PLN dan KPK Integrasikan Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
Logo BeritaSatu

PLN dan KPK Integrasikan Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Selasa, 2 Maret 2021 | 15:38 WIB
Oleh : Rangga Prakoso / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PLN dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bekerja sama untuk menangani pengaduan tindak pidana korupsi yang lebih terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan pengaduan korupsi, sebagai bagian dari komitmen kedua lembaga dalam pemberantasan korupsi.

Dilaksanakan di Gedung Juang KPK hari ini, agenda ini dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

"Saya mendorong semua perusahaan BUMN yang ada di klaster harus bisa ikut program (PKS) ini. Insyaallah kami berkomitmen terus melakukan transformasi, transparansi, profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN," kata Menteri BUMN Erick Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Erick menambahkan, pihaknya terus terbuka pada program-program lainnya yang mendukung transformasi transparansi bagi kementerian dan perusahaan BUMN.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya kepada jajaran BUMN yang memiliki semangat dan komitmen bersama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"KPK dan BUMN memiliki visi yang sama. BUMN memiliki tugas pokok meningkatkan pendapatan negara dan KPK bertugas mencegah terjadinya kerugian negara. Apa bila terjadi kerugian negara, KPK wajib mengembalikan kerugian negara berupa aset recovery, itulah inti dari kerja sama ini," terang Firli Bahuri.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan KPK kepada PLN. Termasuk dalam PKS hari ini, yaitu untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal dan eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel," jelas Zulkifli.

Dia menambahkan, melalui sinergisitas kali ini, KPK juga akan membantu serta memberikan asistensi kepada PLN dalam rangka penyusunan dan/atau penguatan aturan internal serta sistem PLN dalam penanganan pengaduan.

PLN menyambut baik kerja sama ini dalam upaya meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada lingkungan perusahaan.

Sinergisitas dalam bentuk kerja sama dan kolaborasi antara PLN dan KPK bukan hanya kali ini, melainkan telah dan akan terus berlanjut. Pada tahun 2020, keduanya terbukti berhasil melakukan perbaikan tata kelola dalam upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan aset negara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Keputusan Melantik Sekda Papua Disebut Sudah Konstitusional

Peneliti Ahli Utama Politik Pemerintahan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, Mohammad Mulyadi menyatakan, pelantikan tersebut konstitusional.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Polemik Dualisme Sekda Papua, Pakar Sebut Komunikasi Tidak Efektif

Menurut Sumarsono, dialog sangat dibutuhkan untuk mengakhiri dualisme sekda Papua.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna, Ini Harapan Mensos Risma

Risma berharap, kader Karang Taruna akan menjadi pelopor-pelopor di daerah untuk memotong rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Gibran: Karang Taruna Harus Jadi Garda Terdepan Gerakan Sosial

“Karang Taruna harus jadi garda depan gerakan sosial bersama pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” kata Gibran.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Penangkapan Sindikat Uang Palsu Rp 4,5 T, Sahroni: Kalau Tersebar Bisa Goyang Ekonomi

Sahroni meminta kepada pihak kepolisian segera mengusut tuntas terkait peredaran uang palsu tersebut.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Polemik Jabatan Sekda Papua Belum Berakhir

Klemen menegaskan pelantikan pj Sekda Papua, bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Pakar: Erick Thohir Sosok Pemimpin Inovatif di Tengah Pandemi

Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan banyak langkah terobosan nyata di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Relaksasi Ekonomi, Ganjil Genap Kota Bogor Dihentikan Sementara

Pemkot Bogor menghentikan sementara kebijakan ganjil genap dua pekan ke depan untuk memberikan relaksasi ekonomi.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Dualisme Sekda, Kemdagri dan Gubernur Papua Diharapkan Duduk Bersama

Sekda Papua itu sekarang ada yang definitif dan penjabat. Kalau saya lihat, ada komunikasi yang tidak jalan antara pemerintah pusat dan daerah.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Kembali Audiensi dengan Korban dan Pelapor

Tim Kajian UU ITE kembali menghadirkan pelapor dan terlapor.

NASIONAL | 2 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS