Gus Yaqut Audiensi dengan Pimpinan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemag
Logo BeritaSatu

Gus Yaqut Audiensi dengan Pimpinan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemag

Rabu, 3 Maret 2021 | 15:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (3/3/2021). Yaqut mengakui kehadirannya di markas lembaga antikorupsi untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK.

"Diskusi saja, diskusi," kata Yaqut saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/3/2021) siang.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK Ipi Maryati mengatakan pimpinan KPK akan melakukan audiensi dengan Yaqut terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

"Siang ini Pimpinan KPK akan menerima audiensi dari Menteri Agama beserta jajaran terkait program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama," katanya.

Dalam audiensi ini, Yaqut hadir didampingi jajarannya, seperti Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Staff Khusus. Rombongan Gus Yaqut diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Ipi mengatakan, dalam audiensi ini dibahas sejumlah hal, seperti supervisi dari KPK khususnya terkait pencegahan korupsi sebagai upaya untuk mengurangi potensi fraud dan penyimpangan di lingkungan Kemag.

"Menag juga menyampaikan pentingnya kerja sama pencegahan dan koordinasi supervisi dari KPK mengingat kerawanan dan potensi korupsi terkait tugas dan kewenangan Kemenag. Salah satunya terkait penyelenggaraan haji dan umrah," kata Ipi.

KPK menyambut baik harapan dan maksud kedatangan Yaqut dan jajarannya untuk menguatkan program pencegahan korupsi di lingkungan Kemag. KPK meminta Yaqut dan jajarannya mengambil pelajaran dari sejumlah kasus korupsi yang pernah ditangani KPK terhadap jajaran di Kemag.

Beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK, yakni kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah pada Ditjen Pendis Kemag tahun 2011; kasus suap terkait jual beli jabatan di Kemag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romy; serta kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Kewenangan Kemag khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi seperti dalam kasus pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Quran dapat menjadi pembelajaran dan perlu dievaluasi. KPK mencatat kerawanannya dalam proses mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya. Kerawanan juga disebabkan besarnya kewenangan dan kontrol Kemag yang meliputi hingga ke daerah," kata Ipi.

Terkait upaya penguatan pencegahan korupsi melalui pendidikan, KPK telah dan akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemag sebagai upaya pembangunan integritas. Demikian juga untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri melalui kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.

"KPK juga mengingatkan agar Kemag mengevaluasi dan memperbaiki beberapa kerentanan yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian sistem yang telah KPK sampaikan untuk mencegah tindak pidana korupsi ke depan," kata Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPB: Lebih dari 1.100 Jiwa dan Rp 22,8 T Melayang Akibat Bencana Tiap Tahun

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian bencana rata-rata Rp 22,8 triliun dan korban jiwa 1.183 per tahun.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Indonesia Termasuk Negara Paling Rawan Bencana

Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, Presiden Jokowi mengatakan dalam setahun Indonesia mengalami sedikitnya 3.253 kejadian bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pegawai DJP Diduga Terlibat Suap, Sri Mulyani: Tidak Ada Toleransi

Terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak menoleransi pengkhianatan upaya memulihkan ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ribuan Prajurit dan PNS Mabes TNI Divaksin Covid-19

Mereka harus terdaftar sebagai sasaran penerima vaksinasi Covid-19 di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

NASIONAL | 3 Maret 2021

KLHK dan APHI Gelar Pelatihan Pengembangan Hortikultura di Kawasan Hutan

KLHK bekerja sama dengan APHI menggelar kegiatan e-learning mitra usaha produktif dengan materi pelatihan pengembangan hortikultura di kawasan hutan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Belum Berencana Hentikan Kasus RJ Lino

KPK belum berencana menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Karyawan Swasta

Bahkan, tim penyidik telah menyita sebidang tanah beserta vila di atasnya di Sukabumi yang diduga dibeli dari hasil suap.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Waket KPK Ungkap Ada Kasus Korupsi yang Penyidikannya Akan Dihentikan

Waket KPK Alexander Marwata tak menyebut secara gamblang kasus yang akan dihentikan penyidikannya.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mendikbud: Guru Honorer Punya Kesempatan 3 Kali untuk Lolos Seleksi PPPK

Kemdikbud menyiapkan seri khusus untuk persiapan guru honorer atau lulusan PPG mengikuti seleksi PPPK bernama Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pemerintah Bangun 38 Mal Pelayanan Publik

Dengan berdirinya MPP, masyarakat tidak perlu repot mengurus administrasi hingga perizinan berusaha, sebab bisa dilakukan di satu tempat.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS