BPK Terus Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas
Logo BeritaSatu

BPK Terus Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas

Rabu, 3 Maret 2021 | 12:03 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan zona integritas di lingkungan BPK.

Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan bagian penting dan strategis bagi BPK.

"Tone at the top dari pimpinan BPK sangat penting untuk ditegaskan dalam Pembangunan zona integritas, yang bertujuan untuk mengembangkan budaya anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas," kata Agus Joko Pramono pada acara Executive Meeting Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021).

Agus menjelaskan, rancangan pembangunan zona integritas dimulai dari deklarasi pernyataan dari pimpinan instansi yang menyatakan telah siap melaksanakan zona integritas. Pencanangan dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas. Kemudian, penandatanganan dilaksanakan secara masal dan serentak baik oleh calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai negeri sipil.

BPK

Pengarahan dari Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. (Dok. BPK)

BPK telah melakukan hal tersebut sejak September 2013. Dari 46 satuan kerja zona integritas yang ada di BPK, baru 18 satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK. Sedangkan, 2 satuan kerja telah mendapatkan predikat WBBM.

"Selama 7 tahun penerapan pembangunan zona integritas di BPK, baru 39,13% satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 4,3% satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM. Jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat tersebut juga masih sangat rendah setiap tahunnya, hal ini tentunya harus dapat mendapatkan perhatian yang lebih," kata Agus.

Ke depannya, lanjutnya, satuan kerja yang telah 2 tahun meraih predikat WBK agar dapat mengajukan diri untuk meraih predikat WBBM. Ia juga berharap satuan kerja lainnya juga bisa mendapatkan predikat WBK.

"Hal-hal yang terkait dengan strategi yang efektif dan efisien dalam upaya pembangunan zona integritas, baik terkait lingkungan internal maupun eksternal BPK agar dilakukan secara terkoordinasi dan masif yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada," imbuhnya.

Agus menjelaskan, hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penilaian pembangunan zona integritas di BPK di antaranya adalah penyusunan standar layanan di BPK, kebijakan komunikasi publik, penyusunan standar kompetensi teknis pelaksana BPK. Serta harmonisasi sasaran kinerja individu dan organisasi, kebijakan dan pengembangan budaya kerja satuan kerja.

Pimpinan BPK, tambahnya, juga sangat mendukung pembangunan zona integritas di BPK. Agus juga berharap para pimpinan pejabat BPK terus menjaga komitmennya untuk membangun zona integritas yang dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai BPK. Serta agar para pegawai di lingkungan Inspektorat Utama untuk terus mengawal pembangunan zona integritas.

Is



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kampus Didorong Lahirkan SDM Unggul

BSI bertekad terus menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh generasi penerus bangsa.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kawanan Kera Turun dari Merapi, Warga Mengadu ke GKR Hemas

Penanganan kawanan kera yang dianggap sebagai hama tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kelestariannya.

NASIONAL | 2 Maret 2021

PTPN XII Vaksinasi Massal 722 Karyawan di Jember

Direktur PTPN XII, Siwi Peni menjelaskan, sesuai anjuran pemerintah vaksinasi dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua untuk pengulangan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Pangdam Mulawarman Saksikan Penyerahan Buku "Masyarakat Pancasila"

Pancasila bisa membuat Indonesia Raya terwujud pada 2045 saat bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Lampiran Perpres 10/2021 Dicabut, Pakar: Terbitkan Aturan Baru

Pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras (miras) dalam Perpres 10/2021 harus diikuti dengan penerbitan aturan baru yang merevisi peraturan tersebut

NASIONAL | 2 Maret 2021

Perguruan Tinggi Berperan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Kepala Perpusnas mendorong kalangan civitas academica di 11 perguruan tinggi yang ada di Kalteng untuk menulis buku.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Cabut Aturan Investasi Industri Miras, Muhammadiyah Puji Kenegarawan Jokowi

Muhammadiyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Perpres 10/2021

NASIONAL | 2 Maret 2021

Puspenerbal Buka Rumah Makan Gratis di Aloha Sidoarjo

Rumah makan gratis Puspenerbal bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Peran Penting Bank Sampah dalam Tumbuhnya Ekonomi Sirkular

Bank Sampah memiliki peran penting dalam tumbuhnya ekonomi sirkular dengan menyediakan sampah plastik terpilah berkualitas baik dan bersih.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Tujuh Saksi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh orang saksi terkait dugaan korupsi PT Asabri

NASIONAL | 2 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS