Tindaklanjuti Rekomendasi Indeks Korupsi, Mahfud MD Minta Masukan TII
Logo BeritaSatu

Tindaklanjuti Rekomendasi Indeks Korupsi, Mahfud MD Minta Masukan TII

Kamis, 25 Februari 2021 | 11:09 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menindaklanjuti rekomendasi terkait indeks persepsi korupsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko ke kantor Kemenko Polhukam.

Langkah tersebut dilakukan Mahfud dalam rangka memperbaiki indeks persepsi korupsi serta langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya tadi sengaja mengundang Mas Danang dan Mas Wawan untuk melakukan langkah-langkah kedepan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi," kata Mahfud MD usai bertemu dan mendengarkan paparan tim TII, diJakarta, Rabu (24/2/2021).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Mahfud MD memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi.

Kedepan menurut Mahfud, ada tiga hal yang diperlukan. Pertama, cepatnya pemulihan ekonomi, Undang-undang Omnibuslaw diharapkan tahun ini sudah mulai menampakkan hasil positif.

Kedua, sejauh mana pandemi Covid-19 lebih baik penangannya, kemudian ketiga kegaduhan politik terutama yang diskriminatif dan konflik antar kelompok masyarakat bisa dikurangi. "Saya terima kasih kepada TII yang sudah membriefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi," ucap Mahfud.

Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Menko Polhukam Mahfud MD yang mau mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pak Mahfud sangat terbuka, sangat positif ya. Artinya ini menjadi signal penting bahwa pemerintah juga sangat terbuka dan mau mendengar, tentu kami yang harus kerja keras untuk meresponnya. Ini kan masih awal, baru gambaran umum dari survei itu, lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko kewenanganya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan disini," kata Danang.

Danang menjelaskan, pihaknya akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional yang terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko Polhukamkam.

"Tadi juga disampaikan pak menko nanti akan ada proses dialog terus-menerus, karena tadi waktunya juga singkat nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau untuk lebih detail membriefieng temuan surveinya. Implikasi apa, lalu kemudian kebijakannya untuk membalik itu supaya tidak turun lagi," ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa KPK Beberkan Peran Operator Politikus PDIP Ihsan Yunus di Kasus Suap Bansos Covid-19

Terkait bansos, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang juga tersangka dalam perkara ini mengeluarkan keputusan pada 16 April 2020.

NASIONAL | 25 Februari 2021

ICW Heran Nama Politikus PDIP Ihsan Yunus Hilang Dalam Dakwaan KPK

ICW juga mempertanyakan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai identitas Agustri Yogasmara dalam surat dakwaan Ardian dan Harry.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Ketum PGRI Ajak Guru Jadi Garda Terdepan Edukasi Masyarakat tentang Manfaat Vaksin Covid-19

Unifah mengatakan, PGRI sejak awal sangat antusias dan mendukung program vaksinasi ini.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Evakuasi Korban Tewas Akibat Longsor di Parigi Moutong Mulai Dilakukan

Sekitar pukul 04:00 WITA dini hari, Basarnas berhasil menemukan tiga orang korban yang tertimbun.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Puluhan Penambang Emas Ilegal di Parigi Moutong Tertimbun Longsor

Dalam siaran pers itu, belum bisa mengonfirmasikan jumlah pasti korban tertimbun longsor dan kondisi mereka.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Sejumlah Perairan Indonesia Berpotensi Alami Gelombang Tinggi di Atas 4 Meter

Potensi gelombang sangat tinggi dengan kisaran >4,0 diperkirakan akan terjadi di Samudra Hindia barat Lampung - selatan Banten.

NASIONAL | 25 Februari 2021

KPAI: Pastikan Persiapan Prokes sebelum Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah menargetkan akhir Juni 2021 sebanyak 5,5 juta guru dan dosen tuntas divaksinasi Covid-19

NASIONAL | 24 Februari 2021

Polisi Periksa Penyerobot Lahan di Megamendung

Lahan yang dipermasalahkan masih berdekatan dengan pondok pesantren milik Rizieq Syihab.

NASIONAL | 24 Februari 2021

Virtual Police Ciptakan Medsos Bersih dan Sehat

Polri meluncurkan Virtual Police sebagai bagian pemeliharan Kamtibmas, khususnya di ruang digital agar bersih, sehat, dan produktif.

NASIONAL | 24 Februari 2021

KPK Didesak Bongkar Pasar Gelap Ekspor Benur

Terungkap dalam kasus izin ekspor benur bahwa tim uji tuntas meminta dana Rp 5 miliar untuk surat rekomendasi ekspor.

NASIONAL | 24 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS