Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Rabu, 3 Maret 2021 | 17:28 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benih bening lobster atau benur yang dijalankan Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Berbagai kejanggalan itu dibeberkan Zulficar saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa Suharjito, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Zulficar membeberkan, banyak perusahaan yang mengajukan izin ekspor di KKP merupakan perusahaan baru atau perusahaan peralihan yang belum punya pengalaman dalam bidang benur. Mayoritas perusahaan yang mengajukan izin, kata Zulficar, baru berdiri satu sampai tiga bulan. Padahal, kata Zulficar untuk mengajukan izin ekpor benur, perusahaan harus membudidayakan benur terlebih dahulu.

"Sampai saya mundur tanda tangani 35 perusahaan itu mayoritas perusahaan baru satu sampai tiga bulan, dan ada yang tadinya kontraktor jadi perusahaan lobster. Jadi masih panjang perjalanan, ini makan waktu sampai konsumsi sembilan sampai 10 bulan, dan kalau disebut panen berkelanjutan ini panjang di bayangan saya setahun, tapi tiba-tiba sudah diajukan untuk ekspor," beber Zulficar dalam kesaksiannya di persidangan.

Zulficar juga menyatakan bahwa ada dua perusahaan yang sebenarnya tidak laik untuk mendapat izin, namun ternyata sudah diloloskan untuk mengekspor benur. Padahal, kata Zulficar, aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari ekspor benur belum ditetapkan.

Selain itu, kata Zulficar, dua perusahaan tersebut juga melakukan ekspor tanpa sepengetahuannya ketika masih menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Zulficar mengatakan, dua perusahaan itu melompati tahapan proses izin ekspor.

"Pertengahan Juni ada dua perusahaan yang tahu-tahu sudah ekspor, jadi ini yang tidak melalui kami, yang harusnya mengeluarkan surat waktu pengeluaran, saya harusnya yang tanda tangan, tahu-tahu pertengahan Juni udah ekspor tata kelola longkap," beber Zulficar.

"Irjen saya kontak 'ayo kita rapatkan nggak boleh seperti ini kita kumpul', kenapa seperti ini, ternyata PNPB belum ada, masih gantung di Kemenkeu, draf sudah ancang-ancang udah ada. Ini lompat langsung ke depan harus dibereskan segala macam," imbuhnya.

Dengan berbagai kejanggalan itu, Zulficar memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP pada pertengahan Juli 2020. Selain meragukan komitmen Edhy dalam upaya memberantas korupsi, Zulficar mengatakan, pengunduran dirinya ini dilakukan lantaran kebijakan ekspor benur tidak berpihak pasa masyarakat dan tidak berpihak pada keberlanjutan ekosistem kelautan.

"Mengundurkan diri pertengahan Juli 2020 karena tiga alasan melihat kebijakan di kementerian tidak mengarah keberlanjutan, tidak pro poor, tata kelola tidak sepenuhnya dijalankan, komitmen antikorupsi diragukan," ungkap Zulficar.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Suap dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas US$ 103.000 atau sekitar 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13.971) dan Rp 706 juta itu diberikan agar PT DPPP mendapat izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Reisa: Pembelajaran Tatap Muka Harus Disiplin Protokol Kesehatan

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro mengatakan, PTM terbatas dilaksanakan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Polri Waspadai Transaksi Crypto untuk Peredaran Narkoba

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan peredaran narkoba di Indonesia, bahkan ada kecenderungan meningkat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara Bepergian ke Luar Negeri

KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus suap proyek.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jengkel Jadi Khilaf, Alasan Eks Kapolres Nunukan Hajar Anak Buahnya

Mantan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menghajar anak buahnya lantaran emosi dan khilaf.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri adalah Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, pengujian UU 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN)di MK

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kishore Mahbubani Dorong Indonesia Aplikasikan Musyawarah Mufakat sebagai Presidensi G-20

Akademisi dari Singapura, Profesor Kishore Mahbubani mengusulkan Indonesia membawa prinsip musyawarah dan mufakat dalam perannya sebagai Presidensi G20.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Generasi Z dan Milenial Paham Isu Perubahan Lingkungan

Mayoritas generasi Z (Gen Z) dan milenial cukup mengetahui terhadap isu perubahan iklim dunia khususnya di Indonesia

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Franka Makarim Ingatkan Membaca Sangat Penting Bagi Anak

Penasihat Darma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek, Franka Makarim mengatakan, membaca sangat penting bagi anak-anak

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Mayoritas Anak Muda Khawatir Isu Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menemukan bahwa mayoritas anak muda sangat khawatir terhadap masalah korupsi dan kerusakan lingkungan

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Soal Pembinaan Polisi, ICPW: Kalau Perlu 6 Bulan Sekali Anggota Dibina

Polri seharusnya bergerak cepat melakukan evaluasi pembinaan psikologi dan administrasi anggota.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
Sejumlah Penumpang dan PO Bus Keberatan Wacana Pemberlakuan Wajib Tes PCR

Sejumlah Penumpang dan PO Bus Keberatan Wacana Pemberlakuan Wajib Tes PCR

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings