Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Penerawangan Spiritualis Nusantara dari Gunung Lawu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Penerawangan Spiritualis Nusantara dari Gunung Lawu

Selasa, 2 Maret 2021 | 10:15 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah setahun lebih bertugas sejak menjabat mulai Oktober 2019. Beragam catatan mewarnai perjalanan tugasnya sebagai orang nomor satu di Korps Adhyaksa. Ada prestasi yang diukir, meski masih ada juga catatan kekurangan yang harus diperbaiki.

Catatan untuk kinerja Jaksa Agung datang dari berbagai kalangan dengan beragam perpsektif. Tidak ketinggalan ada catatan dari seorang spiritualis nusantara, Kidung Tirto Suryo Kusumo.

"Secara umum sudah on the right track berjalan sesuai jalurnya. Jangan ragu jalan lurus ke depan menerabas segala tantangan yang mengintai dari berbagai penjru mata angin," kata Kidung Tirto di sela-sela prosesi ritual dan kontemplasinya di Gunung Lawu, Jawa Tengah, Selasa (2/3/2021).

Dia mengingatkan, para penjahat atau para begal akan melawan dengan berbagai cara atas tindakan bersih-bersih yang dijalankan Kejaksaan. Perlawanan para pelanggar hukum, kata dia, dilakukan dengan terbuka maupun lewat jalur-jalur pengecut yang membokong dari belakang.

Sosok Jaksa Agung, menurut Kidung, harus berbekal kepekaan yang tinggi selain pemahaman dan komitmen tinggi atas aturan hukum yang menjadi acuan keadilan di negara hukum ini.

"Ini terkait dengan peran lembaga kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Tanah Air, apakah suatu perkara akan dituntaskan atau tidak tergantung pada kejaksaan," ujar Kidung.

Tanpa mengurangi apresiasi pada peran lembaga penegak hukum lainnya, Kidung menandaskan bahwa peran Kejaksaan Agung sangat vital dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang memutuskan perjalanan suatu perkara hukum. Sementara, beragam kasus-kasus penting yang mengancam laju pembangunan negara benar-benar harus dikawal sampai tuntas.

"Karena itu sosok Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga ini harus memiliki keberanian, komitmen, dan mata hati yang tajam dalam menetapkan keputusan penting ini," kata Kidung Suryo.

Seperti diketahui, asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana.

Hakim tak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sosok hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Kidung melanjutkan, pengawalan kasus sampai tuntas oleh Jaksa Agung dan jajarannya ini terutama pada kasus-kasus yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara. Jika kasus tak tuntas, agenda pemberantasan korupsi dan tekad mewujudkan Indonesia yang maju dan bersih akan melemah.

Namun di sisi lain, kata Kidung mengingatkan, Jaksa Agung juga dituntut untuk menimbang perasaan publik dan keadilan substansial pada masyarakat luas. Jika kasus-kasus kejahatan besar harus dituntaskan, jangan lupa ada kasus-kasus kecil di masyarakat yang menyentil rasa keadilan masyarakat dan itu menuntut empati keadilan dari kejaksaan.

Sebagai contoh jika ada kasus dugaan korupsi oleh pejabat dan kroninya dengan potensi kerugian besar, maka Kejaksaan harus mengawal dan menjerat dengan tuntutan maksimal.

Namun untuk kasus perselisihan anak dan orangtua, atau kasus pencurian kecil seorang nenek miskin misalnya, maka Kejaksaan tentu harus mendorong pada upaya penyelesaian yang bermartabat secara kekeluargaan.

"Memang tidak mudah jadi Jaksa Agung, di satu sisi harus keras dan berani, di sisi lain harus jadi sosok yang perasa," kata Kidung Tirto.

"Semoga Jaksa Agung semakin maju dan semakin membuat Korps Adiyaksa berintegeritas. Salam sehat selalu untuk Indonesia maju, jangan lupa cuci tangan memakai masker dan protokol kesehatan, jangan lupa bahagia."

Terkait peran kejaksaan yang vital dan unik ini, kata Kidung, Jaksa Agung dan jajarannya sebaiknya terus menengok referensi terdahulu untuk meneladani kebaikan-kebaikan yang sudah terpahat kuat.

Meneladani jejak rujukan masa lalu bahkan kalau perlu hingga pada referensi era kerajaan-kerajaan besar masa lampau. Misalnya pada era Kerajaan Majapahit, di mana banyak dhyaksa atau penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan arif dan tegas menjaga panji-panji keadilan.

Literatur sejarah menunjukkan bahwa istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa berasal dari Bahasa Sansekerta. Di era Kerajaan Majapahit, istilah itu mengcau pada posisi dan jabatan penting di kerajaan.

Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim, seperti dikutip Kejaksaan RI, mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M).

Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa Gajah Mada patih terkenal dari Majapahit adalah seorang adhyaksa.

Catatan Kinerja Jaksa Agung di Era Pandemi
Seperti dilansir resmi oleh Kejaksaan RI, pada tiga hari setelah pelantikan, Jaksa Agung merumuskan dan menerbitkan Tujuh Kebijakan Utama Jaksa Agung bagi seluruh Jaksa di penjuru Indonesia. Langkah ini merupakan upaya tindak lanjut lima arahan prioritas Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Kebijakan Jaksa Agung tersebut yaitu:
1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

6. Sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

Kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas. Jajaran Kejaksaan mewujudkan kebijakan itu dalam berbagai kebijakan dan capaian dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut;

1. Kebijakan Penanganan Perkara

2. Kebijakan Bidang Pidana Korupsi

3. Inisiasi Pelaksanaan Persidangan dengan sarana Teleconference di masa Pandemi Covid-19. Jaksa Agung mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dan Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Dalam dua kebijakan tersebut menyebutkan dan memerintahkan kepada para Jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui teleconference.
Tidak hanya persidangan saja, bahkan guna menunjang kelancaran penanganan perkara, pelaksanaan Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik juga dilakukan secara online sebanyak 2.758 perkara.

4. Inisiasi Kebijakan Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Kejaksaan RI saat ini telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebuah upaya menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Tentunya terdapat syarat dalam pelaksanaan pengaturan ini diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan kiranya dapat menjadi evaluasi dalam penanganan tindak pidana serta dapat menjadi dasar perbaikan hukum acara pidana dalam penyusunan rancangan kitab hukum acara pidana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Dukung Budidaya Kakao Papua

Kabupaten Jayapura, Papua merupakan daerah pertama yang berhasil menerapkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Strategi Jangka Benah, Solusi Penataan Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengenai adanya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

PGI: Energi Pemuda Sangat Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

Indonesia sebagai rumah milik seluruh rakyat Indonesia harus dirawat bersama segenap lapisan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Dugaan Suap Penanganan Perkara

KPK menegaskan bantahan yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tak mempengaruhi dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Perpusnas Raih Predikat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menghadirkan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara suap pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aktivis 98 Nilai Kapolda Banten sebagai Sosok Humanis, Wajar Raih Apresiasi

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho banyak mendapat apresiasi masyarakat.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

PII Ingin Peminat Pendidikan Vokasi Makin Meningkat

PII menginginkan peminat pendidikan vokasi makin meningkat. PII dan Kemendikbud membantu 50 mahasiswa dan lulusan program vokasi bekerja di Hungaria.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
Terima Dubes Prancis, Menkominfo Bahas Kerja Sama Infrastruktur TIK

Terima Dubes Prancis, Menkominfo Bahas Kerja Sama Infrastruktur TIK

DIGITAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings