KPK Kembali Periksa Komisaris PT RPI Terkait Kasus Bansos Covid-19
Logo BeritaSatu

KPK Kembali Periksa Komisaris PT RPI Terkait Kasus Bansos Covid-19

Senin, 1 Maret 2021 | 12:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Komisaris PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) Daning Saraswati, Senin (1/3/2021). Daning bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Daning diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," kata Ali dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Ali tak menjelaskan secara detail materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Daning. Namun, Daning diketahui pernah diperiksa penyidik pada Kamis (11/2/2021). Saat itu, tim penyidik mencecar Daning mengenai dokumen-dokumen yang telah disita sebelumnya.

Berdasarkan informasi, Matheus merupakan pemilik PT RPI yang menjadi salah satu vendor proyek bansos atas sepengetahuan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan disetujui oleh PPK Kemsos lainnya, Adi Wahyono. PT RPI diduga sengaja dibentuk untuk menampung proyek bansos Covid-19. Setidaknya, perusahaan tersebut baru disahkan pada Agustus 2020 atau saat program bansos digulirkan pemerintah.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari P Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Preskom PT Trada Alam Minera Tetap Divonis Seumur Hidup di Kasus Korupsi Jiwasraya

Putusan terhadap Heru Hidayat dibacakan pada 24 Februari 2021.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Penegak Hukum Belum Tegas Tindak Mafia Tanah

MAKI menilai aparat penegak hukum belum menunjukkan ketegasannya dalam menindak mafia tanah di Indonesia.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Politik Uang Merupakan Kejahatan Berat dalam Demokrasi

Politik uang kejahatan berat dalam demokrasi.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Hari Ini, Presiden Jokowi Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

KRL Jogja-Solo akan melayani 20 perjalanan dan berhenti di sebelas stasiun.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Almarhum Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar diketahui meninggal dunia pada minggu, pukul 14.00 WIB dalam usia 72 tahun.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Presiden Jokowi Melayat Mendiang Artidjo Alkostar

Presiden Jokowi mengaku memiliki kenangan tersendiri terhadap Artidjo Alkostar semasa hidupnya.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Hari Ini Jokowi Saksikan Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

KRL Yogyakarta-Solo akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Lazismu Uhamka Beri Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Uhamka telah memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa beasiswa Sang Surya di setiap semester antara Rp 10-Rp 15 miliar.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Gubernur Terkena OTT KPK, Sulsel Perkuat Sistem Transparansi

Plt Gubernur Sulsel mengatakan, akan fokus dalam memperkuat sistem transparansi agar kejadian OTT di Makassar tidak terulang.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Gigih Menentang Ekspansi Agraria, Tuan MH Manullang Pantas Menjadi Pahlawan Nasional

Dalam usia yang baru 19 tahun, Tuan Manullang menerbitkan surat kabar Soera Batak yang terbit di Tarutung (dicetak di Padang) tahun 1919.

NASIONAL | 28 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS