Korupsi Kepala Daerah Disebabkan Kekuasaan, Kesempatan, dan Rendahnya Integritas
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi Kepala Daerah Disebabkan Kekuasaan, Kesempatan, dan Rendahnya Integritas

Senin, 1 Maret 2021 | 18:54 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terus bertambah panjang. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Dengan penetapan tersangka terhadap Nurdin Abdullah, tercatat terdapat 127 kepala daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang diproses hukum lembaga antikorupsi sejak 2004 hingga saat ini. Jumlah itu belum termasuk wakil kepala daerah yang diproses hukum oleh KPK.

Selain sistem politik di Indonesia yang masih berbiaya tinggi, maraknya kepala daerah yang terjerembab praktik korupsi juga disebabkan tingginya kekuasaan yang dimiliki ditambah adanya kesempatan dan rendahnya integritas. Kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi yang dimiliki kepala daerah tanpa pengawasan yang memadai mendorong terjadinya praktik korupsi.

"Dari berbagai referensi tentang korupsi, salah satunya mengatakan bahwa monopoli ditambah dengan tingginya kekuasaan (diskresi) yang dimiliki seseorang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas, akan menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Atau, dengan kata lain korupsi terjadi karena kekuasaan ditambah adanya kesempatan dan minus integritas," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Senin (1/3/2021).

Untuk itu, KPK selalu mengingatkan kepala daerah sebagai penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya. Dikatakan Ipi, KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi, telah mendampingi dan terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar transparan dan akuntabel.

"Melalui upaya pencegahan, salah satunya dilakukan dengan membuat kajian sistem, KPK berupaya menutup celah dan potensi korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan agar tidak ada peluang atau kesempatan seseorang untuk bisa melakukan korupsi," kata Ipi.

Sedangkan, melalui upaya pendidikan, KPK mendorong pembentukan budaya antikorupsi di masyarakat, termasuk menjaga integritas penyelenggara negara dengan menumbuhkan kesadaran agar tidak ingin melakukan korupsi.

"Dan melalui upaya penindakan yang tegas, KPK berharap akan membuat penyelenggara negara takut sehingga tidak mau korupsi," tegas Ipi.

Berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat lima modus korupsi kepala daerah, yaitu intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari pengadaan barang dan Jasa; penempatan dan pengelolaan kas daerah; pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos); pengelolaan aset; hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga. Kemudian, intervensi dalam penerimaan daerah mulai dari pajak daerah dan retribusi; pendapatan daerah dari pusat; sampai kerja sama dengan pihak lain. Modus lainnya intervensi dalam perizinan mulai dari pemberian rekomendasi; penerbitan perizinan; sampai pemerasan.

Selain itu, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa; rotasi, mutasi, promosi, dan rangkap jabatan; serta Penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan.
Terkait sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi 'primadona' kepala daerah untuk melakukan praktik korupsi, KPK telah mengidentifikasi berbagai titik rawannya. Beberapa di antaranya, kelembagaan ULP yang tidak independen; Pokja ULP tidak permanen; Pelaksanaan PBJ yang tidak transparan; Benturan kepentingan dalam pelaksanaan PBJ; dan Sistem PBJ yang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ipi mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan satu dari delapan fokus area perbaikan dalam pendampingan yang dilakukan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Untuk perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, KPK meminta pemda untuk menyusun aksi perbaikan antara lain dengan pembentukan UKPBJ yang independen; pembentukan Pokja UKPBJ permanen dan tidak merangkap dengan OPD lain; perencanaan kegiatan PBJ yang transparan dan akuntabel; pelaksanaan Review HPS dan Probity Audit; pelaksanaan Audit Kepatuhan PBJ; dan pelaksanaan Audit IT PBJ.

"Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK modus korupsi pada PBJ yang terungkap, antara lain, seperti ijon proyek, pemberian suap dan gratifikasi untuk mendapatkan proyek, mark-up anggaran, dan kolusi dalam proses lelang," kata Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi Yudisial Buka Seleksi 13 Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) membuka proses seleksi calon hakim agung Tahun 2021.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Gencarkan Pelacakan Kasus Covid-19, Menkes Akan Gandeng TNI-Polri

Menkes menegaskan perlunya menggandeng aparat TNI-Polri di desa untuk menggencarkan upaya pelacakan terhadap kontak kasus konfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Anggota Jamaah Islamiyah Dapat Dana dari Iuran Anggota

Terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah mendapatkan dana dari iuran anggota yang rutin menyumbang untuk organisasi setiap bulannya.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Kempupera Bangun Kampung Kumuh Jadi Kampung Wisata di Malang

Kempupera membangun kampung kumuh di kawasan Kayutangan Kota Malang melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

NASIONAL | 1 Maret 2021

Mendikbud Dorong Sekolah Tatap Muka Secara Terbatas

Akselerasi pembukaan sekolah tatap muka, khususnya untuk daerah yang kesulitan akses internet.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Kasus Korupsi di PT Dirgantara Indonesia, Dirut PT PAL Segera Diadili

Budiman Saleh bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Bandung.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Stimulus Listrik Maret Sudah Siap, Kini Bisa Dinikmati Lewat PLN Mobile

PLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Maret 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri, 450 VA.

NASIONAL | 1 Maret 2021

SOS Children’s Villages Bersama HSBC Indonesia Dukung Kebutuhan Anak dan Remaja Rentan

HSBC bersama SOS Children’s Villages pendampingan yang maksimal bagi anak dan remaja yang telah atau terancam kehilangan pengasuhan orang tua.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Ketum PBNU Tolak Perpres Investasi Miras

Menurut Kiai Said, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudharat.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Setahun Penanganan Covid-19 Tunjukkan Optimisme Pemulihan

Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS