Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi
Logo BeritaSatu

Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:08 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelindo 1 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau yang dikenal Whistleblowing System (WBS) TPK Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa (2/3/2021).

Hal ini sebagai salah satu komitmen Pelindo 1 dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama dan Mochamad Hadiyana selaku Deputi Bidang Informasi dan Data KPK yang disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Penandatanganan kesepakatan ini mencakup integrasi penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing System (WBS) yang bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan wujud dukungan kementerian terhadap perusahaan BUMN. Kementerian BUMN akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dalam pencegahan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka. Segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan, salah satu terobosannya adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan,” ujar Erick dalam keterangan resmi, Rabu (3/3/2021).

Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan wujud upaya dalam penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penegakan prinsip integritas dan keterbukaan.

“Kami sangat mendukung kesepakatan WBS ini, karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Pelindo 1 dalam setiap aktivitas pekerjaan, di antaranya: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantas korupsi tanpa ada kekhawatiran identitasnya terungkap,” ujar Dani Rusli Utama.

Melalui sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri pada acara penandatanganan kerja sama antara KPK dengan 27 BUMN mengatakan, sinergi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan WBS sebagai alat dalam mendeteksi korupsi.

“Saya berharap dengan WBS Terintegrasi, WBS pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dapat optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Firli Bahuri.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada dua program kerja KPK yang sudah dilakukan penerapannya di Kementerian BUMN dan BUMN yaitu penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP ISO 37001) dan tentang tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan kemudian program WBS ini.

"Hal ini menjadi kewajiban bagi KPK untuk bersinergi dengan BUMN, berusaha menjaga agar BUMN mampu mencapai tujuannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terhindari dari fraud dan/atau tindak pidana korupsi. Keterlibatan KPK dalam kerja sama ini adalah membantu dan mendorong, monitor, serta evaluasi agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal sehingga menjadi sarana efektif dalam upaya BUMN melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Firli.

Melalui kesepakatan kerja sama WBS Terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan

Doni Monardo mengatakan, akan terus memperkuat literasi kebencanaan karena Indonesia termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tolak Percepat Izin Ekpor Benur, Eks Dirjen KKP Diancam Stafsus Edhy Prabowo

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP mengaku pernah diancam dicopot dari jabatannya oleh stafsus Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan

Kunci utama mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, tanpa mengabaikan aspek lainnya dalam manajemen bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Polri Klaim Masih Usut Kasus Abu Janda

Mabes Polri mengaku pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda masih terus berjalan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menristek Dukung Riset Pupuk Organik dari Sampah Bantargebang

Menristek berjanji menindaklanjuti inovasi pupuk hayati Biokonversi dan Bionature sebagai bagian dari prioritas riset nasional untuk ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemag terulang kembali.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benur yang dijalankan Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Kalsel Gandeng Ulama

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerja sama antara Polri dan ulama dalam menangkal radikalisme serta terorisme di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri: Motif Oknum Polisi Jual Senjata Adalah Ekonomi

Motif dua oknum polisi yang terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua adalah ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Enggan Ungkap Pejabat DJP yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membeberkan secara rinci mengenai perkara dugaan korupsi terkait pajak

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS