Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali
Logo BeritaSatu

Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali

Rabu, 3 Maret 2021 | 17:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemag terulang kembali.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani sejumlah kasus korupsi di lingkungan Kemag, seperti kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama (Kemag) pada APBNP 2011 dan APBN 2012; kasus suap terkait jual beli jabatan di Kemag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romy; serta kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Yaqut mengatakan, kasus-kasus itu merupakan sejarah kelam yang diharapkan tak terjadi lagi.

"Itu kasus masa lalu yang kita tidak mau ulang kembali. Jadi sejarah kelam itu. Kita pastikan (tidak ada lagi)," kata Yaqut, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Untuk mencegah terulangnya sejarah kelam itu, Yaqut mendatangi Gedung KPK dan beraudiensi dengan pimpinan KPK pada hari ini. Dalam audiensi ini, Yaqut mengatakan dibahas kerja sama terkait pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi.

Dengan demikian, jajaran Kemag dapat berkonsentrasi menjalankan tugas pelayanan publik.

"Kita tadi mendiskusikan kerja sama pengaduan masyarakat. Karena di kementerian kami juga ada pengaduan-pengaduan yang masuk. Jadi supaya di Kementerian Agama ini lebih bisa konsentrasi melaksanakan tuhas-tugas pelayanan untuk urusan pengaduan kita kerjasamakan dengan KPK," katanya.

Selain itu, Yaqut berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal Kementerian Agama sebagai bagian upaya pencegahan korupsi. Kementerian Agama juga menjadi satu dari 17 Kementerian/Lembaga yanf bekerja sama dengan KPK terkait pengawasan internal.

"Kita akan ikut masuk dalam bagian 17 Kementerian lembaga yang sudah bekerja sama dengan KPK dalam hal pengawasan internal," katanya.

Secara terpisah, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati mengatakan, dalam audiensi tersebut, KPK meminta Yaqut dan jajarannya mengambil pelajaran dari sejumlah kasus korupsi yang pernah ditangani KPK terhadap jajaran di Kemag. Berdasarkan catatan KPK, modus korupsi yang terjadi di lingkungan Kemag terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

"Kewenangan Kemag khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi seperti dalam kasus pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Quran dapat menjadi pembelajaran dan perlu dievaluasi. KPK mencatat kerawanannya dalam proses mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya. Kerawanan juga disebabkan besarnya kewenangan dan kontrol Kemag yang meliputi hingga ke daerah," kata Ipi.

Terkait upaya penguatan pencegahan korupsi melalui pendidikan, KPK telah dan akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemag sebagai upaya pembangunan integritas. Demikian juga untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri melalui kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.

"KPK juga mengingatkan agar Kemag mengevaluasi dan memperbaiki beberapa kerentanan yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian sistem yang telah KPK sampaikan untuk mencegah tindak pidana korupsi ke depan," kata Ipi



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benur yang dijalankan Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Kalsel Gandeng Ulama

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerja sama antara Polri dan ulama dalam menangkal radikalisme serta terorisme di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri: Motif Oknum Polisi Jual Senjata Adalah Ekonomi

Motif dua oknum polisi yang terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua adalah ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Enggan Ungkap Pejabat DJP yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membeberkan secara rinci mengenai perkara dugaan korupsi terkait pajak

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri Belum Pastikan Ali Kalora Terluka Tembak

Belum ada bukti jika Ali sudah tertembak dalam baku tembak pada Senin (1/3/2021) kemarin.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menkeu: Dugaan Kasus Suap DJP Terjadi Sejak Awal Tahun 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dugaan kasus suap DJP telah terjadi sejak awal tahun 2020.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pakar Hukum UI: Sengketa atau Pembebasan Tanah Jangan Selalu Diasosiasikan sebagai Mafia Tanah

Indriyanto Seno Adji, menegaskan agar tidak sembarangan atau subyektif menyebut setiap persoalan dan pembebasan tanah sebagai kasus mafia tanah.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Jokowi Minta Audit Ketahanan Bangunan terhadap Gempa Benar-benar Dilaksanakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana

NASIONAL | 3 Maret 2021

Sajiku Kurangi Pemakaian Plastik hingga 9,5% di 2021

PT Ajinomoto Indonesia melalui merek Sajiku mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan mengurangi ketebalan kemasan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja BNPB

Jokowi secara khusus meminta jajaran BNPB dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS