Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 38 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Tanah Air, menandatangani komitmen kesediaannya membangun mal pelayanan publik (MPP) untuk mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.
Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, pada Selasa (2/3/2021), penandatanganan komitmen disaksikan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly.
Daerah yang akan dibangun MPP, adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lebong, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bogor.
Kemudian, Kabupaten Subang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Sanggau. Kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Karanganyar.
Selanjutnya, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Pariaman.
Berikutnya, Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kota Magelang.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus administrasi hingga perizinan berusaha, sebab bisa dilakukan di satu tempat.
“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Tjahjo.
Strategi
Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Lebih jauh Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pada hari ini kami membangun komitmen bapak/ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Adaptasi
Tjahjo juga meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Menkumham Yasonna Laoly mendukung pembangunan MPP. Pelayanan publik, imbuhnya, sangat mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” ujar Yasonna.
Sejumlah kepala daerah juga menyatakan antusiasmenya terhadap rencana pembangunan MPP di wilayah masing-masing, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
“MPP ini sebenarnya miniatur pemerintahan yang akan tercermin bagaimana kita melayani publik dengan sangat baik,” ujar Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Ia berharap MPP yang akan didirikan di kabupaten berjuluk Bumi Intanpari itu mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. MPP tersebut akan mengusung konsep modern, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Sumber: BeritaSatu.com
