Politik Uang Merupakan Kejahatan Berat dalam Demokrasi
Logo BeritaSatu

Politik Uang Merupakan Kejahatan Berat dalam Demokrasi

Senin, 1 Maret 2021 | 10:59 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Hulman Panjaitan, menegaskan, politik uang (money politic) adalah sebuah kejahatan berat dalam pelaksanaan demokrasi. “Oleh karena itu, siapa pun yang politik yang harus diberi hukuman yang maksimal,” kata Hulman dalam siaran persnya, Senin (1/3/2021).

Hulman mengatakan sepertu itu terkait banyak pasangan calon dalam Perta Demokrasi terutama Pilkada 2020 yang membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga ada yang melakukan pelanggaran Pemilu seperti politik uang. “MK harus uji betul dugaan politik uang ini. Karena terbukti terima gugatan penggugat, batalkan pasangan uang main uang,” kata dia.
Ia menegaskan, selain menodai pesta demokrasi, politik uang juga merupakan delik yang diancam dengan pidana penjara. “Politik uang merupakan tindak pidana khusus yang dikenal sebagai tindak pidana Pemilu,” kata pria yang juga berprofesi yang advokat itu.

Ia menegaskan, karena kejahatan berat, maka ancaman hukuman politik uang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga dapat dikenakan pidana denda.

Hulman mengatakan, politik uang yang dimaksudkan di sini, haruslah dimaknai secara luas, dalam arti dalam bentuk dan cara apa pun, mempengaruhi dengan cara memberikan sesuatu kepada pemilih.

Ia mengatakan, ada pihak tertentu yang mencoba memberdayakan simbol-simbol adat seperti togutogu ro (dalam terjemahannya disebut ‘tuntun-tuntun datang’) dalam adat Batak yang juga disebut juga sebagai somba ni umum, batu ni sulang, si tuak natonggi, piso-piso, yang dengan lembaga ini, seorang pasangan calon memberikan uang kepada pemilih dengan maksud tertentu, juga termasuk politik uang yang merupakan pelanggaran pidana.

Adanya politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dapat menjadi alasan untuk mendiskualifikasi pasangan calon tertentu, dan jika sudah lewat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “Cuma harus bisa dibuktikan bahwa pelaksanaan politik uang tersebut dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur,” kata dia.

Apa akibat hukumnya, dalam perspektif hukum pemilu sesuai undang-undang, kata dia, maka MK dapat membatalkan hasil pemilu tersebut dengan membatalkan atau mendiskuafikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara sistematis, masif dan terstruktur.

Jika demikian halnya, kata Hulman, sudah tepat langkah yang dilakukan pasangan Calon dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rap Berjuang (Rapidin Simbolon-Juang Sinaga) atau pasangan lainnya membawakan permasalahan ini untuk diselsaikan di MK sesuai kewenangannya untuk memberikan putusan yang se adil-adilnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan (doelamtigheid) serta kepastian hukumnya (certainty).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang kita yakini mampu memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat tentunya berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hari Ini, Presiden Jokowi Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

KRL Jogja-Solo akan melayani 20 perjalanan dan berhenti di sebelas stasiun.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Almarhum Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar diketahui meninggal dunia pada minggu, pukul 14.00 WIB dalam usia 72 tahun.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Presiden Jokowi Melayat Mendiang Artidjo Alkostar

Presiden Jokowi mengaku memiliki kenangan tersendiri terhadap Artidjo Alkostar semasa hidupnya.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Hari Ini Jokowi Saksikan Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

KRL Yogyakarta-Solo akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Lazismu Uhamka Beri Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Uhamka telah memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa beasiswa Sang Surya di setiap semester antara Rp 10-Rp 15 miliar.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Gubernur Terkena OTT KPK, Sulsel Perkuat Sistem Transparansi

Plt Gubernur Sulsel mengatakan, akan fokus dalam memperkuat sistem transparansi agar kejadian OTT di Makassar tidak terulang.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Gigih Menentang Ekspansi Agraria, Tuan MH Manullang Pantas Menjadi Pahlawan Nasional

Dalam usia yang baru 19 tahun, Tuan Manullang menerbitkan surat kabar Soera Batak yang terbit di Tarutung (dicetak di Padang) tahun 1919.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Sumut Kembali Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pemprov Sumatera Utara akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berakhir 28 Februari.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Kasus Aktif Covid-19 Menurun, Warga Batam Mulai Berani ke Pantai

Warga Kota Batam, Kepulauan Riau mulai memberanikan diri menghabiskan akhir pekan di pantai-pantai, seiring dengan kasus aktif Covid-19 yang terus menurun.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Harlah Ke-98 NU, Anies: Sulit Bangun Persatuan dalam Kondisi Ketimpangan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan tentang salah satu pekerjaan rumah yang besar bangsa Indonesia yakni mengatasi ketimpangan.

NASIONAL | 28 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS