Geledah Rumah Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Dokumen
Logo BeritaSatu

Geledah Rumah Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Dokumen

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, Rabu (3/3/2021). Penggeledahan ini terkait kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain rumah Agung yang merupakan tersangka pemberi suap kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulsel.

"Hari ini (3/03/2021) Tim Penyidik KPK telah melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan yang bertempat di Rumah Kediaman pribadi tersangka AS (Agung Sucipto) dan Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulsel," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (3/3/2021)

Dari dua lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah bukti. Di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.

"Selanjutnya bukti ini divalidasi dan dianalisa untuk dilakukan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mensos Risma Bakal Dirikan Balai Layanan Terpadu untuk Masyarakat

Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi tak hanya diperuntukan bagi para mantan tunawisma tetapi juga akan didirikan fasilitas layanan bagi masyarakat

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi

PT Pelindo 1 bersama KPK menandatangani kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau Whistleblowing System (WBS) TPK Terintegrasi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan

Doni Monardo mengatakan, akan terus memperkuat literasi kebencanaan karena Indonesia termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tolak Percepat Izin Ekpor Benur, Eks Dirjen KKP Diancam Stafsus Edhy Prabowo

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP mengaku pernah diancam dicopot dari jabatannya oleh stafsus Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan

Kunci utama mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, tanpa mengabaikan aspek lainnya dalam manajemen bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Polri Klaim Masih Usut Kasus Abu Janda

Mabes Polri mengaku pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda masih terus berjalan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menristek Dukung Riset Pupuk Organik dari Sampah Bantargebang

Menristek berjanji menindaklanjuti inovasi pupuk hayati Biokonversi dan Bionature sebagai bagian dari prioritas riset nasional untuk ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemag terulang kembali.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benur yang dijalankan Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Kalsel Gandeng Ulama

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerja sama antara Polri dan ulama dalam menangkal radikalisme serta terorisme di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS