Kasus Nurdin Abdullah, KPK Diminta Telusuri Proyek Makassar New Port
Logo BeritaSatu

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Diminta Telusuri Proyek Makassar New Port

Minggu, 28 Februari 2021 | 16:59 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya di Sulawesi Selatan. Permintaan ini disampaikan ICW menyusul ditetapkannya Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"KPK perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya," kata Peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Salah satu proyek yang disebut ICW yakni proyek infrastruktur Makassar New Port. Nurdin disebut pernah memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan Amdal terhadap dua perusahaan tambang, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang akan memasok kebutuhan proyek Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.

"Nurdin juga diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan Amdal. Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada. Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional," kata Egi.

Egi mengatakan, kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. "Namun kita perlu melihat bahwa nafsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur," katanya.

Selain proyek lainnya, ICW juga meminta KPK menelusuri aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin. KPK perlu menelusuri hal tersebut untuk membuktikan adanya pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu, atau organisasi seperti partai politik.

"Jika terbukti, maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat," katanya.

Penelusuran mengenai aliran dana suap ini menjadi penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha. Kandidat juga perlu memberikan mahar politik kepada partai politik.

"Sehingga saat menjadi pejabat publik, ia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan 'balas budi' ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut. Upaya tersebut diantaranya adalah praktik-praktik korupsi," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW menyayangkan tindak pidana yang diduga dilakukan Nurdin. Hal ini lantaran Nurdin Selama ini dikenal sebagai figur bersih dan inovatif. Bahkan, pada 2017, Nurdin pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng dan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Nurdin juga pernah menerima penghargaan Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika.

Namun kasus yang menjerat Nurdin mengajarkan pengawasan publik tidak sepatutnya melemah ketika terdapat sosok yang dikenal bersih dan inovatif menduduki posisi pejabat publik. Pejabat publik memiliki kewenangan yang besar sehingga potensi penyelewengan selalu terbuka lebar.

"Pengawasan ini krusial jika melihat kecenderungan publik yang seringkali melonggarkan pengawasannya atau permisif terhadap perilaku pejabat publik yang dikenal sebagai sosok "orang baik"," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua KPK: Kita Belajar kepada Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua KPK Firli Bauri mengaku bahwa dirinya dan juga KPK banyak belajar dari sosok Artidjo yang memiliki integritas tinggi dalam memberantas korupsi.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Stasiun Purwokerto Layani Pemeriksaan GeNose

Stasiun Purwokerto bekerja sama dengan Rajawali Nusindo dan UGM menyediakan layanan pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNose bagi calon penumpang.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Andi Sudirman Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Sulsel

Andi Sudirman Sulaiman (ASS) ucapkan Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun menanggapi penunjukkan dirinya sebagai Plt Gubernur Sulsel.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Gubernur Sulut Respons Positif Terbitnya Perpres Investasi

Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu daerah yang diberi kesempatan untuk menerbitkan izin produksi minuman beralkohol.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Jasmani dan Mental Anggota Polri Dinilai Perlu Terus Diawasi

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, kondisi kesehatan jasmani dan mental anggota Polri yang membawa senjata api perlu terus diawasi.

NASIONAL | 28 Februari 2021

KPK: Almarhum Artidjo Alkostar Tokoh Hukum Penuh Integritas

Artidjo Alkostar yang juga mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana merupakan tokoh hukum nasional yang penuh integritas.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Anindya Bakrie Disebut Layak Jadi Ketum, Andi Bachtiar: Sesuai Tradisi Kadin

Andi Bachtiar Sirang mengungkapkan, munculnya nama Anindya Bakrie dalam bursa calon Ketua Umum Kadin merupakan sesuatu yang natural dan sudah menjadi tradisi.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal

Mantan hakim agung yang kini menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, Artidjo Alkostar, meninggal dunia, Minggu (28/2/2021).

NASIONAL | 28 Februari 2021

Bambang Pacul: Kader PDIP Harus Mengerem Kerakusan

"Jadi kalau korupsi itu mengambil hak orang lain, dan di dalam Pancasila itu namanya tidak berpikir adil dan tindakannya kurang beradab," ujarnya.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Menteri Kelautan: Bantuan Gudang Beku Tanggulangi Dampak Pandemi

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bantuan gudang beku kepada sejumlah UMKM merupakan upaya menanggulangi dampak pandemi terhadap kondisi perekonomian UMKM itu.

NASIONAL | 28 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS