Logo BeritaSatu

Pakar Hukum UI: Sengketa atau Pembebasan Tanah Jangan Selalu Diasosiasikan sebagai Mafia Tanah

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:41 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji, menegaskan agar tidak sembarangan atau subyektif menyebut setiap persoalan atau pembebasan tanah sebagai kasus mafia tanah.

Dalam beberapa waktu terakhir, marak istilah mafia tanah bersliweran di ranah publik. Diawali oleh polemik mafia tanah oleh Dino Patti Djalal, respons Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Kapolri untuk memberikan fokus penindakan terkait kasus penipuan tanah, pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah oleh Kapolri, hingga penangkapan sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam sindikat mafia tanah.

Istilah mafia tanah seolah menjadi generik dan dipakai pada setiap kasus persoalan tanah, misalnya sengketa tanah maupun pembebasan tanah. Eksesnya, sejumlah kalangan memanfaatkannya secara sembarangan atau subyektif untuk menyebut setiap persoalan tanah sebagai kasus mafia tanah.

Guru Besar Hukum Pidana UI, Indriyanto Seno Adji, menyebut bahwa ada semacam tindakan penyesatan opini publik terkait penggunaan istilah mafia tanah itu. Indriyanto sangat mengapresiasi Polri yang sudah bekerja secara profesional untuk pengungkapan berbagai kasus pertanahan, dan penindakan Polri tanpa pengecualian.

“Jadi tidak perlu meragukan tindakan yudisial Polri termasuk menyidik penyandang dana diduga sebagai pelaku intelektual. Akan tetapi, ternyata tindakan yudisial Polri ini sepertinya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yg bersengketa dengan menciptakan stigma mafia tanah secara subyektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai aksi Mafia Tanah,” ujar mantan Plt Komisioner KPK ini, saat dikonfirmasi Rabu (3/3/2021).

Indriyanto juga menyebutkan bahwa narasi dengan memberikan contoh sengketa atau kasus tanah secara subyektif, menunjukan opini sesat dan penuh vested interest (konflik kepentingan).

“Sengketa tanah distigmatisasi sebagai mafia tanah, yang semuanya berujung pada vested interest, bukan pada objektivitas sengketa hukum itu sendiri. Mafia tanah itu kejahatan klasik yang terorganisasi dan profesional, tapi menghindari mediasi dan proses hukum, karena itu memiliki limitasi pengungkapannya,” terang dia.

Namun, sambung Indriyanto, sesuai prinsip negara hukum yang equal dan objektif, serta demi tetap menjaga prinsip hukum dan HAM, jangan menebar isu narasi negatif bahwa kasus sengketa tanah itu selalu adalah permainan mafia tanah.

“Pola pembentukan narasi, konotasi atau stigma negatif seolah semua persoalan tanah seperti pembebasan tanah atau sengketa lahan adalah aksi mafia tanah merupakan cara-cara penggiringan dan pembentukan opini sesat yang tidak sehat, yang justru menyimpangi pola dan tata hukum yang sah,” ujarnya.

Meski demikian, Indriyanto meyakini bahwa Polri sebagai penegak hukum dan garda terdepan dalam pengungkapan kasus-kasus sengketa tanah, sangat memahami opini sesat yang sebaiknya direduksi.

“Saya sangat percaya bahwa Polri mampu menghindari jebakan stigmatisasi gebyah-uyah alias menyamaratakan kasus pertanahan sebagai kasus mafia tanah, yang diciptakan oknum yang memiliki konflik kepentingan subjektif,” imbuh dia.

Indriyanto mencontohkan kasus pertanahan di Kabupaten Tangerang, Banten, yang mendadak ramai menggaungkan istilah mafia tanah. Dari penelusurannya, Indriyanto menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sudah bekerja secara profesional yakni setiap pengajuan permohonan terdapat prosedur/ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya pengecekan dan pengukuran fisik tanah di lapangan.

Selain itu, pihak yang mengajukan permohonan juga telah melalui proses jual-beli yang sah. Dengan demikian tidak ada perampasan tanah sebagaimana dituduhkan, dan orang yang telah membeli tanah berhak untuk menjaga dan memanfaatkan tanah yang sudah dibelinya tersebut.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata tidak ada dan tidak benar mengenai tuduhan adanya mafia tanah, sebaliknya seseorang yang merasa memiliki hak justru berhak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan. Bukan dengan cara-cara yang hendak mengintervensi hukum melalui berita-berita yang tidak benar dan belum teruji fakta-fakta dan kebenarannya di pengadilan,” pungkas Indriyanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kapolri: Ini Penyebab Banyak Korban pada Tragedi Kanjuruhan

Kapolri menyebutkan banyak korban tewas pada tragedi Kanjuruhan karena pintu stadion terkunci dan tidak ada petugas yang berjaga.

NEWS | 6 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Polisi Tetapkan 6 Tersangka

Sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tragedi Kanjuruhan pascakericuhan di Stadion Kanjuruhan

NEWS | 6 Oktober 2022

Komnas Perempuan: Pencegahan KDRT Harus Dilakukan secara Sistematik

Komnas Perempuan untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga KDRT harus dilakukan secara sistematik

NEWS | 6 Oktober 2022

Perkara Korupsi Helikopter AW-101 Tunggu Jadwal Sidang

Perkara dugaan korupsi Helikopter AW-101 kini tinggal menunggu jadwal untuk disidangkan. 

NEWS | 6 Oktober 2022

Jelang Puncak G-20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

Mendagri berharap, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu rampung pada akhir Oktober 2022.

NEWS | 6 Oktober 2022

Kemenag: Moderasi Beragama di Indonesia Dilirik Bangsa Lain

Kemenag menyatakan, saat ini moderasi beragama yang dipraktikkan oleh Indonesia telah dilirik oleh bangsa asing sebagai solusi mempererat keberagaman.

NEWS | 6 Oktober 2022

BPBD: 17 Jalan Tergenang dan 41 RT Terdampak Banjir Jakarta

Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan, sebanyak 17 ruas jalan tergenang dan 41 RT terdampak banjir Jakarta

NEWS | 6 Oktober 2022

Dana Desa Bisa untuk Atasi Susah Sinyal di Pelosok Kaltim

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyarankan agar dana desa digunakan untuk memudahkan masyarakat desa mengakses internet di Kalimantan Timur (Kaltim).

NEWS | 6 Oktober 2022

Kapolres Belum Terima Laporan Korban Hilang di MTsN 19

Polres Metro Jakarta Selatan belum menerima adanya laporan orang hilang di lokasi tembok MTSn 19 Pondok Labu, Cilandak yang ambruk akibat banjir.

NEWS | 6 Oktober 2022

Besok, Polisi Periksa Baim Wong dan Paula Verhoeven Terkait Prank KDRT

Penyidik Polres Jakarta Selatan akan memeriksa Baim Wong dan Paula Verhoeven pada Jumat (7/10/2022) terkait prank KDRT

NEWS | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kapolri: Ini Penyebab Banyak Korban pada Tragedi Kanjuruhan

Kapolri: Ini Penyebab Banyak Korban pada Tragedi Kanjuruhan

NEWS | 22 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings