Pegawai Dirjen Pajak yang Diduga Terlibat Suap Sudah Dibebastugaskan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Pegawai Dirjen Pajak yang Diduga Terlibat Suap Sudah Dibebastugaskan

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:09 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta unit kepatuhan internal di lingkungan Kemkeu yang telah bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang melibatkan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Saat ini pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap tersebut telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Pegawai tersebut juga telah mengundurkan diri dan sedang dalam proses administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif kepada kinerja dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Menkeu menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak saat ini juga sedang melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang diduga terkait, dan apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sri Mulyani menegaskan, Kemkeu tidak mentoleransi tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan pegawai Kemkeu. Dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini menurutnya adalah sebuah penghianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik di Direktorat jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan yang telah dan terus akan berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas.

“Apabila dugaan suap tersebut terbukti, ini merupakan suatu penghianatan di tengah upaya kita yang sedang fokus melakukan pengumpulan penerimaan negara,” kata Menkeu.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lingkungan Strategis Global yang Kian Dinamis Munculkan Ancaman Nonmiliter

Pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

NASIONAL | 3 Maret 2021

ICIS: Ancam Persatuan, Website Radikal Intoleran Harus Ditertibkan

Jika ditemukan konten yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia maupun nilai-nilai keberagaman yang toleran, maka bisa langsung disikat.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden Jokowi: Indonesia Harus Antisipasi Bencana

Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya termasuk pemerintah daerah (pemda) harus mempersiapkan diri dengan mengantisipasi terhadap bencana secara detail.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mahfud MD: Sarjana Hukum Tata Negara Jangan Takut Mengkritik

Mahfud MD juga meminta sarjana hukum tata negara tak takut mengkritik pemerintah.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Total Terduga Teroris Jaringan JI di Jatim yang Ditangkap Jadi 22 Orang

Dari penangkapan itu, disita sejumlah barang bukti seperti panah, samurai serta alat-alat tinju atau taekwondo.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Audiensi dengan Pimpinan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemag

Rombongan Gus Yaqut diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BNPB: Lebih dari 1.100 Jiwa dan Rp 22,8 T Melayang Akibat Bencana Tiap Tahun

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian bencana rata-rata Rp 22,8 triliun dan korban jiwa 1.183 per tahun.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Indonesia Termasuk Negara Paling Rawan Bencana

Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, Presiden Jokowi mengatakan dalam setahun Indonesia mengalami sedikitnya 3.253 kejadian bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pegawai DJP Diduga Terlibat Suap, Sri Mulyani: Tidak Ada Toleransi

Terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak menoleransi pengkhianatan upaya memulihkan ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ribuan Prajurit dan PNS Mabes TNI Divaksin Covid-19

Mereka harus terdaftar sebagai sasaran penerima vaksinasi Covid-19 di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS