Pakar: Kerumunan di NTT Tidak Bisa Jadi Alasan Bebaskan Rizieq
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Pakar: Kerumunan di NTT Tidak Bisa Jadi Alasan Bebaskan Rizieq

Jumat, 26 Februari 2021 | 22:33 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kerumunan warga menyambut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur, tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum, kata pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji.

Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (26/2/2021), menilai bahwa kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa kerumunan massa saat kedatangan Jokowi di Maumere tidak memiliki basis yang elementer adanya peristiwa pidana. Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan, masyarakat datang secara spontan tanpa ada undangan.

Oleh karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peristiwa kerumunan di Maumere.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan karena penahanan RS justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," kata Indriyanto, Jumat (26/2/2021).

Menurut Indriyanto, kerumunan warga saat kedatangan Jokowi pun tidak perlu menjadi polemik karena Presiden Jokowi tidak menciptakan stigma pelanggaran hukum.

Aktivis sosial politik Ferdinand Hutahaean berpendapat desakan agar polisi membebaskan Rizieq bila Jokowi tidak dipidana terkait dengan kerumunan di Maumere hanya mengada-ada. Pendukung tidak mengetahui secara utuh mengapa Rizieq ditahan.

"Rizieq Syihab ditahan dengan banyak kasus dan beberapa pasal, termasuk penghasutan dan kebohongan tentang Rumah Sakit UMMI. Jadi, bukan hanya soal menciptakan kerumunan dan keramaian secara sadar," kata Ferdinand.

Ferdinand yakin kuasa hukum Rizieq akan memanfaatkan isu kerumunan di NTT saat pembelaan di persidangan nanti.

"Saya yakin hal itu tak akan berguna dan tidak akan memengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis," ujarnya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PGRI Minta Kemkes Perjelas Tahapan Vaksinasi Covid-19 untuk Guru

Pasalnya, para guru tidak sabar untuk menerima vaksinasi sehingga terus mempertanyakan jatah vaksin dari pemerintah.

NASIONAL | 26 Februari 2021

KPK Ingatkan Kepala Daerah yang Baru Dilantik untuk Tidak Korupsi

KPK mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik korupsi seperti yang dilakukan ratusan kepala daerah yang telah dijerat KPK

NASIONAL | 26 Februari 2021

Densus 88 Ciduk 12 Terduga Teroris di Jatim

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 orang terduga teroris di Provinsi Jawa Timur

NASIONAL | 26 Februari 2021

PGRI: Tidak Ada Guru yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi kepada guru menjadi sorotan internasional karena Indonesia dinilai serius menempatkan aspek pendidikan dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Barabai Perlu Tempat Parkir Air Besar Agar Terbebas dari Banjir

Perlu dilakukan pengkajian untuk merekayasa wilayah ini sehingga mempunyai tata kelola air yang baik untuk meminimalisasi dampak yang terjadi.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menegaskan vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPR, menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Kunjungi Papua, Kapolri Singgung Otsus

Kapolri meminta agar personel kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Otsus yang bakal mensejahterakan rakyat Papua.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi Covid-19

Keluarga anggota DPR mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Aksi Nyata Perangi Sindikat, BP2MI Selamatkan 11 Calon Pekerja Migran Korban TPPO

BP2MI kembali menyelamatkan sebanyak 11 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari upaya tindak pidana perdagangan orang.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Densus 88 Gulung Teroris Jaringan Jatim

Detasemen Khusus 88/Antiteror melakukan serangkaian penangkapan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS