Sengketa Pilkada, Kuasa Sahbirin-Muhidin Temukan Dugaan Pidana oleh Pemohon
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Sengketa Pilkada, Kuasa Sahbirin-Muhidin Temukan Dugaan Pidana oleh Pemohon

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:46 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah serentak 2020 sejak, Senin (22/2/2021), salah satunya adalah sengketa Pilkada Kalimantan Selatan.

Dalam sidang pembuktian alat bukti, saksi dan ahli, tim kuasa hukum petahana Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) yang didukung oleh 6 partai politik (Parpol) menemukan dugaan tindak pidana dari bukti yang diajukan pemohon Deny Indrayana beserta tim kuasa hukumnya.

“Diduga kuat ada pemalsuan dokumen yaitu keterangan komisioner KPU Banjar mengingat yang bersangkutan mengaku tidak memberikan pernyataan dalam dokumen yang diajukan oleh pemohon,” kata salah satu tim kuasa hukum Paman BirinMu, Andi Syafrani kepada wartawan, Selasa, (23/2/2021).

Atas temuan tersebut, tim kuasa hukum termohon akan segera membuat laporan ke pihak kepolisian.

Andi menilai dugaan pemalsuan dokumen ini, tentu merugikan komisioner KPU Banjar karena mereka terancam dapat dituntut melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam persidangan dengan nomor perkara 124 PHP pilkada Kalimantan Selatan, hakim MK panel 2 yaitu Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yuamic P Foekh menolak permohonan lebih dari 1 ahli yang diajukan pemohon yakni Denny Indrayana.

“Pemohon tadi mengajukan lebih dari satu ahli dalam keterangan tertulis dan semua tambahan keterangan ahli ditolak oleh hakim. Sejak awal kita lihat pemohon menabrak-nabrak hukum beracara MK”, lanjut Andi.

“Yang pasti ada potensi pidana di luar sidang ini yaitu dugaan pemalsuan dokumen, di mana KPU Banjar mengaku tidak pernah memberikan pernyataan apapun saat kami konfirmasi,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menkominfo Harap "Beritasatu Public Leader Awards" Dorong Pemimpin Berinovasi di Tengah Pandemi

Penghargaan ini diberikan untuk para pemimpin sektor publik yang berdedikasi tinggi melayani masyarakat di tengah pandemi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Kemsos Beri Kursi Roda untuk Bocah Kelainan Tulang Belakang Penyintas Gempa Majene

Adrian yang merupakan penyintas bencana banjir di Majene yang juga penyandang disabilitas, menerima bantuan kursi roda.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Peran Perpustakaan Alami Perubahan Paradigma

Perpusnas memberikan bantuan Mobil Perpusatakaan Keliling (MPK) dan Pojok Baca Digital (Pocadi) untuk Kabupaten Dairi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

M Nuh: "Beritasatu Public Leader Awards" Bangun Tradisi Positif di Masyarakat

Sejatinya, ujian pemipin ada pada saat krisis seperti sekarang. Apakah mereka bisa melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik atau tidak.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Lakpesdam NU Usul Tanda Khusus untuk Rumah Tangga Penerima Bansos

Lakpesdam NU mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tanda khusus kepada rumah tangga yang menerima bantuan sosial.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Lakpesdam NU: 9 Laporan Penyaluran Bansos Terindikasi Korupsi Belum Direspons KPK

Lakpesdam NU telah menyampaikan sembilan laporan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) ke aplikasi JAGA Bansos KPK.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Dewan Pers Luncurkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan, dan berprinsip kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Februari 2021

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Cimahi Nonaktif

Penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna diperpanjang selama 30 hari hingga 27 Maret 2021.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Rupbasan Pangkalpinang Gandeng Kejari Perangi Korupsi

Kerja sama itu diwujudkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam upaya pemberlakuan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

NASIONAL | 23 Februari 2021

Raih Penghargaan Beritasatu, Gubernur Papua Barat Kian Termotivasi Bekerja Lebih Baik Lagi

Dominggus Mandacan juga menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Berita Satu yang telah mengapresiasi hasil kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.

NASIONAL | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS