Presiden Jokowi: Indonesia Harus Antisipasi Bencana
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Presiden Jokowi: Indonesia Harus Antisipasi Bencana

Rabu, 3 Maret 2021 | 15:55 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya termasuk pemerintah daerah (pemda) harus mempersiapkan diri dengan mengantisipasi terhadap bencana secara detail.

Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemda untuk membuat kebijakan yang selaras antara nasional dan daerah yang sensitif terhadap bencana. Pasalnya, Indonesia menduduki peringkat tertinggi dunia sebagai negara rawan bencana.

"Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara secara virtual pada Rabu (3/3/2021).

Diakui kunci utama mengurangi risiko bencana yang melanda Indonesia terletak pada aspek pencegahan dan mitigasinya. Ia mengungkapkan pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020.

Grand design penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang. Namun demikian, Jokowi tak ingin hal tersebut berhenti di atas kertas. Ia ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang.

"Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada grand design pada jangka panjang, tapi grand desain itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, ini yang berulang saya sampaikan," tuturnya.

"Jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi," tegas Jokowi.

Rakornas PB hari ini juga digelar secara virtual dan dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, perwakilan dunia usaha, pakar, akedemisi, organisasi masyarakat, relawan bencana, serta satuan tugas PPKM mikro.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Sarjana Hukum Tata Negara Jangan Takut Mengkritik

Mahfud MD juga meminta sarjana hukum tata negara tak takut mengkritik pemerintah.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Total Terduga Teroris Jaringan JI di Jatim yang Ditangkap Jadi 22 Orang

Dari penangkapan itu, disita sejumlah barang bukti seperti panah, samurai serta alat-alat tinju atau taekwondo.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Audiensi dengan Pimpinan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemag

Rombongan Gus Yaqut diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BNPB: Lebih dari 1.100 Jiwa dan Rp 22,8 T Melayang Akibat Bencana Tiap Tahun

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian bencana rata-rata Rp 22,8 triliun dan korban jiwa 1.183 per tahun.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Indonesia Termasuk Negara Paling Rawan Bencana

Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, Presiden Jokowi mengatakan dalam setahun Indonesia mengalami sedikitnya 3.253 kejadian bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pegawai DJP Diduga Terlibat Suap, Sri Mulyani: Tidak Ada Toleransi

Terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak menoleransi pengkhianatan upaya memulihkan ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ribuan Prajurit dan PNS Mabes TNI Divaksin Covid-19

Mereka harus terdaftar sebagai sasaran penerima vaksinasi Covid-19 di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

NASIONAL | 3 Maret 2021

KLHK dan APHI Gelar Pelatihan Pengembangan Hortikultura di Kawasan Hutan

KLHK bekerja sama dengan APHI menggelar kegiatan e-learning mitra usaha produktif dengan materi pelatihan pengembangan hortikultura di kawasan hutan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Belum Berencana Hentikan Kasus RJ Lino

KPK belum berencana menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Karyawan Swasta

Bahkan, tim penyidik telah menyita sebidang tanah beserta vila di atasnya di Sukabumi yang diduga dibeli dari hasil suap.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS