Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan
Logo BeritaSatu

Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan

Rabu, 3 Maret 2021 | 18:01 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kunci utama mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, tanpa mengabaikan aspek lainnya dalam manajemen bencana.

“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan, bukan itu,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, pencegahan dan mitigasi bencana jangan hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Semua pihak terkait harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana baik dan detail.

“Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana, baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sudah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024, melalui Perpres 87/2020.

“Sudah ada. Poin pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki grand design dalam jangka panjang, tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana,” kata Presiden Jokowi.

Empat Perintah

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan.

“Dan, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karena itu yang dilihat oleh masyarakat, itu yang dilihat oleh rakyat. Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar di lapangan,” katanya.

Ia mencontohkan, urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar, sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi.

Kemudian yang kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi.

“Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat betul. Tidak ada, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal,” katanya.

Yang ketiga, kata Presiden Jokowi, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Ini penting sekali pascabencana, harus terus diperbaiki. Karena kecepatan itu yang juga dilihat oleh rakyat, kecepatan itu yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan.

Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan, kecepatan respons yang harus terus-terus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban.

“Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” ujarnya.

Keempat adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan, mulai dari lingkup sosial yang paling kecil, yaitu keluarga.

“Lakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada,” kata Presiden Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri Klaim Masih Usut Kasus Abu Janda

Mabes Polri mengaku pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda masih terus berjalan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menristek Dukung Riset Pupuk Organik dari Sampah Bantargebang

Menristek berjanji menindaklanjuti inovasi pupuk hayati Biokonversi dan Bionature sebagai bagian dari prioritas riset nasional untuk ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemag terulang kembali.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benur yang dijalankan Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Kalsel Gandeng Ulama

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerja sama antara Polri dan ulama dalam menangkal radikalisme serta terorisme di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri: Motif Oknum Polisi Jual Senjata Adalah Ekonomi

Motif dua oknum polisi yang terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua adalah ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Enggan Ungkap Pejabat DJP yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membeberkan secara rinci mengenai perkara dugaan korupsi terkait pajak

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri Belum Pastikan Ali Kalora Terluka Tembak

Belum ada bukti jika Ali sudah tertembak dalam baku tembak pada Senin (1/3/2021) kemarin.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menkeu: Dugaan Kasus Suap DJP Terjadi Sejak Awal Tahun 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dugaan kasus suap DJP telah terjadi sejak awal tahun 2020.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pakar Hukum UI: Sengketa atau Pembebasan Tanah Jangan Selalu Diasosiasikan sebagai Mafia Tanah

Indriyanto Seno Adji, menegaskan agar tidak sembarangan atau subyektif menyebut setiap persoalan dan pembebasan tanah sebagai kasus mafia tanah.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS