Waket KPK Ungkap Ada Kasus Korupsi yang Penyidikannya Akan Dihentikan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Waket KPK Ungkap Ada Kasus Korupsi yang Penyidikannya Akan Dihentikan

Rabu, 3 Maret 2021 | 13:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan kemungkinan adanya kasus dugaan korupsi yang penyidikannya dihentikan tahun ini.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga antikorupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Kemungkinan ada (yang di-SP3) karena setelah kami petakan ada beberapa case yang masih ingat ketika ditetapkan tersangka di tahun 2016 sampai sekarang belum naik juga. Apa alasannya, nanti kita akan minta disisir. Perkara apa, hambatannya gimana, dan apakah dimungkinkan dilanjutkan atau tidak," kata Alex, sapaan Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alex menyatakan KPK sudah memiliki SOP untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Proses penghentian penyidikan dilakukan setelah berdasarkan penyidikan lebih dari dua tahun tidak ditemukan bukti yang cukup atau tersangka tidak layak diajukan ke persidangan (unfit to stand trial). Selanjutnya, KPK akan meminta pendapat ahli sebagai pendapat kedua (second opinion).

"Pendapat ahli mengatakan ini sudah enggak ada kemungkinan untuk dinaikkan perkaranya atau misalnya not fit to trial, tidak cakap untuk diajukan ke persidangan, ya, ngapain juga kita gantung terus," katanya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPK nantinya harus menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal penghentian penyidikan atau penuntutan suatu kasus. Penghentian penyidikan dan penuntutan pun dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Apapun keputusannya, Alex berjanji KPK akan selalu transparan terkait penanganan perkara.

"Yang jelas kami akan transparan. Jadi tidak semata-mata karena keputusan pimpinan. Kami akan ekspose, gelar perkara," katanya.

Namun, Alex tak menyebut secara gamblang kasus yang dimaksud. Alex hanya menyebut terdapat kasus yang tersangkanya telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum dilimpahkan ke tahap penuntutan atau telah dilimpahkan, namun urung diadili karena terdakwa beralasan sakit.

Diketahui, terdapat setidaknya tiga terdakwa KPK yang gagal diadili dengan alasan sakit. Salah satunya politikus senior yang juga Direktur Utama PT Pantai Aan, Bambang Wiraatmadji Soeharto atas perkara dugaan suap terkait pengurusan perkara tanah. Perkara Bambang telah dilimpahkan ke tahap penuntutan dan sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2015). Namun, pembacaan surat dakwaan urung dilakukan lantaran Bambang saat itu terbaring di atas tempat tidur. Hingga saat ini, status perkara Bambang belum dihentikan KPK.

"Tidak tahu statusnya sampai sekarang juga masih gantung. Kami sampai sekarang belum terbitkan SP3. Mungkin nanti salah satunya itu," katanya

Meski perkaranya dihentikan, Alex menekankan, KPK akan berupaya semaksimal mungkin memulihkan kerugian keuangan negara. Dikatakan, KPK akan meminta Kejaksaan untuk menggugat tersangka atau terdakwa secara perdata jika nyata-nyata terbukti adanya kerugian keuangan negara.

"Bisa digugat secara perdata. Misalnya yang bersangkutan sakit sehingga tidak bisa ikuti sidang atau tidak bisa lagi dilakukan pemeriksaan, kita akan gugat secara perdata. Di peraturan bisa dan dimungkinkan. Sama saja kalau tersangka meninggal dan nyata-nyata telah terbukti ada kerugian negara bisa kami gugat untuk bayar kerugian negara. Kami limpahkan ke Kejaksaan untuk digugat secara perdata," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendikbud: Guru Honorer Punya Kesempatan 3 Kali untuk Lolos Seleksi PPPK

Kemdikbud menyiapkan seri khusus untuk persiapan guru honorer atau lulusan PPG mengikuti seleksi PPPK bernama Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pemerintah Bangun 38 Mal Pelayanan Publik

Dengan berdirinya MPP, masyarakat tidak perlu repot mengurus administrasi hingga perizinan berusaha, sebab bisa dilakukan di satu tempat.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BPK Terus Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas

Badan Pemeriksa Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan zona integritas.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kampus Didorong Lahirkan SDM Unggul

BSI bertekad terus menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh generasi penerus bangsa.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kawanan Kera Turun dari Merapi, Warga Mengadu ke GKR Hemas

Penanganan kawanan kera yang dianggap sebagai hama tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kelestariannya.

NASIONAL | 2 Maret 2021

PTPN XII Vaksinasi Massal 722 Karyawan di Jember

Direktur PTPN XII, Siwi Peni menjelaskan, sesuai anjuran pemerintah vaksinasi dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua untuk pengulangan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Pangdam Mulawarman Saksikan Penyerahan Buku "Masyarakat Pancasila"

Pancasila bisa membuat Indonesia Raya terwujud pada 2045 saat bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Lampiran Perpres 10/2021 Dicabut, Pakar: Terbitkan Aturan Baru

Pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras (miras) dalam Perpres 10/2021 harus diikuti dengan penerbitan aturan baru yang merevisi peraturan tersebut

NASIONAL | 2 Maret 2021

Perguruan Tinggi Berperan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Kepala Perpusnas mendorong kalangan civitas academica di 11 perguruan tinggi yang ada di Kalteng untuk menulis buku.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Cabut Aturan Investasi Industri Miras, Muhammadiyah Puji Kenegarawan Jokowi

Muhammadiyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Perpres 10/2021

NASIONAL | 2 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS