DPRD Harus Membuat Kebijakan Berlandaskan Pancasila
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPRD Harus Membuat Kebijakan Berlandaskan Pancasila

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:43 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Kuningan, Beritasatu.com - Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar workshop/Bimtek Peningkatan Kapasitas Para Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis di Kuningan, Jawa Barat (25/2/2021).

Bimtek yang dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi di Kabupaten Ciamis, mengusung tema "Ideologi Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara Yang Termuat Dalam Wawasan Kebangsaan".

Ketua Umum Adkasi Lukman Said menyatakan, acara ini dapat bermanfaat bagi semuanya termasuk masyarakat.
"Kegiatan ini bermanfaat bagi semua peserta termasuk pada akhirnya nanti bisa sampai kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis,"kata Lukman.

Selain itu, Lukman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana berharap pertemuan akan memberikan efek mengenai Pancasila dapat sampai kepada masyarakat nantinya.

"Apa yang disampaikan dalam bimtek ini semoga dapat diserap sebaik mungkin dan pada akhirnya dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan sebagaimana mestinya,"kata Nanang.

Sekretaris Utama BPIP Karjono yang menjadi pembicara dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa fungsi DPRD ada tiga, yaitu mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting.

"Semua fungsi-fungsi itu sangat penting utamanya untuk pembentukan perda karena sesuai dengan madat peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan mewajibkan seluruh anggota DPRD memahami, membumikan, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila," jelas Karjono.

Selain itu, Karjono menjelaskan peran DPRD sangat strategis dalam pembentukan peraturan daerah. "Peran DPRD juga strategis dalam pembentukan peraturan daerah yang sifatnya Pancasila ini diatur baik dalam mandat konstitusi baik itu di alinea keempat UUD 1945 dan implementasi di UU mandat pasal konstitusi seperti sisnas Iptek bahwa setiap perencanaan pembangunan nasional disegala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi wajib berlandaskan haluan ideologi Pancasila," katanya Karjono.

Diharapkan dalam pembentukan peraturan daerah mengedepankan Pancasila. "Harus difokuskan dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD harus mengedepankan Pancasila karena Pancasila sejak adanya TAP MPR No 78 mengenai P4 sudah dicabut dan tidak berlaku, lembaga BP 7 sudah dibubarkan, dan waktu perubaahan sisdiknas sudah menghilangkan kewajiban mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila sehingga Pancasila seakan sudah tidak ada selama 20 tahun," ujarnya.

Senada dengan Karjono, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menjelaskan, dalam pembuatan regulasi harus mementingkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penting dan harus diperhatikan oleh DPRD bahwa dalam pembentukan peraturan harus seusai dengan Pancasila dan mementingkan kepentingan bangsa," Jelas Benny.

Ia mengatakan, jangan sampai ideologi bangsa melemah. "Jika melemahnya ideologi berbangsa dan bernegara maka akan menjadikan kepentingan umum sudah bukan yang utama lagi," kata Benny.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kota Bekasi Masuk 10 Besar Kota Toleransi Versi Setara Institute

Kota Bekasi masuk 10 besar kota/kabupaten toleransi 2020 versi Setara Institute.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah, Mendikbud Terbitkan Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik 2021

Mendikbud, Nadiem Makarim, menyatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait skema penyaluran BOS dan DAK Fisik 2021.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Pakar Hukum: UU ITE Mengerikan

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hadjar berpendapat, UU ITE berubah hampir menjadi seperti UU subversif pada masa lalu.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Mahfud MD: Hukum Bukan Ayat Suci yang Tak Bisa Diubah

Mahfud MD mengatakan, hukum adalah produk resultan, dari perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi hingga hukum itu sendiri masyarakat.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Menkominfo: Prancis Turut Biayai 3 Proyek Kemkominfo

Menkominfo Johnny G Plate membeberkan hasil pertemuannya dengan Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

NASIONAL | 25 Februari 2021

Polisi Tolak Laporan Dugaan Kerumunan Presiden Jokowi

Langkah Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan untuk melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo ditolak polisi

NASIONAL | 25 Februari 2021

Djoko Tjandra Sebut Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin

Djoko Tjandra mengaku sempat diajak kenalannya, Rahmat untuk bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kuala Lumpur, Malaysia.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Djoko Tjandra Ungkap Cara Pinangki Minta US$ 100 Juta

Djoko Tjandra membeberkan cara yang dilancarkan Pinangki Sirna Malasari meminta uang sebesar US$ 100 juta kepadanya.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Besok Dilantik Sebagai Bupati Semarang, Ngesti Nugraha Urung Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Bupati Semarang terpilih, Ngesti Nugraha, Kamis (25/2/2021).

NASIONAL | 25 Februari 2021

Pengelolaan Sampah Harus Dilakukan Secara Holistik, Sistematik dan Terintegrasi

Bank sampah saat ini berkembang pesat, dimana pada tahun 2020 jumlah bank sampah telah mencapai 11.330 unit di 369 kabupaten/kota, dengan omset Rp 54 miliar.

NASIONAL | 25 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS