Dualisme Sekda, Kemdagri dan Gubernur Papua Diharapkan Duduk Bersama
Logo BeritaSatu

Dualisme Sekda, Kemdagri dan Gubernur Papua Diharapkan Duduk Bersama

Selasa, 2 Maret 2021 | 13:18 WIB
Oleh : Carlos Paath / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua diharapkan duduk bersama. Hal itu terkait adanya dualisme sekretaris daerah (sekda) Papua.

“Gubernur Papua dan Kemdagri harus duduk bersama,” kata Direktur Eksekutif Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok kepada Beritasatu.com, Selasa (2/3/2021).

Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian telah melantik Dance Yulian Flassy sebagai sekda Papua, di gedung A Kemdagri, Jakarta, Senin (1/3/2021). Dance dilantik berdasarkan Keputusan Presiden 159/TPA/2020 tanggal 23 September 2020.

Akan tetapi, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga melakukan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap Doren Wakerkwa selaku penjabat (pj) sekda Papua, di gedung Negara Jayapura, Papua, Senin (1/3/2021). Pelantikan Doren mengacu Keputusan Gubernur Papua Nomor 821.2-1053 tertanggal 1 Maret 2021.

“Sekda Papua itu sekarang ada yang definitif dan penjabat. Kalau saya lihat, ada komunikasi yang tidak jalan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mungkin kedepan harus diperbaiki, karena kenyataannya sekarang ada dua,” ucap Hironimus.

Menurut Hironimus Doren dapat melaksanakan tugas terlebih dahulu, walau Flassy telah dilantik sebagai sekda definitif.

“Jadi yang dilantik pj, jalankan tugas dahulu. Karena, siapa pun yang dilantik kembali kepada pengguna dalam hal ini Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur inginkan yang jalankan tugas sekda itu Pak Doren, maka Flassy tidak akan berfungsi sebagai sekda,” ujar Hironimus.

“Namun kalau Pak Gubernur setuju Flassy, maka otomatis Pak Doren yang mengalah. Jadi, kembali kepada Pak Gubernur sebagai pengguna. Hanya sekarang Pak Doren jalan dulu, tetapi nanti mereka (Kemdagri dan Gubernur Papua) harus komunikasi,” demikian Hironimus.

Hironimus pun mengingatkan, Papua sudah berintegrasi cukup lama ke dalam NKRI.

“Persoalan kita sama yaitu komunikasi. Apa pun isitilahnya, komunikasi harus terjadi. Baik dalam hal kecil maupun besar untuk tetap mendudukkan Papua sebagai bagian dari NKRI,” kata Hironimus.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tim Kajian UU ITE Kembali Audiensi dengan Korban dan Pelapor

Tim Kajian UU ITE kembali menghadirkan pelapor dan terlapor.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Kota Palembang Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

Petugas Satpol PP didahulukan mendapat suntikan vaksin karena mereka sehari-hari bertugas menyampaikan penyuluhan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Putra Mantan Pimpinan MIT Poso Tewas Akibat Bom yang Dibawa Meledak

Dalam baku tembak tersebut, satu DPO yakni Samir alias Alfin, tewas karena mengalami luka tembak di bagian kepala.

NASIONAL | 2 Maret 2021

KPK Kembali Periksa Direktur PT Bhumi Prasaja Terkait Kasus Korupsi Citra Satelit

KPK kembali menjadwalkan memeriksa Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid Ansharry Aladin sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Perpres 10/2021 Diyakini Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Bali

Selama ini, kebutuhan minuman beralkohol di Bali dipenuhi oleh produk impor (92%), dan hanya 8% diproduksi di Bali.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Ini Pesan dari Spiritualis Nusantara untuk Anggota DPR

Anggota DPR diminta menjaga amanat rakyat, memberikan edukasi serta menebarkan persatuan di penjuru nusantara.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Bima Arya Sebut Vaksinasi dan Ganjil Genap Turunkan Angka Kasus Covid-19

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut tren kasus Covid-19 di Kota Bogor turun 15 persen.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Geledah Kantor Bupati Bintan, KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi di BP Bintan

KPK menggeledah kantor Bupati Bintan dan tiga lokasi lainnya, Senin (1/3/2021).

NASIONAL | 2 Maret 2021

Berantas Korupsi, 27 Perusahaan BUMN Teken Kerja Sama dengan KPK

Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Penerawangan Spiritualis Nusantara dari Gunung Lawu

Menurut pendapat Kidung Tirto Suryo Kusumo, Jaksa Agung sudah berada di jalur yang benar.

NASIONAL | 2 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS