Pakar Hukum UI: Sengketa atau Pembebasan Tanah Jangan Selalu Diasosiasikan sebagai Mafia Tanah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum UI: Sengketa atau Pembebasan Tanah Jangan Selalu Diasosiasikan sebagai Mafia Tanah

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:41 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji, menegaskan agar tidak sembarangan atau subyektif menyebut setiap persoalan atau pembebasan tanah sebagai kasus mafia tanah.

Dalam beberapa waktu terakhir, marak istilah mafia tanah bersliweran di ranah publik. Diawali oleh polemik mafia tanah oleh Dino Patti Djalal, respons Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Kapolri untuk memberikan fokus penindakan terkait kasus penipuan tanah, pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah oleh Kapolri, hingga penangkapan sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam sindikat mafia tanah.

Istilah mafia tanah seolah menjadi generik dan dipakai pada setiap kasus persoalan tanah, misalnya sengketa tanah maupun pembebasan tanah. Eksesnya, sejumlah kalangan memanfaatkannya secara sembarangan atau subyektif untuk menyebut setiap persoalan tanah sebagai kasus mafia tanah.

Guru Besar Hukum Pidana UI, Indriyanto Seno Adji, menyebut bahwa ada semacam tindakan penyesatan opini publik terkait penggunaan istilah mafia tanah itu. Indriyanto sangat mengapresiasi Polri yang sudah bekerja secara profesional untuk pengungkapan berbagai kasus pertanahan, dan penindakan Polri tanpa pengecualian.

“Jadi tidak perlu meragukan tindakan yudisial Polri termasuk menyidik penyandang dana diduga sebagai pelaku intelektual. Akan tetapi, ternyata tindakan yudisial Polri ini sepertinya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yg bersengketa dengan menciptakan stigma mafia tanah secara subyektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai aksi Mafia Tanah,” ujar mantan Plt Komisioner KPK ini, saat dikonfirmasi Rabu (3/3/2021).

Indriyanto juga menyebutkan bahwa narasi dengan memberikan contoh sengketa atau kasus tanah secara subyektif, menunjukan opini sesat dan penuh vested interest (konflik kepentingan).

“Sengketa tanah distigmatisasi sebagai mafia tanah, yang semuanya berujung pada vested interest, bukan pada objektivitas sengketa hukum itu sendiri. Mafia tanah itu kejahatan klasik yang terorganisasi dan profesional, tapi menghindari mediasi dan proses hukum, karena itu memiliki limitasi pengungkapannya,” terang dia.

Namun, sambung Indriyanto, sesuai prinsip negara hukum yang equal dan objektif, serta demi tetap menjaga prinsip hukum dan HAM, jangan menebar isu narasi negatif bahwa kasus sengketa tanah itu selalu adalah permainan mafia tanah.

“Pola pembentukan narasi, konotasi atau stigma negatif seolah semua persoalan tanah seperti pembebasan tanah atau sengketa lahan adalah aksi mafia tanah merupakan cara-cara penggiringan dan pembentukan opini sesat yang tidak sehat, yang justru menyimpangi pola dan tata hukum yang sah,” ujarnya.

Meski demikian, Indriyanto meyakini bahwa Polri sebagai penegak hukum dan garda terdepan dalam pengungkapan kasus-kasus sengketa tanah, sangat memahami opini sesat yang sebaiknya direduksi.

“Saya sangat percaya bahwa Polri mampu menghindari jebakan stigmatisasi gebyah-uyah alias menyamaratakan kasus pertanahan sebagai kasus mafia tanah, yang diciptakan oknum yang memiliki konflik kepentingan subjektif,” imbuh dia.

Indriyanto mencontohkan kasus pertanahan di Kabupaten Tangerang, Banten, yang mendadak ramai menggaungkan istilah mafia tanah. Dari penelusurannya, Indriyanto menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sudah bekerja secara profesional yakni setiap pengajuan permohonan terdapat prosedur/ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya pengecekan dan pengukuran fisik tanah di lapangan.

Selain itu, pihak yang mengajukan permohonan juga telah melalui proses jual-beli yang sah. Dengan demikian tidak ada perampasan tanah sebagaimana dituduhkan, dan orang yang telah membeli tanah berhak untuk menjaga dan memanfaatkan tanah yang sudah dibelinya tersebut.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata tidak ada dan tidak benar mengenai tuduhan adanya mafia tanah, sebaliknya seseorang yang merasa memiliki hak justru berhak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan. Bukan dengan cara-cara yang hendak mengintervensi hukum melalui berita-berita yang tidak benar dan belum teruji fakta-fakta dan kebenarannya di pengadilan,” pungkas Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Audit Ketahanan Bangunan terhadap Gempa Benar-benar Dilaksanakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana

NASIONAL | 3 Maret 2021

Sajiku Kurangi Pemakaian Plastik hingga 9,5% di 2021

PT Ajinomoto Indonesia melalui merek Sajiku mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan mengurangi ketebalan kemasan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja BNPB

Jokowi secara khusus meminta jajaran BNPB dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Sekjen Barikade 98 Dukung Erick Thohir Gandeng KPK Berantas Korupsi

Sebelumnya, KPK dan 27 BUMN menandantangani perjanjian kerja sama mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi

NASIONAL | 3 Maret 2021

Nikita Mirzani: Jangan Hapus UU ITE

Artis, yang kini juga dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos), Nikita Mirzani meminta agar pemerintah memastikan UU ITE tidak dihapus

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ustaz Yusuf Mansyur Apresiasi Keputusan Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Yusuf Mansur memuji sikap Presiden yang masih mau mendengarkan pendapat para alim ulama dan pemuka agama terkait rencana pembukaan investasi miras di Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Periksa Direktur PT Energi Sejahtera Mas

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur PT Energi Sejahtera Mas, Syafriadi, Rabu (3/3/2021).

NASIONAL | 3 Maret 2021

Ini Dukungan Kemkominfo untuk Pengembangan Pariwisata dan UMKM NTB

Dukungan dari Kemkominfo antara lain melalui penyediaan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet gratis.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers

Tim kajian revisi UU Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah selesai mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Dukung Kampus Merdeka, 10 Perguruan Tinggi Bentuk Konsorsium "Ihilead"

Tujuannya adalah untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS