Brigjen Prasetijo Utomo Berharap Dapat Status JC
Logo BeritaSatu

Brigjen Prasetijo Utomo Berharap Dapat Status JC

Senin, 1 Maret 2021 | 16:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo melalui tim kuasa hukumnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) yang diajukannya dalam perkara dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar daftar pencarian orang (DPO).

Permintaan itu disampaikan tim kuasa hukum Prasetijo saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/3/2021).

"Kami tim penasihat hukum terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo tetap pada nota pembelaan kami terdahulu dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menjatuhkan putusan, menerima permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator," kata salah seorang penasihat hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak.

Rolas menilai kliennya sudah bersikap kooperatif selama pemeriksaan pokok perkara, termasuk mengakui penerimaan US$ 20.000 dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Tommy Sumardi. Meski begitu, jumlah uang tersebut berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut Prasetijo telah menerima US$ 100.000.

"Pengakuan tersebut merupakan inisiatif dan niat pribadi terdakwa untuk meluruskan dan menyelesaikan secara benar kasus tersebut di Propam Mabes Polri sehingga terdakwa mengakuinya," ujar Rolas.

Diketahui, status JC memungkinkan seorang terpidana mendapatkan berbagai keringanan dalam hal masa hukuman, seperti remisi. Namun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat status tersebut, yakni mengakui kejahatannya; bukan pelaku utama; memberikan keterangan yang signifikan; mengembalikan aset; memberikan keterangan di persidangan; dan bersikap kooperatif.

Rolas mengklaim tindak pidana penghapusan DPO Djoko Tandra di luar kewenanganan kliennya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Atas dasar itu, Rolas meminta Majelis Hakim menyatakan Prasetijo tidak terbukti bersalah.

"Terdakwa tidak pernah terlibat sama sekali serta tidak memiliki peran aktif atas terbitnya surat-surat yang dikeluarkan Divisi Hubungan Internasional Polri terkait status interpol red notice Djoko Soegiarto Tjandra," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo. Jaksa meyakini Prasetijo menerima suap sebesar US$ 100.000 dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Prasetijo agar membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Perbuatan itu dilakukan Prasetijo bersama-sama Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kuasai Senjata, Jamaah Islamiah Jatim Siapkan Rencana Aksi Teror

Dari mereka disita lima puluh butir peluru 9mm, satu pistol rakitan jenis FN, kemudian juga bendera daulah ISIS, 8 pisau, 2 samurai, tiga golok, dan busur.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Terduga Teroris JI Jatim Simpan Senjata Api

Polri membenarkan jika terduga jaringan teroris yang dibekuk di Jawa Timur terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI), dan menyita senjata api.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Pakar: Pembebasan Lahan Bersengketa Dimaknai Mafia Tanah, Opini Sesat

Legalitas pembebasan tanah menjadikan stigma mafia tanah secara subjektif pada lahan yang tengah disengketakan.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Mendikbud Kembali Lanjutkan Pemberian Bantuan Kuota Internet

Keseluruhan kuota adalah kuota umum untuk semua layanan internet.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Presiden: KRL Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Ia berharap kehadiran KRL lintas Yogyakarta-Solo dapat makin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Hadirkan Ahmad Dhani hingga Ade Armando

Pertemuan perdana dengan para narasumber dilakukan secara virtual dan terbagi menjadi dua sesi.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Terendam Banjir, Ratusan Hektare Sawah di Karawang Terancam Puso

Dari 2.000-an hektare sawah yang terendam banjir, diketahui 219 hektare sawah terancam puso.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Kapolres Mimika: Seorang Anggota KKB Tertembak di Mile 53

"Mendapat serangan dari KKB, anggota melakukan tembakan balasan secara terarah," jelasnya.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Gibran Minta Pedagang Tetap Jalankan Protokol Kesehatan Setelah Divaksinasi

"Saya merasa senang, yang penting para pedagang antusias dengan kegiatan vaksinasi ini," kata Gibran.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Saksikan Vaksinasi Massal, Jokowi Berharap Pariwisata Yogyakarta Segera Bangkit

Vaksinasi Covid-19 dilakukan pada 19.900 orang di Pasar Beringharjo, kawasan Jalan Malioboro, sampai Alun-alun Kota Yogyakarta.

NASIONAL | 1 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS