Pemekaran Papua Harus Dilakukan Hati-hati dan Perlu Kajian Mendalam
Logo BeritaSatu

Pemekaran Papua Harus Dilakukan Hati-hati dan Perlu Kajian Mendalam

Senin, 1 Maret 2021 | 16:54 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Isu pemekaran daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat kembali mengemuka. Meski begitu, isu ini bukan isu baru, dan muncul dalam momen tertentu, misal ketika sikap daerah dan pusat berbeda. Tak heran, banyak pro dan kontra yang lahir dari pemekaran di Papua. Itu semua tentunya menimbulkan pertanyaan untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan.

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar mengatakan, pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Ada beberapa faktor yang dilihat yakni, seperti faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.

"Saya dalam posisi, yang pertama kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya, kita perbaki," kata Billy dalam Webinar dengan topik "Pemekaran Papua untuk Siapa?" akhir pekan lalu, dalam keterangan Senin (1/3/2021).

Meski begitu, Billy menyadari ada pro-kontra dalam pemekaran Papua itu. Seperti misalnya, pemekaran belum mendatangkan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat Papua sendiri. Yang muncul adalah penciptaan kekuasaan baru dan raja-raja kecil, yang menimbulkan lebih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasan. Namun pada titik itulah, perbaikan diperlukan.

Untuk itu, diakui Billy, pihaknya melibatkan generasi muda Papua dalam proses ini. Jangan lagi, proses pemekaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki nasib masyarakat Papua, dimonopoli tokoh-tokoh yang memanfatkan ini.

Sementara, Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko menilai, isu pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik.

Seperti dokumen tahun 2008 mengungkapkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan telah masuk dalam usulan undang-undang inisiatif DPR.

Termasuk, Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Otonomi Khusus Papua sejak 2001, sebagai landasan hukum mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

Namun, pemekaran wilayah, sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat. Meski begitu, kata Bambang, keputusan itu harus dipandang sebagai salah satu jalan saja, dalam mewujudkan kesejahteraan.

"Pemekaran hanya salah satu alternatif solusi, untuk menjawab semua persoalan itu, yang terpenting sebenarnya adalah kesungguhan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkap Bambang.

Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus, yang sebenarnya sudah sangat detail, kata Bambang yang terlibat dalam penyusunan kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah itu, dalam kajian media terkait pemekaran, sikap pro dan kontra sangat jelas terasa.

Data yang disusunnya menyebut, 26% masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan. Sekitar 14% percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik.

"Kemudian 12% menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar," ungkapnya.

Namun, kata dia, ada pula sikap kontra pemekaran. sebanyak 19% masyarakat percaya langkah ini lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elite politik.

Bahkan, kata dia, pemekaran juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan meminggirkan orang Papua.

Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo, menyebut pemekaran bisa berdampak baik. Namun, bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah.

"Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua," ujar John.

Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengoordinasikan semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendikbud Hapus Bantuan Kuota Internet untuk Pemakaian Kurang dari 1 GB

Penghapusan bantuan kuota internet untuk pemakaian kurang dari 1GB bertujuan memastikan agar bantuan tepat sasaran.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Brigjen Prasetijo Utomo Berharap Dapat Status JC

Brigjen Prasetijo Utomo melalui tim kuasa hukumnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan menjadi Justice Collaborator.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Kuasai Senjata, Jamaah Islamiah Jatim Siapkan Rencana Aksi Teror

Dari mereka disita lima puluh butir peluru 9mm, satu pistol rakitan jenis FN, kemudian juga bendera daulah ISIS, 8 pisau, 2 samurai, tiga golok, dan busur.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Terduga Teroris JI Jatim Simpan Senjata Api

Polri membenarkan jika terduga jaringan teroris yang dibekuk di Jawa Timur terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI), dan menyita senjata api.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Pakar: Pembebasan Lahan Bersengketa Dimaknai Mafia Tanah, Opini Sesat

Legalitas pembebasan tanah menjadikan stigma mafia tanah secara subjektif pada lahan yang tengah disengketakan.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Mendikbud Kembali Lanjutkan Pemberian Bantuan Kuota Internet

Keseluruhan kuota adalah kuota umum untuk semua layanan internet.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Presiden: KRL Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Ia berharap kehadiran KRL lintas Yogyakarta-Solo dapat makin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Hadirkan Ahmad Dhani hingga Ade Armando

Pertemuan perdana dengan para narasumber dilakukan secara virtual dan terbagi menjadi dua sesi.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Terendam Banjir, Ratusan Hektare Sawah di Karawang Terancam Puso

Dari 2.000-an hektare sawah yang terendam banjir, diketahui 219 hektare sawah terancam puso.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Kapolres Mimika: Seorang Anggota KKB Tertembak di Mile 53

"Mendapat serangan dari KKB, anggota melakukan tembakan balasan secara terarah," jelasnya.

NASIONAL | 1 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS