KPK Belum Berencana Hentikan Kasus RJ Lino
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Belum Berencana Hentikan Kasus RJ Lino

Rabu, 3 Maret 2021 | 13:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II dengan tersangka mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino.

Meskipun, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan lembaga antikorupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Sementara, RJ Lino telah menyandang status tersangka sejak akhir 2015 atau lebih dari lima tahun lalu.

"Untuk SP3 di situ memang dua tahun, tapi di situkan dapat dihentikan. Ini kami belum sampai kesimpulan akan menghentikan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Penyidikan kasus ini terkendala perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.
Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II. Belakangan, KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara kasus ini.

Alex, sapaan Alexander Marwata, mengakui, penyidikan kasus ini tinggal menunggu informasi kerugian keuangan negara. Dikatakan, KPK telah menerima perhitungan dari BPK dan saat ini sedang menunggu perhitungan dari ahli.

"Tetapi itu berdasarkan hasil penyidikan, penyidik masih menunggu informasi terkait kerugian negara. Dari BPK tadi sudah disampaikan laporannya. Tapi masih menunggu hitungan ahli perguruan tinggi, secara teknis sebetulnya berapa," katanya.

Alex menyatakan KPK sudah memiliki SOP untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Proses penghentian penyidikan dilakukan setelah berdasarkan penyidikan lebih dari dua tahun tidak ditemukan bukti yang cukup atau tersangka tidak layak diajukan ke persidangan (unfit to stand trial). Selanjutnya, KPK akan meminta pendapat ahli sebagai pendapat kedua (second opinion).

"Pendapat ahli mengatakan ini sudah enggak ada kemungkinan untuk dinaikkan perkaranya atau misalnya not fit to trial, tidak cakap untuk diajukan ke persidangan, ya, ngapain juga kita gantung terus," katanya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPK nantinya harus menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal penghentian penyidikan atau penuntutan suatu kasus. Penghentian penyidikan dan penuntutan pun dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Apapun keputusannya, Alex berjanji KPK akan selalu transparan terkait penanganan perkara.

"Yang jelas kami akan transparan. Jadi tidak semata-mata karena keputusan pimpinan. Kami akan ekspose, gelar perkara," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Karyawan Swasta

Bahkan, tim penyidik telah menyita sebidang tanah beserta vila di atasnya di Sukabumi yang diduga dibeli dari hasil suap.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Waket KPK Ungkap Ada Kasus Korupsi yang Penyidikannya Akan Dihentikan

Waket KPK Alexander Marwata tak menyebut secara gamblang kasus yang akan dihentikan penyidikannya.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mendikbud: Guru Honorer Punya Kesempatan 3 Kali untuk Lolos Seleksi PPPK

Kemdikbud menyiapkan seri khusus untuk persiapan guru honorer atau lulusan PPG mengikuti seleksi PPPK bernama Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pemerintah Bangun 38 Mal Pelayanan Publik

Dengan berdirinya MPP, masyarakat tidak perlu repot mengurus administrasi hingga perizinan berusaha, sebab bisa dilakukan di satu tempat.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BPK Terus Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas

Badan Pemeriksa Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan zona integritas.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kampus Didorong Lahirkan SDM Unggul

BSI bertekad terus menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh generasi penerus bangsa.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kawanan Kera Turun dari Merapi, Warga Mengadu ke GKR Hemas

Penanganan kawanan kera yang dianggap sebagai hama tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kelestariannya.

NASIONAL | 2 Maret 2021

PTPN XII Vaksinasi Massal 722 Karyawan di Jember

Direktur PTPN XII, Siwi Peni menjelaskan, sesuai anjuran pemerintah vaksinasi dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua untuk pengulangan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Pangdam Mulawarman Saksikan Penyerahan Buku "Masyarakat Pancasila"

Pancasila bisa membuat Indonesia Raya terwujud pada 2045 saat bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaan.

NASIONAL | 2 Maret 2021

Lampiran Perpres 10/2021 Dicabut, Pakar: Terbitkan Aturan Baru

Pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras (miras) dalam Perpres 10/2021 harus diikuti dengan penerbitan aturan baru yang merevisi peraturan tersebut

NASIONAL | 2 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS