Kementerian ATR/BPN Temukan 3.900 Indikasi Pelanggaran Tata Ruang
Logo BeritaSatu

Kementerian ATR/BPN Temukan 3.900 Indikasi Pelanggaran Tata Ruang

Selasa, 2 Maret 2021 | 08:43 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr Andi Renald ST MT mengatakan, penertiban pemanfaatan ruang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang (RTR) untuk mencapai tujuan penataan ruang dalam menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

"Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang mencapai lebih dari 1.000 kasus pelanggaran. Hingga saat ini, kami sudah melakukan penertiban sebanyak 1.200 pelanggaran pemanfaatan ruang,” kata Andi Renald dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021) petang.

Andi menjelaskan, berbagai upaya penertiban pemanfaatan ruang telah dilakukan oleh Direktorat PPTR Kementerian ATR/BPN melalui kegiatan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap (P3RSL), Audit Tata Ruang, Fasilitasi Penertiban dan Pengenaan sanksi administrasi. Selain itu, dilakukan juga kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) serta Penyidikan terhadap tindak pidana dalam penataan ruang di 140 kabupaten/kota seluruh wilayah di Indonesia.

"Sampai dengan saat ini, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah berhasil melaksanakan kegiatan audit tata ruang di 121 Kabupaten/Kota dengan hasil temuan 3.900 indikasi pelanggaran di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Andi mengatakan, indikasi pelanggaran tersebut terjadi di 38 Kabupaten/Kota di Sumatera, 25 Kabupaten/Kota di Jawa Bali, 15 Kabupaten/Kota di Kalimantan, 18 Kabupaten/Kota di Sulawesi, 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara, dan 15 Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua.

Kegiatan audit tata ruang dari tahun 2015-2020 merupakan serangkaian proses untuk memeriksa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, dan persyaratan izin, serta hak akses ke kawasan milik umum, serta dampaknya terhadap perubahan fungsi ruang, kerugian yang ditimbulkan, dan kematian orang.

"Mulai tahun 2021, audit tata ruang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut kegiatan audit tata ruang, Andi melanjutkan, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang bersurat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, serta melakukan kegiatan fasilitasi penertiban (fastib) sebagai program pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di daerah.

Sejauh ini, fastib telah berhasil dilakukan di 86 Kabupaten/ Kota dengan penanganan pada 466 titik pelanggaran di seluruh Indonesia. Pengenaan sanksi dilakukan melalui upaya penertiban pemanfaatan ruang dan pemasangan 273 plang penertiban pada lokasi-lokasi pelanggaran.

"Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana penataan ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan wasmatlitrik dan penyidikan, yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang. PPNS Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang, dan diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana penataan ruang,” tuturnya.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, lanjut Andi, Direktorat PPTR juga mengembangkan kerja sama dengan 50 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk 50 Piagam Komitmen. Selain itu, Direktorat PPTR juga menginisiasi pembentukan sekretariat PPNS di 19 Provinsi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kerja sama antar instansi ini, bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum bidang penataan ruang,” imbuhnya.

Tidak berhenti dengan seluruh pencapaian tersebut, Andi mengatakan, seiring dengan pelaksanaan kebijakan presiden dalam reformasi birokrasi dan dorongan keinginan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Direktorat PPTR uga terus berusaha meningkatkan capaian dan kinerja di bidang penertiban pemanfaatan ruang, dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di seluruh Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Setahun Kasus Covid-19, Kota Malang Andalkan PPKM Mikro untuk Mengurangi Angka Penularan

Pelaksanaan PPKM mikro sangat detail, bagus dan terarah.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Evita Nursanty Terpilih Secara Aklamasi Menjadi Ketua Umum KBPP Polri

Evita menyerukan soliditas para pengurus dari pusat ke daerah dalam menghadapi tantangan sangat berat yang dihadapi bangsa dan negara saat ini.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Bupati dan Wabup Pasaman Barat Tolak Beli Mobil Dinas Baru

Anggaran untuk membeli mobil dinas baru bagi bupati dan wabup Pasaman Barat bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Kejaksaan Periksa Mantan Bupati Jember Faida

Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Jember Faida terkait dugaan aliran dana anggaran APBD Jember ke RS Bina Sehat.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Bambang Haryo: Semua Kapal Eksekutif di Merak Perlu Diuji Kelayakan dan Diaudit

Bambang Haryo menilai pemanfaatan dermaga eksekutif selama ini tidak maksimal, terbukti dari jumlah penumpang yang masuk ke dalam terminal sangat sedikit.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Sawah Terendam Banjir, Karawang Akan Ajukan Bantuan ke Pusat

Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan mengajukan bantuan ke pemerintah untuk membantu para petani yang areal sawahnya terendam banjir.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Stimulus Listrik Covid-19, Pelanggan PLN Dapatkan Token Gratis

Pelanggan listrik PLN dengan daya 450 VA serta 900 VA mendapatkan subsidi token listrik gratis melalui aplikasi PLN Mobile.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Investasi Minuman Beralkohol Disebut Akan Dongkrak Perekonomian Daerah

Perpres 10/2021 mengatur penanaman modal minuman beralkohol di sejumlah provinsi.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Sidang Praperadilan Rizieq Syihab Ditunda

Sidang ditunda karena pihak termohon Bareskrim Polri serta Polda Metro Jaya tidak hadir.

NASIONAL | 1 Maret 2021

Papua Kaji Perpres yang Atur Investasi Minuman Beralkohol

Gubernur Papua Lukas Enembe memberi arahan agar sebaiknya tidak ada minuman beralkohol di wilayahnya.

NASIONAL | 1 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS