LPSK: Revisi UU ITE Merupakan Langkah Maju
Logo BeritaSatu

LPSK: Revisi UU ITE Merupakan Langkah Maju

Sabtu, 27 Februari 2021 | 17:45 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai, rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah langkah maju.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa penerapan pasal karet UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rentan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online (pasal asusila).

Kemudian, represi legal warga yang mengkritik kebijakan (pasal defamasi), represi minoritas agama (ujaran kebencian), dan lainnya.

"Kondisi ini membuat posisi saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor menjadi semakin sulit," kata Edwin, di Jakarta, Sabtu (27/2/2021)

Kritik tersebut berdasar praktik kecenderungan over criminalization dalam penerapan UU ITE. Metode penanganan perkara ITE lebih menekankan sanksi pidana daripada respons kontrol sosial lainnya yang menekankan restorasi (pemulihan) dan mediasi.

Berikutnya, sejumlah prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian dan konflik, prinsip kehati-hatian karena berpotensi pelanggaran hak dasar, dan menghindari penghukuman yang tidak berdasar (due process of law).

Berdasar data perlindungan ke LPSK 3 tahun terakhir (2017—2020), terdapat 31 kasus atau 68 orang permohonan perlindungan atas jeratan UU ITE.

Para pemohon perlindungan ada yang berstatus korban, pelapor, saksi dan tersangka.

Beberapa perkara terkait dengan pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau untuk “membalas” laporan masyarakat atas sejumlah kasus korupsi, kekerasan seksual, sengketa lingkungan hidup, dan penganiayaan.

Sejumlah perkara seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, berita bohong, grooming, prostitusi online, dan kekerasan seksual (termasuk konten pornografi), serta SARA memang UU ITE masih relevan digunakan.

"Namun, di tengah polarisasi yang meningkat imbas dari pemilu, pada perkara yang bernuansa politis-horizontal polisi juga perlu melihat lebih jauh pokok perkara yang terjadi, dan tidak mudah menerapkan UU ITE," kata Edwin.

Salah satu contoh penerapan UU ITE yang LPSK tangani adalah pengaduan Baiq Nuril. Ini salah satu bentuk seorang korban pelecehan seksual malah dipidanakan karena dianggap mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Menurut dia, dalam hal penanganan perkara, sejumlah laporan terkait dengan ”pencemaran nama baik melalui media elektronik” tetap berjalan, bahkan proses perkaranya lebih cepat daripada kasus yang lebih awal dilaporkan oleh pelapor/korban.

Ia mengatakan bahwa penerbitkan SE Kapolri Nomor SE/2/II /2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif merupakan langkah sementara untuk menghentikan praktik penerapan pasal-pasal UU ITE yang dinilai melanggar nilai-nilai keadilan.

SE tersebut mengutip sejumlah prinsip yang harus menjadi perhatian penyidik mengenai hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya paling akhir) dan agar mengdepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

LPSK berharap SE Kapolri itu diikuti dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penerapan SE tersebut dijalankan oleh seluruh aparat kepolisian.

Misalnya, terkait dengan kendali perkara dan infrastruktur, ada baiknya penyidikan pada perkara ITE dilakukan polda dan Mabes Polri, bukan oleh polres atau polsek, mengingat unit siber Polri juga ada pada tingkat polda dan mabes.

LPSK menilai, saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rumah Korban Penembakan di RM Cafe Dipenuhi Pelayat

Para pelayat sebagian besar mengenakan baju hitam dan beberapa diantaranya mengenakan kain tradisonal Batak, Ulos.

NASIONAL | 27 Februari 2021

KPK Masih Periksa Gubernur Sulsel Secara Intensif

KPK masih memeriksa secara intensif Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama lima orang lainnya yang telah ditangkap, Sabtu (27/2/2021) dinihari.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Medsos Jadi Media Memajukan Peradaban dan Menjaga Moralitas Bangsa

Pengguna medsos sebaiknya menggunakan hati nurani dan bijak sehingga dapat menekan beredarnya berita-berita hoax.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Oknum Polri Bak Koboi, Kompolnas: Tes kejiwaan, Narkoba, dan Alkohol Secara Berkala

Juga diperlukan tes secara berkala bagi anggota yang membawa senjata api.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Terduga Teroris ARY Pernah Jabat Ketua RT

Salah seorang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri, di Malang, Jawa Timur, pada Jumat ( 26/0/2/2021) siang diketahui bernama Alfa

NASIONAL | 27 Februari 2021

Buku Pelajaran Agama Islam Singgung Agama Lain, PGI Kirim Surat ke Menag

Buku pelajaran tersebut telah menjadi perbincangan dalam masyarakat.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Pakar: Perlu Evaluasi Sistem Pilkada

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

NASIONAL | 27 Februari 2021

Ganjar Dukung Penuh Evita Nursanti Pimpin KBPPP

Evita dianggap salah satu sosok wanita yang gigih dan tangguh serta bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Penghimpunan Zakat Lazismu Muhammadiyah Tembus Rp 239 Miliar

Belum optimalnya penghimpunan zakat di Indonesia, yaitu rendahnya pemahaman atau literasi masyarakat mengenai zakat itu sendiri.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Upaya Modifikasi Cuaca, Intensitas Hujan Terus Berkurang

Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi penanggulangan hujan ekstrem di wilayah Jabodetabek.

NASIONAL | 27 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS