Ditjenpas Belum Agendakan Vaksinasi Tahanan dan Narapidana
Logo BeritaSatu

Ditjenpas Belum Agendakan Vaksinasi Tahanan dan Narapidana

Jumat, 26 Februari 2021 | 23:05 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) belum mengagendakan vaksinasi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berada di dalam rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (Lapas). Ditjenpas saat ini sedang memprioritaskan vaksinasi kepada para petugas Rutan dan Lapas. Hal ini mengingat kerentanan para petugas lapas yang mobilitasnya tinggi.

"Saat ini yang diprioritaskan Pak Presiden juga adalah petugas atau pelayan masyarakat. Jadi saat ini yang akan dilakukan adalah melatih 1.116 petugas medis vaksinator. Setelah itu maka akan dilakukan vaksinasi Kepala UPT dan Gugus Tugas setempat, karena yang diutamakan adalah petugas. Karena yang mobile bolak balik itu keluar dalam Lapas adalah petugasnya," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti dikonfirmasi, Jumat (26/2/2021).

Rika memastikan, WBP yang berada di dalam sel tetap diperhatikan kesehatannya. Ditegaskan, jajaran Ditjenpas menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam lingkungan rutam dan lapas. "Warga binaan yang berada di dalam (tahanan) selama protokol kesehatan dilakukan dengan baik dan insya Allah penyebaran Covid-19 di Lapas akan semakin minim," tegas Rika.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta pemerintah untuk memprioritaskan kepada petugas, tahanan dan WBP di rutan dan lapas yang overcrowding. Mengingat pemerintah sudah sepatutnya hadir menjamin kesehatan kepada setiap warga negara.

"Kami mendukung upaya vaksinasi yang dilakukan pada petugas, tahanan dan WBP, termasuk tahanan KPK. Namun seharusnya prioritas vaksinasi diberikan kepada petugas, tahanan dan WBP di rutan dan lapas yang overcrowding. Mengingat program vaksinasi pada mereka juga belum jelas," kata Erasmus.

Dikatakan, pemerintah seharusnya memprioritaskan petugas dalam setting tertutup, seperti petugas dalam rutan dan lapas. Tidak hanya petugas, namun juga tahanan dan WBP yang merupakan kelompok berisiko terpapar Covid-19, karena sulit melakukan physical distancing dan berada pada tempat tertutup seperti Rutan dan Lapas.

Menurutnya, kondisi overcrowding menjadi masalah yang harus diperhatikan Pemerintah dalam kondisi pandemi ini. Terlebih beberapa kali Presiden Jokowi dan jajarannya juga berbicara tentang permasalahan overcrowding rutan dan lapas di Indonesia.

Mengutip kembali data Infeksi Covid-19 di lingkungan rutan dan lapas berdasarkan pemantauan media yang dilakukan ICJR, kata Erasmus, sampai dengan 18 Januari 2021 telah terjadi 1.855 infeksi Covid-19 di 46 UPT Pemasyarakatan Rutan seluruh Indonesia. Mereka yang terpapar diantaranya 1.590 orang WBP, 122 petugas rutan/lapas, 143 orang tidak diketahui WBP atau petugas terinfeksi Covid-19. "Bahkan dari media massa menunjukkan 4 WBP meninggal dunia," beber Erasmus.

Dalam kondisi pandemi, overcrowding, dan ketidakjelasan vaksinasi kepada para petugas, tahanan dan WBP di rutan dan lapas, justru didiskriminasi dengan tidak menjadi prioritas vaksinasi dari pemerintah. Maka dari itu, ICJR mendesak agar petugas rutan dan lapas serta tahanan dan WBP mutlak harus menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

"Pembiaran akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, utamanya dalam kondisi overcrowding dan penularan di rutan dan lapas yang sudah sangat berbahaya. Pembedaan yang terjadi dengan tahanan KPK juga merupakan tindakan diskriminatif oleh pemerintah," kata Erasmus.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICW: Tak Ada Urgensi Vaksinasi Tahanan KPK

ICW menegaskan tak melihat adanya urgensi pemberian vaksinasi kepada para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

NASIONAL | 26 Februari 2021

Pakar: Kerumunan di NTT Tidak Bisa Jadi Alasan Bebaskan Rizieq

Kerumunan di Petamburan terjadi karena ada niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan regulasi yaitu tindak pidana.

NASIONAL | 26 Februari 2021

PGRI Minta Kemkes Perjelas Tahapan Vaksinasi Covid-19 untuk Guru

Pasalnya, para guru tidak sabar untuk menerima vaksinasi sehingga terus mempertanyakan jatah vaksin dari pemerintah.

NASIONAL | 26 Februari 2021

KPK Ingatkan Kepala Daerah yang Baru Dilantik untuk Tidak Korupsi

KPK mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik korupsi seperti yang dilakukan ratusan kepala daerah yang telah dijerat KPK

NASIONAL | 26 Februari 2021

Densus 88 Ciduk 12 Terduga Teroris di Jatim

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 orang terduga teroris di Provinsi Jawa Timur

NASIONAL | 26 Februari 2021

PGRI: Tidak Ada Guru yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi kepada guru menjadi sorotan internasional karena Indonesia dinilai serius menempatkan aspek pendidikan dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Barabai Perlu Tempat Parkir Air Besar Agar Terbebas dari Banjir

Perlu dilakukan pengkajian untuk merekayasa wilayah ini sehingga mempunyai tata kelola air yang baik untuk meminimalisasi dampak yang terjadi.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menegaskan vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPR, menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Kunjungi Papua, Kapolri Singgung Otsus

Kapolri meminta agar personel kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Otsus yang bakal mensejahterakan rakyat Papua.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi Covid-19

Keluarga anggota DPR mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

NASIONAL | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS