Sekjen Barikade 98 Dukung Erick Thohir Gandeng KPK Berantas Korupsi
Logo BeritaSatu

Sekjen Barikade 98 Dukung Erick Thohir Gandeng KPK Berantas Korupsi

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:44 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Barikade 98, Arif Rachman SH menyatakan dukunganannya terhadap Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program kerja sama Menteri BUMN dengan KPK dalam hal penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Program yang melibatkan 27 BUMN ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan pemantauan atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh instansi tersebut dan KPK,” kata Arif di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Sebelumnya, KPK dan 27 BUMN menandantangani perjanjian kerja sama mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Program kerja sama itu diberi nama Whistleblowing System terintegrasi.

Menurut Arif, selama ini, jika ada kasus dugaan korupsi di BUMN yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pihak korporasi dan kementerian cenderung menutupi dan melindungi pelaku korupsi. Citra korporasi dan kelangsungan bisnis BUMN kerap menjadi alasan praktik korupsi di BUMN seolah dilindungi.

“Akibatnya, BUMN seolah jadi sarang korupsi dan berkinerja rendah. Hal ini tentunya mengganggu perekonomian nasional sekaligus juga mengganggu pendapatan negara dari deviden BUMN,” tutur Arif.

Arif bahkan mengaku sempat terkejut, saat Erick Thohir pertama duduk sebagai Menteri BUMN mendapat laporan ratusan kasus hukum yang terkait perusahaan pelat merah. Selain itu ada juga sebanyak 53 pegawai BUMN yang menjadi tersangka dalam perkara hukum.

Karenanya, langkah Kerjasama ini bisa dilihat sebagai salah satu corrective action yang dilakukan Erick dalam membangun sinergisitas dan efisiensi di BUMN. Hal ini terintegrasi dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas.

“Kerja sama dengan KPK ini menunjukkan keseriusan Erick Thohir sebagai menteri BUMN dalam melakukan reformasi di internal BUMN. Ke depan, direksi dan komisaris BUMN yang masih berani bakal tidak sekedar diberi sanksi pemecatan, namun juga harus siap-siap jadi pesakitan KPK,” tandas Aktifis 98 dari kampus Untar itu.

Arif mengharapkan dengan adanya kerja sama ini, kinerja BUMN dapat semakin baik di tahun mendatang. Sebagai salah satu pelumas ekonomi nasional, BUMN berperan signifikan dalam perekonomian bukan sekedar karena setoran pajak dan deviden. Lebih jauh, proses ekonomi yang terjadi di BUMN juga memberikan efek domino pada pelaku usaha baik pengusaha besar maupun UMKM.

“Jika BUMN bisa secara konsisten melaksanakan GCG dan pelaksanaan usaha yang transaran, selain akan memberikan efisiensi dan efektifitas dalam roda bisnisnya. Lebih dari itu juga akan membuka peluang usaha yang lebih transparan dan adil bagi pelaku usaha yang menjadi mitra kerjanya,” paparnya.

Lebih lanjut Arif berharap langkah kerja sama dengan KPK yang dilakukan oleh Erick Thohir bisa diikuti oleh menteri-menteri lain.

“Dengan menggandeng KPK, tentunya upaya bersih-bersih akan lebih efisien dan efektif. Sehingga birokrasi yang bersih dari korupsi dapat dengan mudah terlaksana,” tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Nikita Mirzani: Jangan Hapus UU ITE

Artis, yang kini juga dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos), Nikita Mirzani meminta agar pemerintah memastikan UU ITE tidak dihapus

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ustaz Yusuf Mansyur Apresiasi Keputusan Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Yusuf Mansur memuji sikap Presiden yang masih mau mendengarkan pendapat para alim ulama dan pemuka agama terkait rencana pembukaan investasi miras di Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Periksa Direktur PT Energi Sejahtera Mas

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur PT Energi Sejahtera Mas, Syafriadi, Rabu (3/3/2021).

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ini Dukungan Kemkominfo untuk Pengembangan Pariwisata dan UMKM NTB

Dukungan dari Kemkominfo antara lain melalui penyediaan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet gratis.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers

Tim kajian revisi UU Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah selesai mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Dukung Kampus Merdeka, 10 Perguruan Tinggi Bentuk Konsorsium "Ihilead"

Tujuannya adalah untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kejaksaan Tangkap Buronan Pembobol Dana Pensiun Pertamina Rp 1,4 Triliun

Terpidana tindak pidana korupsi tersebut atas nama Bety yang merupakan Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas.

NASIONAL | 3 Maret 2021

GP Ansor dan Aice Group Usulkan Gerakan Pentahelix di Tiap Provinsi

Persiapan terbaik dalam menghadapi bencana dengan membangun kolaborasi pentahelix, terutama di wilayah dengan kerawanan bencana tinggi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pegawai Dirjen Pajak yang Diduga Terlibat Suap Sudah Dibebastugaskan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang oleh KPK diduga terlibat suap tersebut telah dibebastugaskan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Lingkungan Strategis Global yang Kian Dinamis Munculkan Ancaman Nonmiliter

Pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS