Mafia Tanah Hilang Kalau Supremasi Hukum Ditegakkan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mafia Tanah Hilang Kalau Supremasi Hukum Ditegakkan

Rabu, 3 Maret 2021 | 20:30 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Belakangan ini, media massa dan media sosial ramai memberitakan dan berdiskusi soal mafia tanah pasca terungkapnya
peralihan sertifikat tanah milik ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal kepada orang lain, tapi sepengahuan dan persetujuan Ibunda Dino Patti Djalal.

Kasus mafia tanah di Tanah Air terutama Kota-Kota Besar seperti Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dll, sudah lama terjadi.

Mafia tanah melibatkan oknum hakim, jaksa, oknum Polri, TNI, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan advokat. Karena begitu berkuasanya mafia tanah, maka di lapangan sering ditemukan: pertama, sertifikat lebih dari satu atas sebidang tanah. Kedua, karena putusan pengadilan yang satu bertolak belakang dengan putusan pengadilan lainnya atas sebuah kasus. Ketiga, orang yang tidak bersalah justru dikriminalisasi.

Berikut ini, wartawan Beritasatu.com, Edi Hardum menampilkan hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana UKI, Dr.Hulman Panjaitan, S.H., M.H., seputar masalah mafia tanah ini di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Menurut Anda, apa itu mafia tanah ?

Dengan kata mafia sesunguhnya terkesan negatif karena identik dengan menghalakan segala cara untuk mencapai tujuan termasuk pelanggaran hukum dan tidak jarang hingga kejahatan (kriminal). Demikian juga halnya dengan mafia tanah yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang untuk berusaha memiliki dan/atau menguasai berbagai bidang tanah dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melanggar hukum dan melakukan kejahatan.

Kapan mulai terjadi di Indonesia ?

Mafia tanah sesungguhnya sudah lama terjadi di Indonesia dan bahkan pada masa pemerintahan jajahan Belanda. Para penguasa jajahan berusaha sedemikian rupa untuk menguasai dan/atau memiliki tanah-tanah milik pribumi atau bahkan tanah-tanah adat, namun mafia tanah sangat terasa setelah alam kemerdekaan, mulai darimasa orde lama, orde baru hingga orde reformasi dan bahkan hingga saat ini.

Mengapa sampai terjadi mafia tanah ?

Terjadinya mafia tanah sesungguhnya lebih diasarkan kepada tingginya nilai ekonomis tanah dan perkembangannya sehingga banyak orang tergiur dengan pemilikan dan/atau penguasaan tanah seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat primer.

Hal ini telah memicu tingginya konflik pertanahan yang bagi oknum-oknum tertentu dimanfaatkan sebagai peluang untuk memainkan perannya sebagai mafia. Dalam kriminologi dikenal adxanya teori timbulnya kejahatan karena adanya kesempatan. Tingginya konflik pertanahan telah dimanfaatkan rang-orang tertentu untuk melakukan sejumlah cara untuk menguasai dan memiliki tanah dan tidak jarang dengan melanggar hukum atau bahkan dengan kejahatan sekalipun.

Siapa-siapa saja yang terlibat dalam mafia tanah ?

Berbicara dengan keterlibatan pihak-pihak dalam mafia tanah. Adanya banyak pihak yang terlibat dalam mafia tanah. Selain sipil, oknum dari penegak hukum atau bahkan oknum pemerintahan hingga kementerian bisa terlibat, termasuk oknum Notaris/PPAT.
Seorang sipil tidak akan bisa berbuat seorang diri dalam menghalakan segala cara dalam kaitannya dnegan penguasaan dan/atau pemilikan bidang tanah tertentu tanpa bantuan oknum lain.

Bagaimana mencegah dan menindak mafia tanah ?

Intinya adalah supremasi hukum. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Hukum harus merupakan panglima. Para oknum aparat penegak hukum, jangan mau terpengaruh dengan sejumlah iming-iming atau bahkan pemberian dari orang lain terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam rangka pemberantasan mafia tanah di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah. Tetapi kelihatannya, tidak berjalan efektif. Jadi intinya adalah supremasi hukum.

Untuk adanya supremasi hukum harus dilakukan pembenahan, bak dari struktur hukumnya (legal strtuctur) yang meliputi para aparat penegak hukum, budaya hukum (legal sulture) dan penegakan hukum. Harus ada keseriusan dan kemauan dari semua pihak. Terkait dengan struktur hukum termasuk didalamnya pemberdayaan fungsi pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu dari segi substansi hukum (legal substance) harus mampu mengahsilkan aturan normatif yang benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat terlibat dalam mafia tanah. Mengapa terjadi ?

Keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kasus mafia tanah adanya disebabkankan faktor budaya hukum dari aparat penegak hukum yang tidak mendukung penegakan dan supremasi hukum. Faktor budaya hukum merupakan satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam memberantas keberadaan mafia tanah.


Bagaimana anda menilai soal-soal penegak hukum dalam memberantas mafia tanah di Indonesia ?

Belum ada keseriusan dari para aparat penegak hukum untuk memberantas keberadaan mafia tanah. Masih banyak oknum aparat penegak hukum yang masih dengan mudah terpengaruh atas sejumlah iming-iming dari orang orang tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Faktor budaya hukum dari apartat penegak huikum belum mendukung upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Idealnya aparat penegak hukum tidak terlibat dalam mafia tanah. Kalau masih ada aparat penegak hukum yang terlibat, maka susah juga memberantas kejahatan yang disebut mafia tanah tanah ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

“Infodemik” Covid-19 Dikembangkan untuk Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

"Infodemik" tumbuh subur karena lemahnya literasi digital, terutama di media sosial, dan ketidaktahuan publik dalam memilih sumber informasi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kemdikbud Siapkan Rp 2,6T untuk Internet Gratis Belajar Daring

Pembagian kuota internet ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 15 Maret mendatang.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Geledah Rumah Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Dokumen

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, Rabu (3/3/2021).

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mensos Risma Bakal Dirikan Balai Layanan Terpadu untuk Masyarakat

Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi tak hanya diperuntukan bagi para mantan tunawisma tetapi juga akan didirikan fasilitas layanan bagi masyarakat

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi

PT Pelindo 1 bersama KPK menandatangani kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau Whistleblowing System (WBS) TPK Terintegrasi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan

Doni Monardo mengatakan, akan terus memperkuat literasi kebencanaan karena Indonesia termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tolak Percepat Izin Ekpor Benur, Eks Dirjen KKP Diancam Stafsus Edhy Prabowo

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP mengaku pernah diancam dicopot dari jabatannya oleh stafsus Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan

Kunci utama mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, tanpa mengabaikan aspek lainnya dalam manajemen bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Polri Klaim Masih Usut Kasus Abu Janda

Mabes Polri mengaku pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda masih terus berjalan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menristek Dukung Riset Pupuk Organik dari Sampah Bantargebang

Menristek berjanji menindaklanjuti inovasi pupuk hayati Biokonversi dan Bionature sebagai bagian dari prioritas riset nasional untuk ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS