KPK Didesak Bongkar Pasar Gelap Ekspor Benur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Didesak Bongkar Pasar Gelap Ekspor Benur

Rabu, 24 Februari 2021 | 21:32 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menelusuri aliran dana suap ratusan miliar yang diberikan eksportir kepada Menteri Edhy Prabowo demi mendapatkan surat rekomendasi izin ekspor.

“Dalam surat dakwaan terhadap Direktur PT Dua Putera Perkasa, Suharjito di situ jelas terbaca bagaimana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang dipimpin stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi meminta duit Rp 5 miliar kepada Suharjito untuk mendapatkan surat rekomendasi ekspor,” tuturnya, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan catatan IBC, pada tanggal 14 Mei 2020 diterbitkan Keputusan Menteri KP-RI No. 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panurilus spp) dengan menunjuk Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua dan Safri Muis selaku Wakil Ketua.

Peran Tim Due Diligence dalam pemberian surat rekomendasi adalah memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen yang diajukan calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp) di dalam negeri, serta melakukan wawancara dan melihat kelayakan usaha calon eksportir BBL.

Selain itu, Tim Due Diligence juga memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya lobster. “Jadi peran para stafsus Edhy itu sangat vital dalam kasus ini.”

Fakta adanya suap dalam jumlah besar harus ditelusuri menjelang sidang lanjutan para saksi kasus ekspor benih lobster dengan tersangka Direktur PT Dua Putera Perkasa, Suharjito, yang dijadwalkan pada hari ini, Rabu (24/2/2021).

“Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui informasi mendalam terkait keterlibatan para eksportir yang terlibat dalam kasus suap ini. Penting juga dicari tahu uang sebesar itu untuk apa saja?” kata Arif.

Edhy Prabowo sebagai menteri diketahui memberikan sejumlah syarat yang harus dipatuhi para calon eksportir untuk mendapatkan izin kegiatan melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.

Dalam surat dakwaan terhadap tersangka, disebutkan bahwa ada salah satu poin dimana untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, pihak eksportir diharuskan memberi uang komitmen senilai Rp5 miliar, yang dapat dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan, kepada Menteri Edhy Prabowo melalui Safri Muis selaku staf khusus Menteri KKP. Perintah stafsus ini membuat para eksportir tidak bisa berkutik.

Setelah tersangka Suharjito menyanggupi dan membayar sebagian, maka surat rekomendasi izin ekspor berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) itu akhirnya terbit di bulan Juli 2020.

Terkait kasus ini, ada 61 perusahaan yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dan hingga OTT terjadi, 41 perusahaan diantaranya telah melaksanakan ekspor BBL melalui jalur resmi dengan menyetorkan uang senilai Rp5 miliar tersebut. Jika benar setiap eksportir harus memberi suap untuk mendapatkan ijin,dari KKP, maka KPK harus memeriksa seluruh eksportir.

Kasus ini sama seperti kasus korupsi bansos. Banyak yang diduga terlibat namun belum semua dipanggil dan diperiksa KPK. Misalnya Ihsan Yunus yang disebut-sebut menjadi kunci empat vendor dengan nilai kontrak hampir dua trilyun rupiah.

Pasar Gelap
Kasus yang sudah terbuka ini, menurut Arif, harus dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk membongkar bisnis ekspor ilegal yang selama ini terjadi. IBC menemukan di luar ACK ada perusahaan lain yang disinyalir juga mengekspor lobster, seperti Mitra Jaya Perkasa, Grahafoods Indo Pasifik, Tri Buana Ayu dan Bajika.

Mengutip laporan media, PT Grahafoods Indo Pasifik yang merupakan ketua asosiasi eksportir dan banyak berbicara kepada media massa usai Operasi Tangkap Tangan KPK rupanya bisa mengekspor melalui jalur yang telah ditetapkan Kementerian KKP dan disetujui pihak Bea Cukai.

Perusahaan ini bersama sejumlah perusahaan lain bahkan bisa kembali mengekspor ketika kran ijin ekspor dari KPK ditutup usai OTT KPK. Upaya ekspor menggunakan jalur yang telah ditetapkan juga direstui Bea Cukai.

"Masyarakat dibuat bingung tentang bagaimana sebenarnya tata kelola ekspor lobster. Karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, selain komunitas nelayan kecil sangat dirugikan secara ekonomi, dampak lingkungannya sangat besar bagi Indonesia,” pungkas Arif.

Menurut dia jika satu perusahaan diduga berani menyuap Rp5 milar untuk terdaftar sebagai pengekspor menandakan bisnis ini sangat menguntungkan. Untuk itu, patut diduga bisnis lobster ini melibatkan banyak pihak yang kewenangannya terkait.

"KPK harus lebih berani mendalami pasar gelap ekspor lobster ini, karena patut diduga adanya manipulasi dan mark down (pengecilan kuantitas barang ekspor untuk mengurangi pajak) yang mengakibatkan pajak yang seharusnya diterima negara menjadi lebih kecil. Ini pasti melibatkan sejumlah oknum pemerintah dalam kasus ini," tutup Arif.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021

Danamon Gelar Vaksinasi Tahap Dua untuk Pedagang Pasar Sleman

Danamon percaya, pasar membutuhkan perhatian khusus untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021

Bantu Penanganan Sampah, Nestle Indonesia Resmikan RPM

Pembangunan RPM tersebut merupakan salah satu rangkaian dari inisiatif Nestle Indonesia melalui program Kebagusan Bijak Kelola Sampah.

NASIONAL | 24 September 2021

Waspadai 27 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di 27 wilayah di Tanah Air pada hari Jumat (24/9/2021).

NASIONAL | 24 September 2021

IDI dan PHRI Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat di Tanjung Lesung

IDI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan PHRI Pandeglang, menggelar vaksinasi.

NASIONAL | 24 September 2021

Dari Bumi Dukung Penyebaran Hasil Tani untuk Masyarakat

Dari Bumi lahir untuk menjadi jembatan antara hasil tani yang terkurasi, petani sebagai pelaku industri dan masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Menkominfo Optimistis PON Papua Akan Sukses

Menkominfo Optimistis PON Papua Akan Sukses

OLAHRAGA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings