmasi (affirmative action policy) dalam bansos.

“Pemda setempat perlu mengembangkan skema bansos khusus bagi kelompok rentan. Basisnya bisa individu atau rumah tangga. Pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah dan mandiri, khusus bagi kelompok rentan,” katanya.

Berbagai rekomendasi ini disampaikan Lakpesdam berdasarkan pemantauan penyaluran bansos di Mataram, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan pada periode Agustus 2020 hingga November 2020. Dari pemantauan itu, Lakpesdam menemukan 95 kasus dugaan diskriminasi dan pelanggaran dalam penyaluran bansos. Dari total kasus yang ditemukan, 73 kasus merupakan kasus pelanggaran distribusi (77%) dan 22 kasus diskriminasi (23%).

Berbagai kasus dugaan diskriminasi, pelanggaran bahkan hingga terindikasi korupsi yang ditemukan Lakpesdam ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima bansos, dan saluran pengaduan warga yang tersumbat.

“Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi,” papar Marzuki.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lakpesdam NU: 9 Laporan Penyaluran Bansos Terindikasi Korupsi Belum Direspons KPK

Lakpesdam NU telah menyampaikan sembilan laporan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) ke aplikasi JAGA Bansos KPK.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Dewan Pers Luncurkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan, dan berprinsip kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Cimahi Nonaktif

Penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna diperpanjang selama 30 hari hingga 27 Maret 2021.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Rupbasan Pangkalpinang Gandeng Kejari Perangi Korupsi

Kerja sama itu diwujudkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam upaya pemberlakuan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Raih Penghargaan Beritasatu, Gubernur Papua Barat Kian Termotivasi Bekerja Lebih Baik Lagi

Dominggus Mandacan juga menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Berita Satu yang telah mengapresiasi hasil kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Gubernur Ali Dedikasikan Penghargaan Beritasatu untuk Masyarakat Sulbar

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mendedikasikan penghargaan Beritasatu Public Leader Awards bagi masyarakatnya.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Rakor dengan Bappenas, Nurdin Abdullah Paparkan Potensi Pulau-pulau Sulsel

Nurdin Abdullah memaparkan potensi 319 pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Nurdin Abdullah Usulkan Program Desa Digital

Nurdin Abdullah mengusulkan Program Desa Digitalisasi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Revisi UU Otsus Papua, DPR Terbuka Terima Masukan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan DPR terbuka terhadap masukan terkait revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Walkout Saat Sidang Gus Nur, Ini Kata Pengacara

Tim pengacara Sugi Nur Raharja atau Gus Nur membeberkan alasan mereka walkout dalam sidang kliennya.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS